Page 12 - MAJALAH 111

LAPORAN UTAMA

peserta dengan total dana Rp 38
No. JENIS KEPESERTAAN JUMLAH SUBTOTAL TOTAL
A. PESERTA PBI triliun. Ribka minta, digunakan saja
1. PBI APBN 86.400.000 86.400.000 dana tersebut, dan pemerintah ti-
2. PBI APBD 4.562.505 4.562.505 dak perlu khawatir. Jika kurang, Rib-
Sub Total 90.962.505
B. PESERTA NON PBI ka berjanji akan memperjuangkan di
1. Pekerja Penerima Upah APBN-P.
a Eks. Askes Sosial 11.262.265 21.639.811
b TNI 1.211.503
C POLRI 919.559 “Ada lagi alasan katanya takut
D Eks. Jamsostek dan BU Baru *.246.484 dengan KPK, diluar dari yang ditang-
2. Pekerja Bukan Penerima Upah 1.149.193 1.149.193
3 Bukan Pekerja gung PBI ini ada temuan dari KPK.
a Penerima Pensiun Pemerintah 4.428.322 4.893.534 Menurut saya, bagus KPK seperti itu
b Veteran 448.410 agar jangan sampai rumah sakit na-
c Perintis Kemerdekaan 2.696
d Penerima Pensiun Swasta 13.673 kal,” tukas Ribka.
e Bukan Pekerja Lainnya 433
Sub Total 27.682.538
Grand Total (A+B) 118.645.043 Menurut Menteri Kesehatan saat
Raker dengan Komisi IX, anggaran
rumah sakit tidak boleh menolak Persoalan apakah orang sudah pu- untuk BPJS tertahan di Kemenkeu,
pasien, tidak boleh meminta uang nya BPJS atau belum, dengan tegas dan ia tidak tahu kendalanya apa.
didepan pasien, jual beli darah Ribka menyatakan ini masa transisi, Yang penting, menurutnya dari
dengan dalil apapun, dan juga ada jangan asal tolak, karena merubah DPR sudah selesai termasuk untuk
sanksi yang terdapat di pasal 190,” sistem itu tidak mudah. Kita semua hutang-hutang Jamkesmas. Bahkan
tegasnya. punya hak yang sama dalam mem- ia mengaku sudah menandatangani
peroleh jaminan kesehatan, terma- sebesar Rp 400 miliar untuk dana
Tetapi , kata Ribka, rakyat tidak suk dirinya. “Persoalannya adalah cadangan diluar dari PBI. “Nah ini
tahu hal itu. Karena UU Kesehatan apakah saya menggunakan hak kan sebenarnya diperlukan peran
tidak pernah disosialisasikan de- tersebut. Kita harus melihat dulu, pemimpin, sebenarnya presiden
ngan baik. Padahal ada satu pasal ternyata negara baru bisa memberi bisa memanggil Kemenkeu terkait
yang progresif revolusioner namun hak kepada masyarakat menengah masalah ini,” pungkasnya.
tidak diangkat oleh media. Itulah ke bawah,” imbuhnya.

yang menjadi kelemahan bagi kita Situasi saat ini, kata Ribka, persis
yaitu tidak tersosialisasikan dengan “Ini BPJS untuk rakyat loh, bu- ketika baru berlakunya Kartu Jakar-
baik. kan BPJS untuk pejabat, sekarang ta Sehat. Dimana awalnya bergejo-
bagaimana jika seorang pejabat lak sampai hanya satu rumah sakit
Dengan lahirnya BPJS ini, diharap- dibandingkan dengan 86,4 juta saja yang mau menerima pasien.
kan dapat memendekkan birokrasi rakyat miskin. Banyak pejabat yang
bagi rakyat untuk mengakses kese- berobat ke luar negeri tapi istrinya Ribka menjelaskan, pada rapat
hatannya asalkan dia adalah Warga ikut, dan belanja disana. Saya her- kerja terakhir Komisi IX dengan
Negara Indonesia. Bahkan orang as- an, alasan pemerintah belum bisa Menteri Kesehatan, pihak Kemen-
ing yang sudah menetap selama 6 mengcover 230 juta jiwa, akan teta- terian Kesehatan sepakat bahwa
bulan bisa berhak mendapat BPJS. pi bisa membiayai pejabat negara pada masa transisi satu tahun ini
sampai pejabat daerah,” tukasnya. akan melakukan koordinasi de-
Dengan lahirnya ngan Kepala-Kepala Daerah untuk
Sampai saat ini, masyarakat tidak mensin kronkan agar Kepala Dae-
BPJS ini, diharapkan tahu dan tidak mengerti siapa yang rah mengintruksikan kepada para
dapat memendekkan membiayai, modelnya bagaimana Kepala Dinas, Direktur rumah sakit
birokrasi bagi rakyat dan berapa yang ditanggung. Kare- pemerintah ataupun swasta yang
na dulu modelnya adalah PT maka mau bekerjasama dengan BPJS un-
untuk mengakses asuransinya profit oriented, tentu- tuk tidak menolak pasien. Untuk
kesehatannya asalkan nya asuransinya tergantung oleh teknis admininstrasi bisa diurus
dia adalah Warga kesepakatan perusahaan dengan nanti.
pihak asuransi.
Negara Indonesia. “Setahun itu untuk sosialisasi, dan
Anggaran BPJS Kesehatan menu-
Bahkan orang asing rut Kementerian Kesehatan sebe- harusnya tidak hanya lewat Televisi
saja. Saya minta Anggota DPR mini-
yang sudah menetap sar Rp 19.935 bagi 86,4 juta orang mal Komisi IX ikut dilibatkan untuk
selama 6 bulan bisa Penerima Bantuan Iuran (PBI). Jika mensosialisasikan dan terjun lang-
ditambah peserta dan dana dari sung ke lapangan. Jika bedasarkan
berhak mendapat Jamsostek, Taspen, dan Asabri partai nanti omongannya berbeda,

BPJS. jumlahnya menjadi 120 juta orang yang terpenting adalah bagaimana

12 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014