Page 13 - MAJALAH 111
P. 13
cara untuk mengadvokasi rakyat, vestasi bangsa. Jika masyarakatnya harusnya bersikap transparan kare-
mendampingi rakyat yang membu- sehat maka dia produktif untuk na uang negara itu dari rakyat, jadi
tuhkan bantuan,” harap Ribka. Negara. Namun di Indonesia, kese- rakyat tahu uangnya kemana aja,”
hatan ada di posisi nomer enam. tambahnya.
Ribka mengaku bahwa ada upa- Pendidikan mendapatkan anggaran
ya orang yang mau menggagalkan 20%, untuk kesehatan masih 2,1%. Dalam kesempatan ini, Ribka juga
BPJS. “Karena jika Jamsostek lepas Padahal amanat UU Kesehatan ha- mengingatkan bahwa RSUD adalah
maka yang mengelolanya tidak pu- rusnya 5%. milik negara yang anggaranya APBN
nya “mainan”. Sampai-sampai mere- dan APBD seharusnya dapat mem-
ka memanfaatkan DPRD dan Bupati Jika anggaran 5% untuk kesehat- beri pelayanan untuk rakyat tanpa
di berbagai daerah untuk menolak an, tegas Ribka, maka selesai semua membedakan sosial ekonominya.
program ini,” katanya. persoalan masalah kesehatan. Se- Ribka meminta RSUD jangan dija-
harusnya dengan anggaran 5% dan dikan seolah-olah untuk kalangan
Sebenarnya mereka kurang melalui BPJS ini Kemenkes, Kemen- yang berduit saja, sampai-sampai
mengerti saja, ujar Ribka. Karena ini keu dan Bappenas sudah mengerti, kamar yang harusnya muat enam
adalah perubahan sistem jadi harus bahwa untuk tahun ini skala priori- orang hanya dipakai untuk satu
berani memulai. Jika tidak sekarang tas yang harus di utamakan adalah orang karena banyak yang dinaik-
kapan lagi memulai jaminan sosial kesehatan karena tahun ini adalah kan kelas pelayanannya. Hal ini me-
secara nasional. Ribka menyatakan, masa transisi sistem. nyakitkan rakyat , kata Ribka.
langkah pertama lebih berarti dari-
pada langkah berikutnya, karena “Saya berharap Menteri Keuangan “Seperti RSCM yang ingin mem-
langkah pertama menentukan arah dengan sadar diri bahwa tuntutan buat kelas internasional, saya me-
dan tujuan. Kemenkes adalah 5%, itu tertuang nolak hal ini. Karena RSUD punya
dalam UU. Kenyataanya 2,1% dari pemerintah dengan anggaran dari
Dirinya juga menyesalkan pola APBN yaitu Rp 46 Triliun, jika 5% APBN yang berasal dari rakyat. Jika
pemerintah, masih adanya tahapan dari APBN yang totalnya Rp 1.800 ingin membuat rumah sakit Inter-
dalam pelaksanaan BPJS ini. Adanya Triliun, maka nilainya Rp 90 Triliun nasional buatlah rumah sakit swasta
tahapan ini salah. Karena hanya anggaran untuk kesehatan sehingga dengan dana dari investor. Dalam
merubah casing saja dimana masih semua warga negara bisa tercover UU Rumah sakit bahwa RSUD tidak
tergantung pada kuota dan data dan terjamin pelayan kesehatan- boleh dijadikan sebagai PAD, kalau
BPS. nya,” paparnya. enggak narget nanti, masa orang
sakit bisa dijadikan sumber uang.
Di negara-negara sosialis kese- “Yang kita tahu Kemenkeu adalah Nah itu yang saya bilang dokter le bih
hatan menjadi prioritas nomer dua. badan yang mengelola keuangan jahat dari polisi,” paparnya mengak-
Karena kesehatan merupakan in- negara dibawah langsung Presiden, hiri. (sc) Foto: Odie, Iwan Armanias/Parle.
PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 13
