Page 10 - MAJALAH 111

LAPORAN UTAMA

lisasikan sebuah kebijakan di repu- bisa saja angka 4 tahun itu terjadi. Semangatnya
blik ini, tidak mudah dan tidak gam-
pang karena menyangkut ratusan Terkait anggaran BPJS Kesehatan, UU BPJS ini seba­
juta orang dan juga menyangkut Ferdi menilai tidak terlalu besar. gaimana tertuang
letak geografis yang berbeda-beda Namun, seyogyanya yang harus dalam Pembukaan
sebagai negara kepulauan,” terang dianggarkan adalah anggaran khu-
politisi Partai Golkar ini. Menurut sus untuk orang-orang yang pan- Undang­Undang Dasar
hematnya, sebuah kebijakan nasi- tas atau layak menerima bantuan Negara Republik
onal baru dapat tersosialisasikan sebagaimana disebut Penerima

paling cepat delapan tahun ke selu- Bantuan Iuran (PBI). Orang miskin Indonesia Tahun 1945
ruh masyarakat. menurut data terindikasi berjumlah adalah mengenai
sekitar 86 juta, ini satu angka yang
Dijelaskan Ferdi, ketika pemba- fantastik menurutnya. Namun jelas kesejahteraan rakyat
hasan substansi UU BPJS terjadi Ferdi, itu urusan pemerintah untuk dan inilah fungsi dari
tarik ulur yang sangat alot. DPR me- melakukan verifikasi ulang dan Va-
mandang apakah akan terjadi per- liditasi ulang terhadap angka-an- BPJS itu sendiri,
masalahan pada rakyat atau tidak gka itu. Indeks yang telah ditetap-
kedepannya. Jika Undang-Undang kan untuk sementara berdasarkan DPR, akan melakukan pengawasan
ini tidak bisa menjawab permasalah- Peraturan Pemerintah sebesar Rp dan kritik objektif serta memban-
an yang ada di rakyat, hal ini menu- 19.225. gun bahwa ini harus segera disikapi
rutnya percuma saja DPR membuat oleh pemerintah dalam waktu yang
Undang-Undang. Ferdi menjelaskan, bahwa ada ke- tidak terlalu lama,” ungkapnya.
luhan dari para tenaga medis men-
“Kami sudah mengingatkan, se- genai sangat minimnya unit cost Artinya jika berlarut lebih dari

tiap Undang-Undang itu dibuat DPR untuk mereka. DPR sudah meminta enam bulan, ini adalah salah satu
dan Pemerintah. Jika yang menjadi pemerintah agar menghitung ulang bukti pemerintah belum siap. Men-
permasalahan adalah karena Per- unit cost dari minimum kepantasan jadi sebuah catatan dalam sejarah
aturan Pemerintahnya baru dikelu- yang diterima tenaga medis. Secara Republik Indonesia, bahwa pemer-
arkan menjelang dilaksanakannya, rincian dokter hanya dihargai Rp intah tidak sanggup melakukan
kenapa dulu disepakati dua tahun?,” 6.000,- atau Rp 7.000,- per pasien. pelayanan kesehatan dengan baik.
ungkapnya. Sementara dokter dalam menem-
puh studinya itu relatif cukup be- Ferdi menegaskan, DPR dan
Ferdi menambahkan, kalaupun rat. Ini adalah satu sisi yang perlu Pemerintah harus melakukan evalu-

saat itu pemerintah tidak menyetu- dikoreksi pemerintah, apa benar asi terhadap aspirasi masyarakat
jui, juga tidak akan ada undang-un- Rp 19.225. Apakah tidak bisa dilihat terkait sistem dan prosedur bentuk
dang. “Itu yang kami sayangkan dari ulang oleh pemerintah. pelayanan BPJS Kesehatan. Karena
pemerintah, jika tidak sanggup dua nampaknya karut marut pelaksa-
tahun katakan tidak sanggup. Jan- Secara keseluruhan, Ferdi menilai naan BPJS itu didalam dua hal ini.
gan mengatakan sanggup, akhirnya sistem jaminan kesehatan ini sangat
pelaksanaan ini merugikan rakyat,” bagus. Pasalnya seluruh masyarakat “Karena selama ini jawaban yang
tambahnya. Indonesia mendapatkan pelayanan kita pantau dari pemerintah hanya
kesehatan yang baik dengan mengi- akan melakukan evaluasi, tapi ben-
Kata Ferdi, sebelum UU BPJS maju yur biaya yang relatif cukup murah tuk evaluasi itu sendiri seperti apa
ke Paripurna DPR untuk diputus- mendapatkan fasilitas kesehatan kita tidak tahu. Bentuk tindak lan-
kan, dirinya kembali mengingatkan dan pelayanan kesehatan yang cu- jutnya dari permasalahan ini seperti
pemerintah. Apa benar ini bisa di- kup baik. apa, ini bisa terjawab dengan relatif
lakukan? Tapi dijawab oleh pemerin- baik hanya dengan sosialisasi. Sam-
tah, “kalau memang keinginan DPR, Semangatnya UU BPJS ini seba- pai setahun ini tidak akan selesai,
kami coba melaksanakan”. Seyog- gaimana tertuang dalam Pembu- bahkan masih cukup banyak. Sistem
yanya, Ferdi menambahkan, saat itu kaan Undang-Undang Dasar Negara jaminan sosial ini jangan dijadikan
pemerintah mengatakan tidak siap Republik Indonesia Tahun 1945 uji coba karena berkaitan dengan
saja. Jika tidak siap pastinya akan adalah mengenai kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
terjadi deadlock dan bisa terjadi bar- rakyat dan inilah fungsi dari BPJS itu
gainning soal waktu. Misalnya DPR sendiri,” papar Ferdi. “Jangan sampai rakyat jadi korban,
minta 2 tahun dan pemerintah 5 ta- akibat ketidaksiapan pemerintah
hun. Dan jika kita mengambil jalan Dengan tegas Ferdi menyatakan, mengkoordinasikan dan membuat
tengah bisa di angka 3 dan 4 tahun. pelaksanaan jaminan kesehatan me- perencanaan yang matang sehing-
Artinya jika pemerintah melakukan lalui BPJS Kesehatan masih jauh dari ga pelaksanaannya jadi amburadul,”
pendekatan dan itu meyakinkan, harapan. “Kami sebagai anggota tegasnya. (sc) Foto:odjie/parle/iw.

10 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014