Page 14 - MAJALAH 111

LAPORAN UTAMA

SOEPRIYATNO
Pencairan Dana Masih

Menjadi Kendala

utang Jamkesmas kepada Rumah Sakit telah mendapat laporan dari beberapa RSUD . Jamkes-
Umum Daerah (RSUD) di sejumlah daerah mas saja hutang belum dibayar, kemudian menjadi mi-
sudah mencapai Rp 2,8 triliun. Untuk itu tra BPJS Kesehatan, belum dibayar juga. Persoalan ini
perlu diselesaikan secara internal, yang harus diselesaikan dengan terobosan-terobosan, jangan
Hpenting bisa dipertanggungjawabkan terus menunggu. Kalau perlu panggil BPK.
apakah dibayar 50% dulu, Jangan sampai karena masih
hutang, lalu mengganggu keuangan RSUD yang men- Menanggapi hal itu Dinkes Yogyakarta menjelaskan,
jadi mitra BPJS. Segera ambil keputusan, kalau perlu program Jamkesmas di DIY sudah diaudit oleh BPK
lapor BPK bagaimana ini penyelesaiannya supaya aman. 50% dari total tagihan, kemudian di Kemenkes telah
mengi rim surat kepada Kemenkeu supaya yang 50% ini
“Kalau terus terkatung-katung begini, kasihan RSUD, dibayar lebih dulu tanpa menunggu yang 100%.” Me-
gara-gara hanya masalah birokrasi, padahal penyelesa- lalui forum ini kami mengharapkan Komisi IX DPR bisa
ian soal aset ini sudah selesai sebelum dimulainya pro- membantu untuk mempercepat pencairan dana tung-
gram JKN melalui BPJS awal Januari 2014” tegas Wakil gakan tersebut,” katanya.
Ketua Komisi IX DPR Soepriyatno ketika memimpin Tim
Kunker ke Propinsi DIY termasuk Kabupaten Sleman Soepriyatno mengatakan, yang sudah diaudit BPK
pada reses lalu. 50% berarti dari jumlah tunggakan Rp 2,8 T sebesar Rp
1,4 T segera dibayarkan dulu. Kami minta Komisi IX
Pimpinan Komisi IX dari Fraksi Gerindra ini mengaku diberikan laporannya itu sehingga kami bisa segera

14 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014