Page 9 - MAJALAH 111
P. 9
LAPORAN UTAMA
FERDIANSYAH
SISTEM JAMINAN SOSIAL
JANGAN DIJADIKAN UJI COBA
ulu saat pembahasan penyiap an operasi BPJS Kesehatan politisi Partai Golkar ini melihat per-
RUU BPJS, kami (Pimp- menyangkut antara lain : siapan yang dilakukan pemerintah
inan Pansus Red) se- belum optimal. Kenyataan di la-
lalu menekankan per- Menyusun sistem dan prosedur pangan banyak ditemui jaminan ke-
Dsiapan dan kesiapan operasional yang diperlukan un- sehatan melalui BPJS Kesehatan ini
pemerintah terkait BPJS Kesehatan tuk beroperasinya BPJS Kesehat- belum berjalan secara optimal. Arti-
yang akan berlaku mulai 1 januari an. nya masih ada beberapa kelompok
2014. “Saya sebagai wakil Fraksi masyarakat yang merasa dirugikan
Partai Golkar menanyakan, apakah Melakukan sosialisasi kepada dan masih banyak masyarakat yang
pemerintah siap melakukannya dan seluruh pemangku kepentingan mengalami kesulitan mendapatkan
kesiapannya bagaimana, apakah jaminan kesehatan. pelayanan kesehatan. Diantaranya
dalam waktu singkat bisa disosial- tidak bisa mendapatkan pelayanan
isasikan?,” tutur mantan Wakil Ketua Menentukan program jaminan sebagaimana ketika sebelum adan-
Pansus BPJS, Ferdiansyah. kesehatan yang sesuai dengan ya BPJS Kesehatan.
ketentuan Undang-Undang ten-
Menurutnya, ini bukanlah hal tang Sistem Jaminan Sosial Na- “Masih banyak masyarakat yang
yang mudah dan gampang, karena sional untuk peserta PT. ASKES belum mengerti, bagaimana dia
menyangkut jutaan orang. Jangka (Persero). harus mendaftar? dimana dia harus
waktu dua tahun menurutnya relatif mendaftar? berapakah iurannya?.
cukup singkat, sejak UU BPJS disah- Berkoordinasi dengan Kement- Setelah mendaftar, bagaimana
kan (November 2011) sampai den- erian Kesehatan untuk mengali- sistem dan prosedur pelaksanaan-
gan mulai diberlakukannya. Satu sisi hkan penyelenggaraan progam nya?”, papar Ferdi.
ada sistem yang sudah berlaku yang jaminan kesehatan masyarakat
harus beralih ke sistem baru. Trans- ke BPJS Kesehatan. Dari sisi fasilitas pelayanan kese-
formasi dari ASKES dan sebagian hatan seperti di Puskesmas, Dokter
program JAMSOSTEK yang diinte- Berkoordinasi dengan Kementeri- Keluarga, Klinik dan Rumah Sakit
grasikan menjadi BPJS Kesehatan an Pertahanan, Tentara Nasional juga bingung ketika mulai dilak-
termasuk SDMnya Indonesia dan Kepolisian Repub- sanakannya BPJS Kesehatan tang-
lik Indonesia untuk mengalihkan gal 1 Januari 2014. Fasilitas pelay-
Ferdi meng- penyelenggaraan program pela- anan kesehatan tersebut juga tidak
utip Penjela- yanan kesehatan bagi TNI/Polri mengerti, karena SDM nya belum
s an P a s al dan PNS di lingkungan Kemen- dipersiapkan.
5 8 hur uf terian Pertahanan, Tentara Nasi-
a UU ten- onal Indonesia dan Kepolisian Re- Hal tersebut, jelas politisi Daerah
tang BPJS publik Indonesia beserta anggota Pemilihan Tasikmalaya, terjadi kare-
yang me- keluarganya ke BPJS Kesehatan; na tidak tersosialisasikannya sistem
nyatakan dan dan prosedur pelayanan BPJS Kese-
b a h w a hatan. “Inilah yang menjadi sorotan
Berkoordinasi dengan PT JAM- kami sebagai Anggota DPR. Kenapa
SOSTEK (Persero) untuk menga- hal ini terjadi?,” tegas Ferdi.
lihkan pengalihan program jami-
nan pemeliharaan kesehatan ke Sebagaimana kita ketahui bahwa
BPJS Kesehatan. konteks dua tahun itu nampaknya
sulit untuk melakukan sosialisasi.
Terkait dengan penjelas an “Pengalaman kami, sebagai anggota
Pasal 58 huruf a tersebut, DPR yang dalam konteks mensosia-
PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014 9
