Page 8 - MAJALAH 111

PROLOG

BPJS:

Animo Besar Sosialisasi Kurang

alah satu karya monumental DPR periode Sejumlah rumah sakit termasuk RS Swasta mengalami
2009-2014 bersama pemerintah adalah peningkatan pendapatan saat menerapkan sistem pem-
lahirnya Badan Penyelenggaran Jaminan bayaran paket Indonesia Base Case Groups (Ina CBGs)
Sosial (BPJS) atau UU No.24/2011. Dengan dalam system Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Na-
SBPJS ini, diharapkan dapat memendekkan mun keterlambatan pembayaran klaim bisa menggang-
birokrasi bagi rakyat untuk mengakses kesehatannya gu cash flow (arus kas) rumah sakit.
asalkan yang bersangkutan adalah Warga Negara Indo-
nesia. Kebijakan pembayaran uang muka 50% dari total
klaim untuk menjaga likuiditas RS disambut baik, na-
Bahkan orang asing yang sudah menetap di Indone- mun RS juga meminta pengaturan jadwal pembayaran
sia selama 6 bulan berhak mendapatkan BPJS. Pada uang yang jelas untuk menjamin operasional RS tetap
awal tahun 2014 ini BPJS Kesehatan mulai beroperasi berjalan. Bagi RS swasta, arus kas tergantung dari pem-
untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan secara bayaran klaim tersebut.
nasional. Ditargetkan, paling lambat pada tahun 2019
mendatang seluruh penduduk Indonesia telah memiliki
jaminan kesehatan.

Inilah lompatan besar bangsa Indonesia untuk mewu-
judkan Indonesia sehat. Melalui reformasi kesehatan,
akan diubah paradigma dari sekedar berobat gratis
menjadi sehat secara gratis. Untuk mencapai tujuan
tersebut disepakati oleh pemangku kepentingan bah-
wa terdapat delapan sasaran pokok dalam pelaksanaan
BPJS 2014. Diantaranya terususunnya seluruh peraturan
pelaksanaan yang diperlukan dan paling sedikit 121,6
juta penduduk dijamin melalui BPJS Kesehatan serta
paling sedikit 75% peserta puas dengan layanan BPJS
Kesehatan. Tekad mulia untuk mewujudkan Indonesia sehat
ternyata belum berjalan dengan mulus, selain kurang-
Sasaran ini akan dilanjutkan dengan sasaran pada nya sosialisasi, juga terbatasnya SDM dan lambannya
tahun 2019 yaitu BPJS Kesehatan telah mendapatkan pencairan anggaran. Sebagaimana dikatakan mantan
kepercayaan penuh publik. Seluruh penduduk diperki- Wakil Ketua Pansus RUU BPJS Ferdiansyah, pengalaman-
rakan 257,5 juta jiwa telah terjamin dan paket manfaat nya sebagai anggota DPR, dalam konteks mensosialisa-
medis dan non medis sudah sama untuk seluruh peserta sikan sebuah kebijakan di republik ini, tidak mudah dan
serta paling sedikit 85% peserta puas de ngan pelayanan tidak gampang karena menyangkut ratusan juta orang
yang diterima dan BPJS Kesehatan. dan juga menyangkut letak geografis yang berbeda-
beda sebagai negara kepulauan.
Meski demikian, memasuki bulan keempat pelaksa-
naan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada bulan Menurutnya, sebuah kebijakan nasional baru dapat
April ini, masih banyak keluhan mengenai pelayanan tersosialisasikan paling cepat 8 tahun kepada seluruh
kesehatan bagi seluruh rakyat ini. Dari soal mutu pelay- masyarakat. Pelaksanaan jaminan kesehatan melalui
anan, pemberian obat maupun pelayanan rawat inap. BPJS Kesehatan masih jauh dari harapan. “Kami sebagai
anggota DPR, akan melakukan pengawasan dan kritik
objektif serta membangun bahwa ini
harus segera disikapi oleh pemerintah
Inilah lompatan besar bangsa Indonesia dalam waktu yang tidak terlalu lama,”
untuk mewujudkan Indonesia sehat. Melalui ungkapnya. (tim)
reformasi kesehatan, akan diubah paradigma
dari sekedar berobat gratis menjadi sehat
secara gratis.

8 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014