Page 16 - MAJALAH 111

LAPORAN UTAMA

Kalau mau sistem asuransi, seha-
rusnya patokannya system asuransi
tergantung penyakitnya. Jadi kata
Aulia, sebetulnya banyak RS yang
mengeluh, dikhawatirkan pasien
masuk terus, lalu jebol, seperti KJS
kemarin yang juga sempat jebol.
Tapi ini sebetulnya eforia untuk DKI
dicontohkan ketegasan Gubernur
Jokowi. Gubernur DKI ini berani
mengancam kalau RS tidak mau
menerima pasien KJS maka akan
dicabut ijinnya, padahal untuk men-
cabut tidak mudah melalui perin-
gatan dulu. “ Ini semacam schok
terapy,” tegasnya.
Belum tercover

Sebagai lembaga bantuan hukum,
AULIA TASWIN Aulia mengakui temuannya banyak
sekali, kendala terutama masyara-
Evaluasi BPJS Sehingga kat yang masih belum tercover de-
ngan dana iuran atau dana bantuan
dari pemerintah. “ Bagaimana ma-
syarakat yang tidak bisa memenuhi
Target 2019 Tercapai kewajibannya sebagai peserta aktif,
sebab diatur peserta wajib dan hu-
kumnya harus. Kalau masyarakat
yang tidak mampu dan fakir miskin
istem Jaminan Sosial Cipto Mangunkusumo (RSCM) saja sudah jelas, tetapi masyarakat yang
Nasional (SJSN) bidang pada awal pemberlakuan BPJS Janu- pendapatannya tidak menentu, un-
kesehatan bagi seluruh ari 2014 sempat kalang kabut. Teta- tuk memberikan iuran tiap bulan,
rakyat Indonesia yang pi sekarang sudah mulai berjalan teknisnya banyak yang tidak tahu,”
Sdilaksanakan melalui baik, sebab mereka peduli dengan ujarnya dalam tanda tanya.
Badan Penyelenggaran Jaminan masukan-masukan masyarakat dan
Sosial (BPJS) perlu dievaluasi kem- cepat ditangani . Masalah lain ditemui, ujar Aulia,
bali. Evaluasi ini amanat undang- diantaranya lemahnya sosialisasi
undang dan Kemenkes sudah men- “Dengan adanya niat baik para bi- program JKN melalui BPJS. Dari
canangkan 6 bulan sekali dilakukan rokrasi dan provider, saya yakin akan Pemerintah apa masalahnya, dana-
dan pada bulan Juni mendatang menambah RS untuk berbondong- nya seperti ditahan, dan hanya dike-
disiapkan timnya. Bahkan sebetul- bondong ingin membuat MOU-ker- luarkan sedikit-sedikit. Itu masalah
nya tidak hanya Kemenkes, Dewan jasama. Namun kalau masih seperti banyak factor Xnya, ujung-ujungnya
Jaminan Sosial Nasional (DJSN) juga ini membuat RS untuk berpikir. Dulu gratifikasi karena itu saatnya KPK tu-
melakukan evaluasi, sebab Dewan KJS saja, ketika dicanangkan banyak run tangan. “ Untuk mengeluarkan
ini sudah diangkat Presiden. yang keluar, pertama yang keluar 12 dana ke RS susah banget, padahal
RS. Lalu dijelaskan sama Gubernur sudah berbuat. Kami bantuan hu-
“Perlunya evaluasi adalah, BPJS Jokowi, baru mau kerja sama men- kum hanya dapat dana 44 miliar se
yang baru berjalan 3 bulan ini mesti jalankan program KJS,” ia menjelas- Indonesia,” ungkapnya.
ada yang bolong-bolong. Ke depan kan.
supaya disempurnakan, sehingga Dalam program JKN ini garda
target tahun 2019 bisa tercapai. Ka- Meski belum ada yang me- terdepan seharusnya Puskesmas.
lau tahun 2014 ini sampai terseok- nyatakan mundur dari program JKN, Berdasarkan pengamatannya, Pus-
seok, target itu bisa tidak tercapai,” tetapi ia menilai BPJS belum sesuai kesmas itu tidak mau repot, main
kata Aulia Taswin dalam perbinca- diharapkan rumah sakit. Utamanya rujuk-rujuk saja. Ia membenarkan
ngannya dengan Parlementaria, di RS Swasta mereka yang punya ada masyarakat, saat ke Puskemas
Jakarta. akreditasi, padahal yang bagus bukan ditanya sakitnya, tetapi mau
bukan sistem akreditasi. dirujuk kemana. Yang aneh lagi, si
Ia mengamati pelayanan di RS pasien minta RS terdekat, tetapi di-

16 PARLEMENTARIA EDISI 111 TH. XLIV, 2014