Page 16 - MAJALAH 204

2021
2021 EDISI KHUSUS
PERINGATAN HUT DPR RI
KALEDOSKOP 2021

Abdul Muhaimin Iskandar:

Negara dan Visi

Politik Kesejahteraan

Negara dengan segala sumber daya yang dimiliki harus
menjamin kesejahteraan seluruh anak bangsa. Itu
adalah gagasan utama negara kesejahteraan.
Dimana, kesejahteraan bukan hanya soal pencapaian
ekonomi yang diukur melalui beberapa indikator
utama, tetapi juga soal pengelolaan lembaga yang
sedemikian rupa mampu mendukung terciptanya
kesejahteraan.

Ketua DPR RI terlindungi secara ekonomi dan
Koordinator Bidang kesehatan.
Kesejahteraan Berbagai skema perlindungan sosial
Rakyat (Korkesra) pun telah diambil sebagai bentuk
tertuang dalam Buku Negara tanggung jawab negara sehingga
dan Politik Kesejahteraan. masyarakat tidak semakin terpuruk
Wakil Ketua DPR RI Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar . Foto: Oji/nvl Buku tersebut secara garis dalam bencana tersebut. Berkaca
besar membahas lima gagasan pada kondisi saat ini, persoalan
WAKIL Ketua penting: (1) negara dan visi politik yang sesungguhnya sangat penting
DPR RI Abdul kesejahteraan, (2) demokrasi dan dilakukan adalah memastikan
Muhaimin kesejahteraan, (3) politik pembangunan kehadiran negara sehingga masyarakat
Iskandar pertanian, (4) visi dasar pendidikan, tidak merasa sendirian. Itulah esensi
menuangkan (5) demokrasi ekonomi dan gagasan tugas negara. Undang-undang secara
konsep ekonomi kerakyatan. amat gamblang telah mengamanatkan
kesejahteraan Namun visi mewujudkan kewajiban negara untuk melindungi
negara dalam kesejahteraan bagi warga segenap bangsa dan tumpah darah
bukunya negara tersandung pandemi serta memajukan kesejahteraan umum.
yang berjudul ‘Negara dan Politik Covid-19 yang masuk Indonesia
Kesejahteraan, Reoreintasi Arah baru sejak awal 2020. Pandemi telah BANGUN SDM UNGGUL
Pembangunan’. Menurut Gus Muhaimin, meruntuhkan nyaris seluruh sendi Gus Muhaimin menilai misi
dalam konteks pengelolaan lembaga perekonomian, masyarakat kelas pemerintah untuk menjadikan
negara dan pendukungnya itulah, bawah, terutama pelaku UMKM pembangunan SDM sebagai prioritas
demokrasi tidak dapat diartikan semata- menjadi kelompok yang paling pada Pemerintahan Presiden Joko
mata sebagai equal opportunities, tetapi terdampak. Dalam kondisi demikian, Widodo sebagai langkah yang
juga alokasi dan distribusi sumber- negara dengan segala sumber daya tepat. Menurutnya, tidak ada negara
sumber ekonomi secara adil. yang dimiliki sesungguhnya telah maju tanpa SDM unggul, karena
Garis besar arah kerja yang mengambil langkah dan kebijakan itu keinginan Presiden Jokowi
diemban Gus Muhaimin sebagai Wakil untuk memastikan bahwa masyarakat harus didukung dan diwujudkan,

16 PARLEMENTARIA EDISI 204 TH. 2021