Page 19 - MAJALAH 204

2021
2021
KOMISI I

ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja. Adapun batas
penghentian siaran TV analog pada 2
November 2022.
Kominfo menetapkan tiga tahapan
dan jadwal penghentian siaran
televisi analog dan ASO yaitu tahap
pertama 30 April 2022, tahap kedua
25 Agustus 2022 dan tahap ketiga 2
November 2022.
Hingga saat ini, tercatat 277
lembaga penyiaran atau 39,74 persen
dari total yang sudah menyediakan
siaran digital. Kominfo memberikan
keleluasaan kepada lembaga
penyiaran untuk mengatur waktu
beralih ke siaran digital menurut
perencanaan masing-masing, selama
dilakukan sebelum ASO.

BERUPAYA SELESAIKAN RUU PDP
DAN RUU PENYIARAN
Sementara itu, di bidang legislasi,
Komisi I DPR RI telah melaksanakan
konsinyering pembahasan Rancangan
Undang-Undang (RUU PDP) tentang Pimpinan Komisi I DPR RI saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Foto: Arief
Pelindungan Data Pribadi. Namun,
konsinyering ditutup dengan tidak internasional, yaitu General Data TV digital. Kendati pembahasannya
tercapainya titik temu antara Panja Protection Regulation (GDPR). dimulai dari awal, pembahasan RUU
Komisi I dengan Pemerintah. Anggota Komisi I DPR RI Bobby Penyiaran dengan status ASO akan
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Rizaldi mengatakan jika berkaca pada mempermudah proses penyusunan
Abdul Kharis, terdapat perbedaan sikap negara lain, otoritas pengawas data RUU. Salah satu yang menjadi
antara Komisi I DPR dengan Pemerintah pribadi berada di lembaga independen. perhatian yaitu melahirkan regulasi
terkait penempatan lembaga otoritas Sebab, lembaga ini akan bertugas untuk media baru seperti Over The Top
pengawas data pribadi. Awalnya, mengawasi data pribadi yang ada (OTT).
Komisi I dan Pemerintah memiliki di lembaga swasta maupun publik. “Pada prinsipnya, DPR RI
kesepahaman bahwa DPR dan Lembaga ini jugalah yang akan menginginkan konten penyiaran yang
pemerintah menghendaki lembaga mewakili Indonesia jika terjadi masalah lebih variatif, lebih banyak pemilik
yang bertanggung jawab langsung kebocoran data yang memerlukan stasiun televisi, diversity of content dan
kepada presiden. perlindungan di luar negeri. diversity of ownership. Hal ini bertujuan
Namun, saat dalam pembahasan, Adapun, saat ini Komisi I sedang agar keberagaman kepemilikan dan
Panja Pemerintah yang dipimpin mengupayakan titik temu dengan keberagaman isi bagi pemirsa dapat
oleh Dirjen Aptika Kominfo tidak pemerintah terkait keberadaan menjadi referensi tayangan yang lebih
konsisten dengan kesepahaman pengawas independen sehingga kaya dan berkualitas,” ucap Wakil
yang sudah disepakati sebelumnya. pembahasan RUU dapat dilanjutkan. Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono.
Panja pemerintah justru mengajukan Selain RUU PDP, Komisi I juga
konsep lembaga yang berada di bawah tengah menghimpun masukan UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN
Kementerian Kominfo. dari berbagai stakeholder untuk PANGLIMA TNI
Sementara, keberadaan badan mendapatkan data dan aspirasi terkait Sepanjang tahun ini, Komisi I DPR
pengawas data pribadi independen RUU Penyiaran. RI juga melakukan rangkaian fit and
sangat strategis untuk memastikan Nantinya, Rancangan Undang- proper test terhadap 33 calon duta
upaya perlindungan data pribadi Undang Penyiaran akan disiapkan besar luar biasa berkuasa penuh
bisa berjalan sesuai dengan standar untuk mendukung implementasi (LBBP) Republik Indonesia. Fit and

TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 19