Page 23 - MAJALAH 204
P. 23

2021
                                                                                                              2021
                                                                                      KOMISI II





            menindaklanjuti dengan melakukan fit   melakukan investigasi dan audit   baik karena faktor kedekatan,
            and proper test untuk memilih 9 orang   forensik digital atas sistem IT seleksi   kekerabatan, maupun politik.
            dari 18 calon Anggota Ombudsman RI   CASN. Ini penting untuk memulihkan   Seperti diketahui, sistem merit
            periode 2021-2026 tersebut.       kepercayaan masyarakat terhadap   didefinisikan sebagai kebijakan dan
                                              sistem dan mekanisme tes seleksi   manajemen ASN yang berdasarkan
            PERGANTIAN PIMPINAN               CASN. Selain itu, Luqman juga    pada kualifikasi, kompetensi, dan
              Wakil Ketua DPR RI M. Azis      meminta pihak-pihak yang terlibat   kinerja, yang diberlakukan secara
            Syamsuddin menetapkan Anggota     dalam kecurangan seleksi ASN dijatuhi   adil dan wajar tanpa diskriminasi.
            DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi   hukuman berat.               Tujuan penerapan sistem ini untuk
            Indonesia Perjuangan (F-PDIP)       “Saya minta agar mereka dijatuhi   memastikan jabatan di birokrasi
            Junimart Girsang menjadi Wakil Ketua   hukuman yang berat. Baik hukuman   pemerintah diduduki oleh orang-
            Komisi II DPR RI menggantikan posisi   disiplin pegawai maupun pidana.   orang yang profesional dan kompeten
            rekan satu partainya Arif Wibowo.  Praktik kecurangan ini bukan hanya   berdasarkan nilai dasar, kode etik,
              Usai dilantik sebagai Wakil     mencoreng integritas BKN dan     dan kode perilaku ASN.
            Ketua Komisi II, Junimart berharap   KemenPAN-RB, tapi juga ancaman   Komisi ASN (KASN) yang ditugasi
            keberadaan dirinya bisa ikut      serius bagi keamanan nasional,” tandas   untuk memonitor sistem merit ini,
            memperkuat kinerja dan sinergitas   politisi PKB tersebut baru-baru ini.  menurut Syamsurizal, tidak bisa
            bersama dengan seluruh Pimpinan                                    sepenuhnya dilakukan mengingat
            dan Anggota Komisi II lainnya dalam   SISTEM MERIT BELUM OBJEKTIF   jumlah PNS jutaan orang jumlahnya.
            menjalankan tugas dan amanah      DITERAPKAN                       KASN tidak mungkin melihat dari
            dengan sungguh-sungguh sebagai     Sistem merit yang diterapkan dalam   dekat prestasi para PNS untuk
            wakil rakyat.                     menilai kinerja para Pegawai Negeri   promosi jabatan. “Untuk kasus di
                                              Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara   daerah, para PNS mungkin akan
            TRANSFORMASI DATA AKAN            (ASN) dinilai masih belum objektif   bergantung pada kedekatan
            TINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN     sepenuhnya. Wakil Ketua Komisi II   politiknya dengan kepala daerah. Jadi,
            PUBLIK                            DPR RI Syamsurizal menilai,          sistem merit tidak benar-benar
              Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart   unsur subjektif selalu         murni diterapkan,” tuturnya.
            Girsang menyampaikan, transformasi   muncul tak terhindarkan,             l dep/es
            data pelayanan publik dari analog
            ke digital diyakini akan membawa
            peningkatan kualitas pelayanan,
            terlebih dalam mengatasi permasalah
            data ganda di tengah masyarakat.
              “Kita berharap RUU Pelayanan
            Publik dari analog ke digital segera
            direalisasikan, maka dengan sistem
            digitalisasi data, kita meyakini republik
            Indonesia bisa berjalan secara mantap
            begitu juga halnya digitalisasi data
            akan memudahkan setiap masyarakat
            dapat terlayani dari semua hal,” ucap
            Junimart.

            SELEKSI CASN HARUS DIAUDIT
              Seleksi calon aparatur sipil negara
            (CASN) di seluruh Indonesia harus
            diaudit. Seruan ini disampaikan
            menyusul temuan kecurangan seleksi
            CASN di Buol, Sulawesi Tengah
            dengan modus remote access. Ini jadi
            sorotan publik dan Komisi II DPR RI.
               Wakil Ketua Komisi II DPR RI
            Luqman Hakim mendesak pemerintah
                                                  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Foto: Erman/Nvl


                                                                        TH. 2021      EDISI 204      PARLEMENTARIA        23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28