Page 24 - MAJALAH 204

2021
2021 EDISI KHUSUS
KALEDOSKOP 2021
PERINGATAN HUT DPR RI

Komisi III kejahatan, tetapi juga untuk menjamin
pemulihan bagi korban yang terkena
Kompak Tegakkan dampak kejahatan. Dia mengungkapkan,
Komisi III masih membicarakan naskah
akademik dan draf revisi KUHAP setelah
Supremasi Hukum memperoleh koreksi dari masyarakat sipil
dan membenahi kedua berkas tersebut.
“Kami meminta beberapa teman
masyarakat sipil untuk menjadi
proofreader untuk memberikan
masukan-masukan atas naskah
Dalam menjalankan tugasnya, Komisi III DPR RI bekerja secara akademik dan draf revisi KUHAP yang
kompak dan konsisten pada tegaknya supremasi hukum di disiapkan oleh DPR,” jelas Arsul saat
Indonesia. Mitra kerja Komisi III terdiri dari seluruh lembaga Focus Group Discussion (FGD) bertajuk
‘Penyamaan Persepsi Aparat Penegak
pemerintahan yang bertugas pada ruang lingkup hukum, Hak Hukum Terkait Penegakan Hukum
Asasi Manusai (HAM), dan Keamanan. Pidana dalam Perspektif Keadilan
Restoratif’ awal November 2021.
Menurutnya revisi KUHAP bukan
merupakan perubahan atau
amendemen, melainkan penggantian
PADA ruang penegakan hukum dapat diartikan dari KUHAP yang sudah ada. Akan tetapi,
lingkup sebagai rangkaian kegiatan di dalam apabila terdapat norma-norma KUHAP
penegakan sistem peradilan (pidana) yang bersifat yang tidak bermasalah, norma tersebut
hukum, Komisi III preventif, represif, dan edukatif. juga akan tercantum di dalam KUHAP
bersama dengan Penegakan hukum merupakan yang baru. Arsul juga mengatakan,
Pemerintah bagian dari pembangunan hukum bahwa DPR akan menginisiasi KUHAP,
tetap berupaya yang merupakan komponen integral bahkan saat ini telah menyiapkan naskah
membahas dari pembangunan nasional. Oleh akademik dan draf perubahannya.
sebab itu saat ini Komisi III bersama “Pada tahun depan, mestinya kami
instrumen landasan dengan Pemerintah masih melakukan juga membahas RUU perubahan atau
hukum yang pembahasan Revisi Kitab Undang- penggantian hukum acara pidana,” kata
paling pas Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). legislator dapil Jawa Tengah X itu.
untuk Anggota Komisi III DPR RI Arsul Ia menjelaskan bahwa yang
diterapkan Sani menjelaskan bahwa Revisi melatarbelakangi inisiasi RKUHP oleh
di Indonesia. KUHAP bertujuan untuk menjamin DPR adalah kesulitan pemerintah
Secara prinsip-prinsip keadilan restoratif, dalam menemukan satu kata atau
khusus yakni keadilan yang bertujuan untuk satu suara dalam lingkup rumpun
memulihkan kembali dan tidak kekuasaan pemerintahan ketika
hanya terfokus pada pemberian akan menyusun naskah akademik
hukum kepada pelaku dan draf perubahannya. Menurutnya
kesulitan dalam menemukan satu kata
memungkinkan untuk terjadi apabila
Anggota Komisi III DPR RI
Arsul Sani. Foto: Jaka/nvl terdapat perbedaan pandangan antara
Polisi dan Kejaksaan, perbedaan
pandangan antara Kejaksaan dan KPK,
juga perbedaan pandangan dengan
berbagai lembaga lainnya.
AWASI KINERJA PENJAGA
KEAMANAN NEGARA
Polisi adalah pranata umum sipil yang
berlaku sebagai penjaga ketertiban

24 PARLEMENTARIA EDISI 204 TH. 2021