Page 29 - MAJALAH 204

2021
2021
KOMISI IV

Tapi kita belum melihat dukungan
anggaran di situ,” jelas Politisi Fraksi
PKS itu.

DUKUNG BADAN PANGAN NASIONAL
Berdasarkan Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 66 Tahun 2021
tertanggal 29 Juli 2021, Pemerintah
membentuk Badan Pangan Nasional
(Bapanas). Terdorong oleh tujuan
memangkas rantai birokrasi
antarlembaga urusan pangan, Anggota
Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin
meminta Bapanas bergerak cepat
untuk bekerja.
Sebagai lembaga pangan yang
paling strategis, ia ingin Bapanas
bisa mampu memerankan diri
mengintegrasikan pengelolaan pangan
nasional yang tersebar ke berbagai
instansi seperti Kementan, BULOG,
BUMN Pangan dan Kemendag dapat
diintegrasikan semaksimal mungkin.
“Kegiatan Lumbung Pangan
Masyarakat (LPM) merupakan salah
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Tim Kunker Komisi IV meninjau Gudang Bulog. Foto: Arief/nvl
satu kegiatan yang berfungsi untuk
mengelola stok pada saat musim
panen raya/paceklik, antisipasi gejolak
kembali. Berdasarkan Undang-Undang kawasan shrimp estate di banyak harga pangan, bencana alam, dan/
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, tempat, akan lebih baik melaksanakan atau bencana sosial serta mewujudkan
seharusnya program food estate ini pembudidayaan yang disesuaikan kesejahteraan masyarakat melalui
menggunakan nomenklatur Kawasan dengan kultur budidaya masyarakat kegiatan usaha ekonomi produktif.
Sentra Produksi Pangan (KSPP). Pun, setempat. “Ya jadi kalau orang sudah Itu mengapa Bapanas harus cepat
seharusnya program ini memang biasa bikin lobster di situ, kampung bergerak dan bekerja.” tandasnya. l
sudah diamanahkan oleh UU untuk tenggiri, ya kita push anggarannya. ts/es
mewujudkan ketersedian pangan.
Soal shrimp estate, ia menekankan
KKP perlu dikaji kembali. Baginya, akan
lebih baik melaksanakan program-
program pembangunan yang berskala
kecil dan menengah untuk masyarakat
terutama nelayan. Hal ini penting agar
kebijakan itu bisa langsung segera
dirasakan manfaatnya.
“Seharusnya KKP ini memiliki
program-program yang afirmatif karena
sampai saat ini nilai tukar nelayan
belum juga signifikan untuk bisa
meningkat,” terang Politisi Fraksi PDI-
Perjuangan.
Anggota Komisi IV DPR RI
Johan Rosihan menambahkan,
dibandingkan KKP membuat kebijakan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto:Arief/Jaka

TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 29