Page 32 - MAJALAH 204

2021
2021 EDISI KHUSUS
PERINGATAN HUT DPR RI
KALEDOSKOP 2021

Fraksi Partai Gerindra Komisi V DPR RI menyerahkan pandangan mini fraksi atas RUU Jalan kepada Menteri PUPR. Foto: Arief/Nvl
dapat diambil pemerintah pusat Fraksi menyetujui naskah RUU Jalan Hai itu ditekankan Ketua Komisi V
manakala pemerintah daerah tidak untuk kemudian nantinya dibawa dan DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja dan
mampu lagi melakukan perbaikan. diputuskan di Tingkat II yakni Rapat RDP Komisi V DPR RI dengan Menteri
Demikian disampaikan Ketua Komisi Paripurna DPR RI terdekat. Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri
V DPR RI Lasarus usai memimpin Hasil tersebut merupakan PUPR, Kepala BMKG, dan Kepala BNPP
Raker Komisi V DPR RI dengan Menteri implementasi tindak lanjut usai Senin (BASARNAS), membahas kesiapan
PUPR, Menhub, Mendagri, Menkeu, (24/5/2021) beberapa waktu lalu, pemerintah mengantisipasi peningkatan
Menteri ATR/Kepala BPN RI, Menteri Ketua Komisi V DPR RI Lasarus kala penumpang jelang Nataru 2022 di
Desa PDTT dan Menkumham terkait itu dalam rapat yang dihadiri Menteri Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu
Pendapat Akhir Mini Fraksi dan Presiden PUPR, Kemenhub, Kemendes-PDTT, (1/12/2021).
dan Pengambilan Keputusan Pada Kemendagri dan Kementerian ATR/ Kelalaian yang terjadi pada momen
Akhir Pembicaraan Tingkat I atas RUU BPN menyatakan bahwa Komisi V tersebut telah membuat peningkatan
Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun menyepakati usulan Presiden terhadap jumlah kasus Covid-19 yang signifikan.
2004 tentang Jalan, Rabu (1/12/2021). pembahasan RUU Tentang Perubahan Bahkan, puncaknya terjadi pasca Lebaran
Dalam pembahasan RUU Jalan tak UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang 2021 lalu terjadi lonjakan Covid yang luar
kalah pentingnya adalah pengaturan Jalan. Lasarus menjelaskan, selanjutnya biasa. Fenomena tersebut harus diakui
jalan tol. Terutama, sambung Lasarus, pembicaraan tingkat I akan dilakukan. sebagai penyebab terjadinya peningkatan
jalan tol yang habis masa konsesi kasus akibat dari pelaksanaan arus mudik
nantinya dapat dikelola oleh pemerintah ANTISIPASI MOBILITAS dan arus balik Nataru 2020 maupun libur
atau dikembalikan ke jalan bebas MASYARAKAT JELANG NATARU Lebaran 2021 yang lalu.
hambatan dengan prioritas kepentingan Selain itu, berkaitan dengan jelang Berkaca dari pengalaman tersebut,
rakyat menjadi hal utama. Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Kemenhub sebagai petugas pelaksana
Seperti diketahui telah berlangsung (Nataru). Pemerintah diingatkan agar juga perlu menyiapkan skema guna
rapat kerja Komisi V DPR RI dengan mempersiapkan skema dan kebijakan mengantisipasi lonjakan kasus. Apalagi,
Menteri PUPR, Menhub, Mendagri, strategis dalam mengantisipasi saat ini muncul varian baru Covid-19 yakni
Menkeu, Menteri ATR/Kepala BPN RI, peningkatan mobilitas masyarakat. Omicron. “Saya rasa ini juga menjadi
Menteri Desa PDTT dan Menkumham. Pematangan konsep pembatasan lampu kuning untuk kita melakukan
Kesembilan Fraksi yakni Fraksi PDI-P, mobilitas masyarakat harus dilakukan persiapan yang lebih baik dari tahun-
F-Golkar, F-Gerindra, F-Nasdem, jelang Nataru, mengingat kejadian tahun sebelumnya dalam menghadapi
F-PKB, F-Demokrat, F-PKS, F-PAN, sebelumnya pada Natal 2020 dan pengendalian jelang libur Nataru tahun
F-PPP menyampaikan pendapat Tahun Baru 2021 terjadi lonjakan kasus 2021,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan
akhir mini sikap akhir Fraksi. Seluruh Covid-19. itu. l pun/es

32 PARLEMENTARIA EDISI 204 TH. 2021