Page 34 - MAJALAH 204

2021
2021 EDISI KHUSUS
PERINGATAN HUT DPR RI
KALEDOSKOP 2021

meminta kepada empat BUMN Farmasi 14.200/US$). Namun, dengan liabilitas di
agar menambah produksi obat-obatan, TENTU, PERSETUJUAN angka tersebut, maka terdapat ekuitas
vitamin, dan kebutuhan medis lainnya. DIBERIKAN DENGAN negatif setara Rp 40 triliun. Liabilitas
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Arya Bima ini disebabkan karena tiap bulan di
berharap dengan antisipasi tersebut, CATATAN PT KAI tahun 2021, penambahan utang Garuda
maka kasus kelangkaan seperti yang SEBAGAI SALAH mencapai hampir Rp1 triliun.
terjadi sebelumnya, tidak akan terulang Menghadapi persoalan ini, Anggota
kembali. SATU ANGGOTA Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta
“Kita antisipasi, bagaimana dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Komisi
ketersediaan entah itu antivirusnya, KONSORSIUM PROYEK VI untuk mengurai sekaligus mencari
vitaminnya, dan yang lainnya agar KERETA CEPAT, solusi bagi permasalahan Garuda.
dipersiapkan sekarang. Pengalaman Sebab, biaya sewa 50 pesawat yang
yang kemarin menjadi sesuatu yang MELAKUKAN AUDIT lebih mahal dari lessor untuk jenis
lebih antisipatif terhadap kondisi saat TERLEBIH DAHULU Boeing 737 pada 2014, diduga menjadi
ini, kalau memang itu nanti gelombang biang penumpukan utang seperti saat
ketiga pandemi muncul,” ujar Politisi MENGAPA TERJADI ini.
PDI-Perjuangan tersebut. Dengan adanya tim Panja yang
PEMBENGKAKAN mengaudit internal manajemen Garuda
CARI SOLUSI SELAMATKAN BIAYA ini, Komisi VI berharap dapatkan
GARUDA informasi yang lengkap dan akuntabel
Di luar pengawasan soal pandemi maskapai pelat merah ini. “Mengingat
tersebut, Komisi VI sepanjang 2021 BUMN yang seharusnya memberikan
ini juga concern menjaga martabat liabilitas (utang dan kewajiban) flag keuntungan kepada negara, tetapi
bangsa agar maskapai nasional Garuda carrier ini yang mencapai Rp 140 triliun jadinya malah merugikan negara,” ujar
Indonesia (Persero) Tbk tidak pailit per November 2021. Politisi PKS tersebut.
karena utangnya yang menggunung. Menurut paparan dari Wakil Menteri Dalam rangka audit internal tersebut,
Saking concern-nya, hampir semua BUMN Kartika Wirjoadmodjo, aset Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz
Anggota Komisi IV menyoroti soal Garuda mencapai Rp99 triliun (kurs Rp Abdurrahman pun menyebut BPK dan
BPKP perlu masuk ke dalam persoalan
ini. Proses auditnya pun, nilai Mahfudz,
harus dilakukan secara transparan. Hal
ini perlu dilakukan sebab pemerintah
aktif memberikan bantuan Penyertaan
Modal Negara (PMN) tiap tahunnya,
dan Komisi VI memiliki andil dalam
memberikan persetujuan besarannya.
“Kita tidak lagi bisa anggap
Garuda sakit karena dampak
pandemi COVID-19. Justru kita harus
menganggap pandemi telah membuka
bobroknya BUMN penerbangan kita itu
yang selama ini tertutup atau sengaja
ditutup-tutupi,” jelas Mahfudz.

PERTANYAKAN PEMBANGUNAN
KCBC DENGAN APBN
Selain persoalan Garuda Indonesia,
Komisi VI juga aktif mempertanyakan
pembangunan Kereta Cepat Jakarta-
Bandung (KCJB) yang alih pembiayaan:
dari yang bersifat Business to Business
(B to B) menjadi ada keterlibatan dana
pemerintah melalui APBN. Persetujuan
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Oji/Nvl

34 PARLEMENTARIA EDISI 204 TH. 2021