Page 33 - MAJALAH 204

2021
2021
PERINGATAN HUT DPR RI
KOMISI VI

Komisi VI

Berupaya Selesaikan Persoalan

yang Membelit BUMN

Komisi VI DPR RI memiliki relatif tidak terpukul secara ekonomi Sedangkan, untuk harga antigen batas
peran dan tanggung jawab selama pandemi (vaksin gotong-royong). tertingginya adalah Rp 99 ribu untuk di
yang luar biasa sepanjang “Saya minta, jangan gara-gara vaksin Pulau Jawa-Bali, dan Rp 10.900 untuk
tahun 2021. Ragam persoalan individu (gotong-royong) ini, kemudian di luar Pulau Jawa Bali. Ketentuan ini
BUMN farmasi berkurang fokusnya
berdasarkan Surat Edaran Kemenkes
publik yang bersinggungan untuk menyediakan vaksin program HK.02.02/I/3065/2021 per 1 September
dengan kerja-kerja BUMN yang gratis dan obat-obatan terapi yang 2021 silam.
terus diupayakan jalan sangat dibutuhkan rakyat,” ujar Anggota Di sisi lain, untuk antisipasi lonjakan
keluarnya. Komisi VI DPR RI Mufti Anam beberapa kasus yang bisa saja terjadi saat musim
libur Natal dan Tahun Baru (Nataru)
waktu lalu.
Belum lama ini, Komisi VI mendesak 2021 mendatang, Komisi VI juga telah
harga tes PCR/antigen tersebut harus
terjangkau sejauh mungkin, sebab
DI Tahun 2021 dengan semakin rendah harganya maka
ini, selain masih dapat memiliki efek domino berikutnya.
berkutat dengan Di antaranya adalah menggerakkan
penanganan aktivitas ekonomi, transportasi, dan
pandemi, Komisi pariwisata.
VI juga di tahun Harga terkini tes PCR adalah Rp 275
ini dituntut untuk ribu untuk di Pulau Jawa-Bali, dan Rp
bersama mitra 300 ribu untuk di luar Pulau Jawa-Bali.
menyelesaikan
persoalan yang tidak mudah: kasus
garuda, kenaikan harga minyak
goreng, alih biaya Kereta Cepat Wakil Ketua Komisi
Jakarta-Bandung, hingga percepatan VI DPR RI Aria Bima.
Foto: Oji/Nvl
penyelesaian RUU krusial, seperti RUU
BUMN. Meski demikian, Komisi VI tetap
berupaya menyelesaikannya dengan
cepat dan terukur sesuai dengan
prioritas dan keputusan politik yang
telah disepakati bersama.
Dalam penanganan pandemi,
Komisi VI berupaya keras mendesak
pemerintah untuk menurunkan harga
PCR atau antigen dan menghindari
profitisasi BUMN Farmasi dalam
program vaksinasi. Beberapa desakan
Komisi VI dinilai berhasil, contohnya
tarif PCR/antigen semakin terjangkau
dan rencana vaksinasi berbayar hanya
dipersempit untuk sektor swasta yang

TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 33