Page 31 - MAJALAH 204

2021
2021
KOMISI V

“Terhadap program Ditjen kurang untuk memaksimalkan RI meminta Kemendes PDTT fokus pada
Perumahan di tahun anggaran 2020 program dan kegiatan lembaganya. output prioritas kementeriannya dan
yang tidak terealisasi sebesar Rp Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meningkatkan pengawasan terhadap
463,64 miliar (5,86 persen dari pagu saat membacakan kesimpulan penggunaan dana desa.
anggaran) dan Ditjen Pembiayaan Rapat Kerja dengan Menteri Desa Kemendes PDTT juga diminta agar
Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan PDTT Abdul Halim Iskandar beserta dapat pula fokus pada program yang
Perumahan sebesar Rp 364,93 miliar jajaran mengatakan, Komisi V DPR dapat mengoptimalkan pemerataan
(56,70 persen dari pagu anggaran), RI memahami jumlah pagu indikatif pembangunanan di daerah. Hal
Komisi V meminta Ditjen Perumahan Kemendes PDTT tahun anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan
dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur 2022 hanya sekitar Rp 3,1 triliun. transformasi dan paradigma transmigrasi
Pekerjaan Umum dan Perumahan “Komisi V DPR RI bersama Kemendes yang berjalan dengan baik, serta
agar mengambil langkah strategis, akan memperjuangkan kenaikan memperhatikan tenaga pendamping
sehingga kedepannya tidak terulang anggaran untuk membiayai program desa yang kompeten dan profesional.
kembali,” tandas Ridwan. prioritas nasional dan program
berbasis masyarakat,” ujar Lasarus NASKAH RUU JALAN DIBAWA KE
DORONG KENAIKAN ANGGARAN di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis PARIPURNA
KEMENDES PDTT (3/6/2021). RUU Perubahan Atas Undang-Undang
Komisi V DPR RI akan Lebih lanjut, Komisi V DPR Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
memperjuangkan kenaikan anggaran RI sepakat dengan Kemendes akan mengatur tentang hal-hal krusial
Kementerian Desa, Pembangunan PDTT memperjuangkan program berkaitan dengan peningkatan kondisi
Desa Tertinggal dan Transmigrasi pembangunan yang berskala nasional, jalan. Terutama, dalam mengatasi
(Kemendes PDTT) di tahun 2022. termasuk program pembangunan disparitas antara kondisi jalan daerah
Hal itu disebabkan pagu indikatif yang merupakan aspirasi daerah dengan jalan nasional. Pengaturan
kementerian tersebut dinilai masih pemilihan. Terkait hal itu, Komisi V DPR tentang perbaikan jalan daerah nantinya

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menandatangani persetujuan RUU Jalan untuk dibahas di tingkat II. Foto: Arief/nvl

TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 31