Page 35 - MAJALAH 204

2021
2021
KOMISI VI

PENETAPAN UU INI MERUPAKAN
SALAH SATU UPAYA PENGUATAN

SISTEM HUKUM YANG SANGAT
MENDESAK SAAT INI. MUNCULNYA
UU INI MENJAWAB KEPUTUSAN

DAN PERKEMBANGAN
MASYARAKAT.

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid. Foto: Oji/Nvl

penggunaan APBN untuk pembiayaan Komisi VI DPR RI dalam RUU BUMN dalam kendala masuk rezim keuangan
KCJB ini sebagaimana tertuang dalam tersebut adalah mengenai penggunaan negara, di situ pasti akan ada campur
aturan baru, yaitu Perpres Nomor 93 prinsip Business Judgement Rule. tangan kekuatan politik, tidak
Tahun 2021, revisi dari Perpres Nomor Anggota Komisi VI DPR RI Nusron terelakkan. Satu-satunya jalan untuk
107 Tahun 2015. Wahid menjabarkan dalam prinsip mengeluarkan daripada kepentingan
Anggota Komisi VI DPR RI Andre Business Judgement Rule, akan politik itu, supaya BUMN itu murni
Rosiade menjelaskan pihaknya telah mengatur soal status kekayaan negara berjalan sesuai dengan konteks
menyetujui adanya PMN terhadap yang sudah dipisahkan dalam bentuk mekanisme pasar maka harus ditarik
proyek kerja sama dengan negara penyertaan modal suatu perusahaan supaya BUMN itu masuk ke dalam
Tiongkok tersebut. Hal itu lantaran negara atau daerah, termasuk rezim kategori business judgement
adanya pembengkakan biaya proyek perusahaan negara dan BUMN, masuk rule,” ungkapnya.
tersebut sebesar 1,9 miliar dolar AS, keuangan negara atau tidak. Selain RUU BUMN, Komisi VI
atau dari 6,08 miliar dolar AS menjadi Nusron menjelaskan, jika mengacu juga telah menyetujui RUU ASEAN
8 miliar dolar AS. Meski demikian, pada Undang-undang Nomor 17 Tahun Agreement on Electronic Commerce
Andre menegaskan, Komisi VI bersama 2003, kekayaan negara yang telah (Persetujuan ASEAN tentang
pemerintah menyepakati bantuan PMN dipisahkan dalam bentuk penyertaan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
tersebut harus didahului dengan audit ke dalam perusahaan negara, itu masuk atau RUU PMSE untuk dibahas dalam
investigasi pembengkakan biaya ini. kategori keuangan negara. Karena pembahasan tingkat II atau dalam
“Tentu, persetujuan diberikan dengan masuk keuangan negara maka, padanya paripurna dan disahkan menjadi
catatan PT KAI sebagai salah satu ada pertanggungjawaban keuangan undang-undang.
anggota konsorsium proyek kereta negara. Sehingga, BUMN menjadi objek “Penetapan UU ini merupakan
cepat, melakukan audit terlebih dahulu pemeriksaan dalam arti domain Badan salah satu upaya penguatan sistem
mengapa terjadi pembengkakan biaya,” Pemeriksa Keuangan (BPK). hukum yang sangat mendesak saat
jelas Andre. Politisi dari Fraksi Golkar ini ini. Munculnya uu ini menjawab
menjelaskan, jika masuk keuangan keputusan dan perkembangan
BAHAS RUU BUMN negara maka BUMN rentan oleh masyarakat. Pasalnya, transaksi
Selain dari sisi pengawasan, Komisi intervensi negara. Sehingga, tidak melalui sistem elektronik telah menjadi
VI juga sedang mempercepat beberapa menutup kemungkinan ada campur kegiatan umum di seluruh dunia,
pembahasan RUU di tahun 2021 ini. tangan politik dalam setiap kebijakannya bahkan jual beli menggunakan sistem
Salah satunya adalah RUU mengenai yang tentu saja sulit dielakkan. elektronik bisa dilakukan secara lintas
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Akan rentan dalam konteks menjadi negara,” ujar Ketua Komisi VI DPR RI
Salah satu yang sedang didalami oleh intervensi negara. Selama dia itu masih Faisol Riza. l rdn/es

TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 35