Page 40 - MAJALAH 204

2021
2021 EDISI KHUSUS
PERINGATAN HUT DPR RI
KALEDOSKOP 2021

UMRAH DIBUKA LAGI, PEMERINTAH Tanah Suci. Pasalnya, lanjut dia, kasus
DIMINTA JAMIN PROKES pandemi global belum sepenuhnya
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori membaik lantaran penambahan kasus di
mengapresiasi atas dibukanya kembali sejumlah negara masih terus terjadi.
penyelenggaraan ibadah umrah di Arab “Maka, ketika sampai di Tanah Air,
Saudi bagi calon jemaah asal Indonesia. juga harus ada protokol yang jelas
Menindaklanjuti hal tersebut, ia meminta dan tidak merepotkan dengan tetap
Pemerintah Indonesia menyiapkan menyadari bahwa saat ini pandemi
protokol kesehatan (prokes) bagi calon belum usai. Ini semata-mata demi
jemaah yang hendak beribadah umrah mengantisipasi risiko terjadinya
demi menghindari risiko penularan virus gelombang ketiga pandemi di Indonesia
Covid-19. sekaligus memelihara keselamatan
“(Pembukaan umrah) itu kabar baik bersama,” pesan Bukhori.
bagi kita semua. Kendati demikian,
penyelenggaraan perlu dipastikan
memperhatikan (prokes) yang optimal.
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan
Umrah (PHU) Kementerian Agama
mengambil tanggung jawab dalam
menyiapkan penegakan prokes bagi
warga negara kita dengan sebaik-
baiknya,” ujar Bukhori dalam keterangan
persnya kepada Parlementaria, Minggu
(10/10/2021).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori. Foto: Jaka/nvl
(PKS) ini mengakui, penegakan prokes
dalam penyelenggaraan umrah di REFOCUSING ANGGARAN JANGAN agar kinerjanya tetap dipertahankan.
masa pandemi membawa konsekuensi GANGGU KINERJA KEMENAG Mengingat beban kerja Kemenag itu
terhadap pembengkakan biaya, salah Kementerian Agama (Kemenag) cukup berat,” ungkap Yandri saat
satunya adalah munculnya komponen melakukan refocusing anggaran memimpin Rapat Kerja dengan Menteri
biaya karantina bagi calon jemaah sebesar Rp2 triliun pada tahun 2021 ini Agama Yaqut Cholil Qoumas di
apabila ada yang tidak memenuhi untuk penanganan Covid-19. Refocusing Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,
standar kesehatan yang disyaratkan. anggaran tersebut dilakukan dalam Senin (30/8/2021).
Merespons hal itu, Bukhori menilai, beberapa tahap, pertama Rp485,54 Lebih lanjut politisi PAN ini
pemerintah juga perlu menyiapkan miliar untuk pelaksanaan program menyampaikan, Komisi VIII DPR RI akan
skema penyelenggaraan umrah yang Covid-19, kedua Rp718,72 miliar berupaya maksimal agar Kementerian
tidak memberatkan calon jemaah dari untuk pemulihan ekonomi nasional Agama dapat memperoleh tambahan
segi biaya. (PEN). Ketiga Rp385,46 miliar untuk anggaran hingga menyamai anggaran
“Selain dari segi kesehatan, intervensi mendukung penanganan pandemi dan Kementerian Pendidikan dan
pemerintah juga dibutuhkan untuk empat untuk menyukseskan PPKM Kebudayaan. “Kita akan upayakan
mengatasi potensi pembengkakan biaya Rp399,91 miliar. kepada Kemenkeu agar Kemenag
yang harus dikeluarkan oleh jemaah, Menanggapi hal tersebut, Ketua ditambahkan anggarannya hingga
khususnya untuk kebutuhan karantina. Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto sama dengan Kemendikbud,”
Karena itu saya mendorong pemerintah mengatakan, refocusing anggaran di harapnya.
memastikan penyelenggaraan umrah Kemenag diharapkan tidak menganggu
yang tidak memberatkan para jemaah kinerja Kementerian Agama. Ia menilai, BEDA SIKAP SOAL KELEMBAGAAN
kita,” tegasnya. instansi tersebut memiliki beban kerja BNPB
Lebih lanjut legislator daerah yang cukup berat. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace
pemilihan (dapil) Jawa Tengah I ini “Refocusing Rp2 triliun itu sangat Hasan Syadzily mengungkapkan
mengingatkan pemerintah untuk besar Pak Menteri, tetapi ini guna perbedaan pandangan antara Komisi
memperhatikan prosedur penegakan mendukung penanganan Covid-19 di VIII DPR RI dengan pemerintah
prokes dalam menyambut kedatangan negara kita, untuk itu saya pertanyakan soal kelembagaan Badan Nasional
jemaah umrah Indonesia sepulang dari program apa yang dibuat Kemenang Penanggulangan Bencana (BNPB)

40 PARLEMENTARIA EDISI 204 TH. 2021