Page 41 - MAJALAH 204

2021
2021
KOMISI VIII

yang akan diatur dalam Revisi Undang- yang lebih berorientasi pada mitigasi proses pendataan sebagai bagian dari
Undang (RUU) Penanggulangan bencana. kebijakan perlindungan anak yatim, piatu
Bencana. “Kita menginginkan bahwa perlu dan yatim piatu akibat pandemi Covid-19.
“Dalam serangkaian rapat Panja (RUU adanya proses literasi kebencanaan. Rapat kerja yang dipimpin oleh
Penanggulangan Bencana) memang Kedua kita mempertegas kembali soal Ketua Komisi VIII Yandri Susanto
belum ditemukan titik temu antara perlunya dokumen analisis kebencanaan ini mengamanatkan agar Risma
Panja dimana saya kebetulan ketuanya, di dalam tata ruang dan membangunan memperkuat program dan kegiatan
dengan Panja Pemerintah mengenai kita. Karena kita tidak ingin bahwa dalam rangka merestui perubahan
nomenklatur kelembagaan Badan proses pembangunan kita tidak iklim potensi bencana dan perubahan
Nasional Penanggulanan Bencana, memperhatikan aspek kebencanaan,” dampak sosial akibat Covid-19, serta
maupun anggaran penanggulangan papar Ace. meningkatkan pengawasan terhadap
bencana. Kalau yang lain (pasal-pasal) “Saya kira kesimpulannya dari rapat kualitas Bantuan Pangan Non-Tunai
saya kira semua sudah menemukan ini kita memberikan kesempatan yang disalurkan kepada masyarakat.
kesepakatan,” ujar Ace saat Rapat kembali kepada Kementerian Sosial Di sisi lain Anggota Komisi VIII DPR
Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan sebagai wakil Pemerintah untuk RI Ali Ridha menyampaikan, anggaran
Kementerian Sosial dan Komisi II DPD meminta pandangan dari Presiden Kementerian Sosial jangan sampai
RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dan Kementerian terkait tentang dikurangi, dia beralasan karena
Selasa (5/10/2021). penyelenggaraan kebencanaan. Dan Kemensos mengemban tanggung
Ace menyampaikan dalam sikap kami Komisi VIII tentu kami harus jawab yang besar. Menurutnya
pembahasan dengan Panja Pemerintah berpegang kepada prinsip atau DIM Kemensos memiliki program yang
maupun Komisi VIII, disebutkan yang sudah kami miliki,” pungkas menyentuh langsung dengan kebutuhan
secara eksplisit dalam revisi UU versi legislator dapil Jawa Barat II tersebut. masyarakat, khususnya dalam
pemerintah soal kelembagaan BNPB penanganan dampak Covid-19.
hanya disebut badan. Sementara dalam MENSOS HARUS UPDATE DATA “Silakan bila ada pengurangan
UU sebelumnya Nomor 24 Tahun 2007 BANSOS anggaran, tapi tidak di Kemensos.
tentang Penanggulangan Bencana, Rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Saat ini Mensos dan jajaran sedang
BNPB disebutkan secara eksplisit. Kementerian Sosial RI menyepakati agar bekerja keras, dan oleh karenanya
“Tentu di dalam DIM versi Komisi VIII, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini patut diapresiasi,” papar Ali Ridha saat
kami justru mempertegas soal BNPB. memastikan akurasi data penerima Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan
Nah untuk saat ini soal kelembagaan ini, manfaat dari berbagai bentuk bantuan Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait
sesungguhnya belum menemukan titik sosial yang disalurkan oleh Kemensos Pembahasan RKA K/L TA 2022, di
temu”, sambung Ace. tahun 2021. Mensos juga diminta Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis
Ace juga menyampaikan jika RUU melibatkan pemerintah daerah dalam (26/8/2021). l tn/es
Penanggulangan Bencana tak kunjung
menemukan titik temu, maka RUU ini
nantinya bisa di-drop dari pembahasan.
“Kita diberikan waktu hanya dalam
satu masa sidang lagi. Jika di dalam
satu masa sidang ini, artinya nanti
bulan Desember, kita masih belum
bisa menyelesaikan UU ini, maka UU
ini akan di-drop. Pemerintah bersikeras
bahwa BNPB tidak perlu disebutkan. Di
Komisi VIII sesuai dengan konsep kami,
ingin menyebutkan BNPB. Bahkan kami
ingin memperkuat kelembagaannya”,
terangnya.
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI
ini juga mengatakan yang menjadi isu
krusial dalam RUU Penanggulangan
Bencana bukan saja terkait BNPB. Tetapi
menurutnya, RUU ini juga mengubah
paradigm penanggulangan bencana Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Eot,Eno,Jaka/nvl

TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 41