Page 43 - MAJALAH 204

2021
2021
KOMISI IX

PROGRAM JKP
BERDASARKAN
PERATURAN

PEMERINTAH (PP)
NOMOR 37 TAHUN

2021 TENTANG JKP,
KOMISI IX MEMINTA BPJS
KETENAGAKERJAAN

UNTUK SEGERA
MELAKSANAKAN DUA
POIN PENTING

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat Rapat Kerja dengan Kepala BKKBN dan Direktur Jenderal Kesehatan
Masyarakat Kemenkes. Foto: Mentari/nvl

Jaminan Kehilangan Pekerjaan IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan Selain meningkatkan perluasan
(JKP). Namun demikian, Komisi IX segera memberikan time table integrasi peserta BPJS bidang Ketenagakerjaan,
mengingatkan realisasi JKP wajib data kepesertaan dan kepastian Komisi IX juga meminta Direksi
dilaksanakan tanpa mengurangi dilaksanakannya program JKP. BPJS Ketenagakerjaan melakukan
manfaat program Jaminan Kecelakaan penyelarasan data kepesertaan
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) MINTA BPJS KETENAGAKERJAAN dengan pihak pemberi kerja guna
sesuai dengan peraturan perundang- PERLUAS KEPESERTAAN menghindari data kepesertaan
undangan. Komisi IX DPR RI meminta Badan yang berbeda atas penghasilan
Demikian termaktub dalam Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR Ketenagakerjaan untuk melakukan didaftarkan.
RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX promosi dan sosialisasi program “Serta menyempurnakan pedoman
DPR RI Ansory Siregar dengan Menteri kepesertaan secara masif dan intensif investasi dalam rangka meningkatkan
Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Rapat guna meningkatkan perluasan keamanan seluruh investasi yang
Dengar Pendapat dengan Direktur kepesertaan. ditempatkan secara variatif di
Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Hal tersebut menjadi salah satu poin berbagai lembaga keuangan dan
Eko Cahyo, April lalu. kesimpulan yang dibacakan Wakil dunia usaha dan Melaporkan rencana
Ansory menyatakan dalam Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar strategis program investasi BPJS
pelaksanaan Program JKP berdasarkan saat rapat dengar pendapat Komisi Ketenagakerjaan 2021,” ucapnya.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 IX dengan Dewan Pengawas BPJS
Tahun 2021 tentang JKP, Komisi IX Ketenagakerjaan dan Direktur Utama MINTA PEMERINTAH TINGKATKAN
meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk BPJS Ketenagakerjaan di Ruang Rapat KIE
segera melaksanakan dua poin penting. Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles
“Poin pertama, Komisi IX mengingatkan Maret lalu. Honoris mendesak pemerintah, dalam
BPJS Ketenagakerjaan segera “Kami meminta Direksi BPJS hal ini Kementerian Kesehatan dan
melakukan perbaikan infrastruktur,” Ketenagakerjaan dan Dewas Satgas Penangan Covid-19 untuk terus
tutur politisi Fraksi Partai Keadilan menyampaikan program kerja dan meningkatkan komunikasi, informasi
Sejahtera (PKS) ini. anggaran tahunan (RKAT) tahun 2021 dan edukasi (KIE) kepada masyarakat
Termasuk, imbuh dan roadmap tentang perluasan agar mematuhi protokol kesehatan
Ansory, database kepesertaan kepesertaan program jaminan sosial 3M, membatasi mobilitas dan menjauhi
sehingga Program JKP dapat dirasakan termasuk pada peserta Bukan Penerima kerumunan mengingat situasi pandemi
manfaatnya oleh seluruh peserta. Upah (BPU) pekerja informasi dan di dunia, termasuk di Indonesia yang
Poin kedua, sambung Ansory, Komisi peserta non aktif," sambung Ansory. masih belum pulih.

TH. 2021 EDISI 204 PARLEMENTARIA 43