Page 28 - MAJALAH 204

2021
2021 EDISI KHUSUS
PERINGATAN HUT DPR RI
KALEDOSKOP 2021

(Kementan), Ketua Komisi IV DPR RI melindungi hayati agar tetap lestari,
Sudin menegaskan revisi Undang- selaras, serasi, seimbang, namun tetap INDONESIA
Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 memberikan kemakmuran bagi rakyat MENGALAMI
tentang Konservasi Sumberdaya Indonesia.
Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAE). Tanpa mengesampingkan sisi PENINGKATAN
Dirinya menilai UU tersebut tidak perekonomian rakyat, dirinya
efektif melindungi sumber daya alam menguraikan tiga titik tekan revisi UU BENCANA YANG
Indonesia. Nomor 5 Tahun 1990. Di antaranya DISEBABKAN
“Saya maunya revisi Undang- yakni upaya perlindungan, upaya
Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang melakukan pengawasan, dan upaya OLEH EKSPLOITASI
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati melakukan tindakan yang bersifat BERLEBIHAN. HAL
dan Ekosistemnya yang umurnya sudah hukum, baik berupa denda maupun
31 tahun dapat selesai tahun ini,” tegas pidana. INI MENGAKIBATKAN
Sudin. “Bahkan saya sudah mewacanakan, ALAM SEMAKIN RUSAK
Terhitung hingga kini, Indonesia bagi mereka yang melakukan
mengalami peningkatan bencana yang pelanggaran ancaman hukuman SEHINGGA BANJIR,
disebabkan oleh eksploitasi berlebihan. pidananya saya usulkan pidana seumur
Hal ini mengakibatkan alam semakin hidup. Karena uang bisa diganti tetapi KEBAKARAN HUTAN,
rusak sehingga banjir, kebakaran hutan, sumber daya hayati dan ekosistem HINGGA LONGSOR
hingga longsor terjadi di berbagai kalau sudah mengalami kehancuran
daerah. Berangkat dari fenomena ini, tidak akan bisa diganti oleh apapun,” TERJADI DI BERBAGAI
dari sudut pandang kebijakan, Komisi IV pungkasnya. DAERAH.
DPR RI bersepakat meminta revisi UU
Nomor 5 Tahun 1990 karena dianggap EVALUASI PROYEK STRATEGIS
tidak mampu melindungi alam. PEMERINTAH
Sepakat dengan Sudin, Wakil Sebagai salah satu proyek strategis
Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi yang dicanangkan oleh Presiden
menekankan revisi UU ini harus Joko Widodo, baik food estate yang dan shrimp estate yang dilaksanakan
menunjukan komitmen negara untuk dilaksanakan oleh Kementan oleh KKP menjadi perhatian bagi
Komisi IV DPR RI. Wakil Ketua Komisi
IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta
evaluasi program dan kegiatan food
estate.
“Padahal Komisi IV DPR RI kurang
menyetujui kegiatan food estate
karena dinilai belum jelas output-nya
harus dievaluasi apabila berdampak
pada kerugian negara,” terang Politisi
Fraksi PKB itu. Ia pun menjelaskan
Komisi IV DPR RI menerima pengaduan
terkait masalah bantuan benih dan bibit
food estate.
Dimana, benih dan bibit yang
diberikan dianggap kurang berkualitas.
Selain itu, spesifikasi yang diterima
tidak sesuai dengan yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Padahal, benih dan
bibit merupakan faktor produksi yang
penting dalam upaya peningkatan
produksi dan produktivitas.
Senada dengan Anggia, Anggota
Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia
meminta food estate dievaluasi
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV. Foto:Eno/nvl

28 PARLEMENTARIA EDISI 204 TH. 2021