Page 7 - MAJALAH 105

Permohonan Penyelesaian Jaringan Tambak Lorok

Surat dari Warga Desa Kaliaman, Kecamatan yang kerap mengintimidasi warga untuk menyetujui
Kembang, Jepara, Jawa Tengah harga yang ditetapkan PLN.

Pelapor adalah warga Desa Kaliaman, Kec. Kembang, Pelapor merasa pergeseran tapak tower dan cara
Kab. Jepara yang terkena Saluran Udara Tegangan penyelesaiannya tidak memenuhi rasa keadilan karena
Tinggi (SUTT) PLN Jateng Jaringan Tambak Lorok yang pihak PLN tidak transparan dalam penghitungan
hingga kini belum menerima kesepakatan mengenai appraisal pada warga. PLN berdalih pengalihan tempat
ganti rugi atas dampak bangunan tersebut. karena warga tidak sepakat harga, padahal tanah wakaf
masjid Kaliaman yang sudah ada kesepakatan harga
Bahwa sejak 2010 hingga 25 Mei 2012, diadakan tempatnya juga digeser. Dan dalih PLN mengalami
pertemuan antara masyarakat yang kena tapak tower kerugian atas keterlambatan pembangunan tower
dengan pihak PLN. Warga menolak keinginan PLN yang kenyataannya hanya ada pembangunan 4 tapak tower
meminta harga tanah permeter Rp 115 ribu, dan pada (sejak 2009) dari rencana awal 17 titik.
setiap akhir pertemuan warga diberi uang transport
oleh PLN. Pelapor memohon bantuan penyelesaian agar hak-
hak warga yang terkena tapak tower dan bayangannya
Namun tanpa sepengetahuan Pelapor, PLN Wilayah mendapat ganti rugi yang layak.
Jateng mengubah jaringan tersebut kepada pihak lain,
dengan melibatkan oknum perangkat Desa Kaliaman

Aspirasi Tentang Tarif BBM

Surat dari Suhardi, Semarang, Jawa Tengah melainkan bertahap.
Surat ditujukan kepada Ketua DPR RI. Pelapor Anggaran yang dikucurkan kepada seluruh
ingin menyampaikan sumbang saran atau aspirasi departemen harus dibatasi, karena menurut pelapor
mengenai kebijakan pemerintah yang menaikkan tarif setiap sisa anggaran dari suatu proyek yang dijalankan
BBM, dimana kebijakan tersebut juga berdampak pada oleh suatu departemen tidak akan dikembalikan ke kas
kenaikan harga di sektor lainnya. negara melainkan selalu dihabiskan.

Menurut pelapor, kebijakan menaikkan harga BBM Pelarangan penggunaan kupon untuk berlangganan
tidak menyelesaikan masalah, malah menimbulkan BBM pada SPBU tertentu, karena disinyalir kupon
masalah baru lainnya, antara lain bila pemerintah tersebut tidak benar-benar digunakan untuk membeli
ingin mengentaskan kemiskinan, maka kebijakan BBM melainkan ditukar dengan sejumlah uang.
menaikkan BBM malah akan menambah kemiskinan.
Kebijakan pemberian Bantuan Langsung Sementara
Pelapor memberikan masukan antara lain: Masyarakat (BLSM) oleh Pemerintah tidak tepat
sasaran, karena banyak masyarakat yang diberikan
Kendaraan dengan harga diatas Rp. 100 juta harus adalah masyarakat yang cukup mampu dan tidak
mengisi BBM non subsidi, dan diberikan stiker yang masuk ke dalam kategori masyarakat miskin.
bertuliskan “Wajib mengisi BBM non subsidi”.
Pelapor berharap kepada Ketua DPR RI dapat
Untuk mengimbangi harga agar tidak ikut melonjak, memberi perhatian dan mempertimbangkan masukan
maka bagian anggaran harus menaikkan gaji pegawai tersebut.
berdasarkan golongan, namun tidak secara serentak

PARLEMENTARIA EDISI 105 TH. XLIII, 2013 7