Page 8 - MAJALAH 105

PESAN PIMPINAN

MEMBANGUN PONDASI PENGUATAN KELEMBAGAAN

OLeH dr. MarzUki aLie

Agustus tahun ini, Republik Indonesia genap berusia 68 tahun. Dan pada Agustus tahun ini pula, DPR-RI
memulai kembali Masa Persidangan Pertama tahun 2013-2014, dimana tahun ini merupakan tahun terakhir
DPR masa bhakti 2009-2014 bekerja menjalankan tugas legislatif. Sepanjang empat tahun ini, kinerja DPR
tentu saja perlu dievaluasi kembali, guna memperbaiki kinerjanya pada sisa satu tahun mendatang.
Banyak kalangan menilai bahwa Pemerintah. dan Pemerintah. Rata-rata tiap
sepanjang kemerdekaan RI, kinerja tahun diputuskan 70 RUU yang
wakil rakyat (DPR) mengalami Kinerja DPR dengan kewenangan harus diselesaikan, baik RUU yang
“pasang dan surut”. Namun demikian yang makin kuat di bidang legislasi, datang dari inisiatif Pemerintah
menurut saya, DPR tidak pernah pengawasan dan anggaran, maupun inisiatif DPR. RUU tersebut
mengenal istilah pasang surut, yang seharusnya membuat kinerja meliputi berbagai bidang, yaitu
benar adalah “dinamika demokrasi” makin baik bagi kesejahteraan bidang ekonomi, politik dan hukum,
yang berkembang sesuai dengan dan kepentingan rakyat. Namun, serta sosial kemasyarakatan.
tatanan kehidupan kenegaraan.
Bisa kita bandingkan kehidupan Produk RUU yang dihasilkan
parlemen yang ada di era awal tiap tahun memang masih belum
kemerdekaan dimana kualitas optimal karena banyak kendala.
demokrasi cukup tinggi, Sebagai contoh, untuk tahun
kemudian masuk pada era orde 2013 ditentukan 70 RUU prioritas
lama dimana parlemen kurang dan baru dapat diselesaikan
memiliki independensi karena 13 RUU sampai akhir Juli 2013.
Presiden saat itu mempunyai Namun Insya Allah, 23 RUU
kekuasaan besar. Di era orde yang sedang dalam pembahasan
baru, kita mengetahui bahwa tingkat I akan segera dilanjutkan
keberadaan parlemen tidak dan diselesaikan pada masa
memiliki jati diri yang sebenarnya sidang ke I dan ke II tahun sidang
sebagai lembaga wakil rakyat, 2013-2014 yang akan datang.
karena besarnya kekuasaan
pemerintahan Soeharto. Di era B erbagai kendala yang
ini bahkan, DPR terkesan sebagai merupakan hambatan dalam
“stempel” Pemerintah. p e nye l e s aian R U U te l ah
dicarikan solusi pemecahannya,
D i er a refor masi, k it a melalui berbagai konsultasi
mengoreksi kembali peran sudah dilakukan hingga tingkat
lembaga negara. Kekuasaan konsultasi DPR dengan Presiden.
Presiden dikurangi dan DPR Alhamdulillah cara ini telah
memiliki jati diri yang sebenarnya, dapat meminimalisir kendala
sebagai lembaga representasi terkadang tiga fungsi tersebut tidak yang ada.
rakyat. Kewenangan yang dimiliki bisa berjalan optimal, terutama
dibidang legislasi, diperkuat melalui fungsi legislasi, meskipun Dewan Kinerja legislasi di DPR memang
amandemen UUD 1945, yaitu telah menyeimbangkan kinerja, sedikit terkendala karena DPR
memiliki kekuasaan membentuk yaitu 60% untuk kinerja legislasi, belum memiliki law center,
UU bersama Pemerintah. Di bidang 40% untuk kinerja anggaran dan sebagaimana Pemerintah yang
anggaran, DPR menentukan pengawasan. memiliki Badan Hukum Nasional,
politik anggaran negara, bahkan untuk memperkuat basis data
kewenangan membahasnya sampai Pelaksanaan Kinerja dalam penyusunan RUU. Law center
dengan satuan tiga. Di bidang yang saya cita-citakan inilah, yang
pengawasan, pelaksanaan check Pelaksanaan fungsi legislasi nanti kalau sudah terbentuk, akan
and balances benar-benar terwujud dituangkan dalam Program Legislasi membantu penyelesaian RUU lebih
dengan kuatnya fungsi pengawasan Nasional (Prolegnas) tiap tahun, cepat, sehingga anggota DPR hanya
DPR terhadap Pemerintah dalam ditentukan dalam prioritas tahunan membahas konten politiknya saja.
menyikapi kebijakan yang ditetapkan atas dasar kesepakatan antara DPR

8 PARLEMENTARIA EDISI 105 TH. XLIII, 2013