Page 9 - MAJALAH 105

Berkaitan dengan banyaknya kritik antara lain RUU KUHP dan KUHAP masyarakat. Dengan demikian,
masyarakat mengenai minimnya yang sedang dalam proses politik anggaran DPR telah turut
produk legislasi DPR, masyarakat pembahasan. Jika kedua RUU ini memberikan warna terhadap
harus paham bahwa urusan selesai, berarti merupakan prestasi bentuk dan wujud kongkrit
penanganan RUU meliputi semua anak bangsa. Selama ini bangsa pembangunan nasional tiap tahun
proses yang harus dijalani, sejak Indonesia masih menggunakan KUHP melalui penetapan APBN, yang pada
pe nyusunan naskah akademik, warisan Belanda, sementara KUHAP gilirannya merupakan instrumen

pe rumusan RUU, pembahasan, yang telah berlaku selama 30 tahun penting mewujudkan kesejahteraan
masukan dari masyarakat dan mempunyai banyak kelemahan saat dan kemakmuran rakyat. Tekad DPR
seterusnya, semua memerlukan pelaksanaan. Selain itu, ada juga dalam penyusunan/pembahasan
ke cer matan, ketelitian dan kemam- RUU Perlindungan Pekerja Indonesia anggaran adalah untuk mengurangi

puan. Sehingga diharapkan dapat di Luar Negeri (PPILN) yang saat ini angka kemiskinan, menetapkan
menghasilkan RUU yang berkualitas tengah direvisi, menggantikan UU anggaran belanja modal yang
yang berpihak kepada rakyat. DPR No. 39/2004 tentang Penempatan sangat urgent untuk menggerakkan
tidak ingin RUU yang dihasilkan justru dan Perlindungan TKI di Luar Negeri roda perekonomian nasional.
tidak merepresentasikan keinginan (LN) yang masih minim dalam hal
masyarakat bahkan dibatalkan oleh pengaturan kebijakan perlindungan Menjawab kritik masyarakat
Mahkamah Konstitusi. bagi TKI di LN. semua RUU ini yang menilai bahwa awal dari
dihasilkan oleh DPR periode 2009- korupsi yang dilakukan oleh
Sebenarnya, meskipun minim 2014 ini. beberapa anggota Dewan karena
secara kuantitas, secara kualitas kewenangan besar yang dimiliki
banyak “UU monumental” yang Untuk pelaksanaan fungsi Dewan dalam fungsi anggaran.
menghasilkan aturan-aturan pro- anggaran, kita harus melihat Pembahasan sampai satuan tiga
kepentingan rakyat, misalnya; UU konteks fungsi ini dalam kaitan memang memungkinkan terjadinya
Badan Penyelenggara Jaminan dengan tanggungjawab sebagai peluang korupsi, dan hal itu tidak
Sosial (BPJS), UU tentang Penge- lembaga perwakilan, khususnya saja berkaitan dengan oknum
lolaan Zakat, UU tentang Lembaga untuk m e n e ntuk an b e r ap a anggota DPR tetapi juga pejabat
Keuangan Mikro, UU Bantuan pendapatan yang harus didapat Pemerintah. Marilah kewenangan
Hukum, UU Pemberdayaan dan negara dan berapa belanja negara ini kita pertimbangkan kembali.
Perlindungan Petani, UU Tentang yang harus dikeluarkan dalam
Perumahan dan Pemukiman, UU kaitan keberlangsungan bangsa Dalam pelaksanaan fungsi
tentang Pangan, dan masih banyak dan negara. Kewenangan anggaran pengawasan, DPR berusaha
lagi lainnya, termasuk RUU yang ini dituangkan dalam pembahasan untuk semak simal mungkin
masih dibahas seperti RUU Tabungan APBN, dimana DPR memegang mengakomodir dan menindaklanjuti
Perumahan Rakyat, RUU Tentang peranan penting, sebab sesuai aspirasi masyarakat, mencari solusi
Desa, dan lain-lain. dengan konstitusi, apabila DPR atas berbagai permasalahan di
tidak menyetujui usulan pengajuan bidang politik keamanan, hukum,
Selain itu, RUU penting lainnya anggaran oleh Pemerintah, maka ekonomi dan kesejahteraan dengan
adalah RUU tentang Percepatan Pemerintah menggunakan APBN mengedepankan skala prioritas
Pembangunan Daerah Kepulauan tahun sebelumnya. Dalam kaitan untuk kepentingan rakyat. Dalam
(PPDK) dan RUU ASN (Aparatur ini, DPR dengan fungsi anggaran, kaitan dengan fungsi inilah maka
Sipil Negara). Pansus RUU tentang memiliki tanggungjawab turut DPR membentuk Tim Pengawas,
P e r c e p a t a n P e m b a n g u n a n menentukan arah pembangunan antara lain Tim Pengawas Century,
Daerah Kepulauan (PPDK) masih nasional, termasuk arah kebijakan Tim Pengawas Masalah Otonomi
menunggu tanggapan positif dari fiskal yang ditetapkan tiap tahun Khusus Papua dan Aceh, Tim
pemerintah untuk keberlanjutan melalui proses penyusunan dan Khusus DPR RI untuk penanganan
pembahasannya. Adapun RUU ASN penetapan APBN. Tanggung jawab masalah TKI yang beranggotakan
(Aparatur Sipil Negara) sepanjang inilah yang kita sebut sebagai politik lintas komisi dan tim-tim yang lain,
pengamatan saya, masih banyak anggaran DPR. termasuk Panitia Kerja (Panja) yang
point penting yang perlu di dibentuk oleh Komisi-komisi untuk
diskusikan lebih lanjut, diantaranya Pelaksanaan politik anggaran menangani masalah-masalah sesuai
Jabatan Eksekutif Senior, Komisi DPR, tidak dimaksudkan un- bidang masing-masing.
Aparatur Sipil Negara (KSAN), tuk mengedepankan hak bud get

Organisasi ASN dan Pengganjian DPR semata, tetapi meru pakan Pelaksanaan Renstra DPR
dan Pensiunan Pegawai ASN. tanggungjawab dalam meng-
aktualisasikan ber bagai aspirasi Dalam memperkuat kinerja
RUU lain juga yang kita katakan masyarakat, dan mengakomodir, Dewan, masyarakat harus paham
cukup monumental, adalah RUU serta memberikan respon terhadap bahwa saya selaku Ketua DPR
dibidang pembangunan hukum, t unt ut an d an ke p e nt in g an sekaligus sebagai Ketua BURT,

PARLEMENTARIA EDISI 105 TH. XLIII, 2013 9