Page 15 - MAJALAH 115

ALUR PEMBAHASAN RAPBN

Pengajuan RUU APBN Rapat Internal
oleh Pemerintah Rapat Kerja Komisi I s.d. XI Panitia Anggaran untuk Memba-
Kepada DPR dgn Mitra Kerjanya membahas has Hasil pembahasan rapat kerja
alokasi anggaran untuk program, Komisi I s.d. XI dengan Mitra
Proyek dan Kegiatan Kementerian Kerjanya dalam rangka
Negara/ Lembaga dan menyampai- Pembahasan RKA K/L
kan ke Badan Anggaran secara
tertulis.
• Menyempurnakan hasil sikronisasi
dari Badan Anggaran secara tertulis Rapat Kerja Badan Anggaran
•Menyampaikan hasil penyempur- dengan Menteri Keuangan Meneg. Rapat Paripurna
Rapat Paripurna: PPN/Kep. Bappenas dan Gubernur
Pemandangan Umum naan sinkronisasi ke Badan Angga- Bank Indonesia 1. Penyampaian laporan yang
ran utk bahan akhir penetapan
Fraksi-fraksi Atas RUU APBN 1. Pengantar Ketua Badan Anggaran berisi proses, pendapat mini sebagai
APBN 2. Laporan panitia kerja sikap akhir fraksi, dan hasil Pembi-
caraan Tingkat I.
3. Pembacaan naskah RUU APBN 2. Pernyataan persetujuan /atau
4. Pendapat mini sebagai penolakan dari tiap-tiap fraksi
sikap akhir fraksi
Rapat Kerja Badan Anggaran & anggota secara lisan yg diminta
Rapat Paripurna: denganMenteri Keuangan 5. Pendapat Pemerintah oleh pimpinan rapat paripurna;,
Jawaban Pemerintah Meneg. PPN/ Kep. Bappenas dan 6. Penandatanganan 3. Pendapat akhir Presiden yang
atas Pemandangan Gubernur Bank Indonesia naskah RUU APBN disampaikan oleh
Umum Fraksi-fraksi 7. Pengambilan keputusan untuk Menteri yang mewakilinya.
Atas RUU APBN dilanjutkan pada Pembicaraan
Tingkat II

kilang baru. Bahkan, ditantang pula harus dihadapi. Inilah yang sejak 2015, tentu terkait dengan rencana
terhadap kebutuhan anggarannya. dari dulu kita terlalu dimanjakan kerja pemerintah (RKP).
dengan subsidi. Selain itu, anggaran
Pihak pemerintah dan Petamina yang tidak efisien di PLN juga harus Visi misi calon presiden terpilih
berkilah anggarannya terlalu mahal dipangkas. Dengan begitu, alokasi mulai dimasukkan ke dalam Rencana
untuk mencari dan membuat kilang anggaran untuk sektor energi betul- Pembangunan Jangka Menengah
baru. Perlu dicermati jawaban betul optimal. Nasional (RPJMN). Perlu diketahui,
p emerint ah dan Per t amina tahun 2015 merupakan tahun awal
tersebut. Ada apa di balik semua itu. Sumber-sumber energi baru pelaksanaan RPJMN. Dalam laporan
Padahal, ini terkait dengan politik yang murah dan ramah lingkungan Banggar DPR yang disampaikan
anggaran untuk mensejahterakan perlu segera dikembangkan. Energi Yasonna pada Rapat Paripurna 8 Juli
rakyat. Subsidi BBM sudah banyak non biofosil seperti panas bumi, 2014, dikatakan, RKP dan prioritas
menyerap komposisi anggaran kita. tenaga uap, dan batu bara bisa anggaran tahun 2015 proses
Maka, sektor ini menjadi PR besar menggantikan listrik dan BBM. Kita penyusunannya menunggu visi misi
bagi pemerintahan baru nanti. baru berhasil mengganti konsumsi calon presiden terpilih. Rentang
minyak tanah dengan gas. Banggar waktu RPJMN adalah 2015-2019.
Diungkapkan Yasonna, subsidi DPR terus mendesak pemerintah
BBM sudah mencapai Rp300 triliun. agar menggarap program energi Visi misi calon presiden terpilih
Dan ke depan subsidi itu akan baru dan terbarukan. Ini penting mau tidak mau akan mewarnai
bergerak mencapai Rp400 triliun. untuk mengurangi defisit anggaran. RAPBN 2015. Masih ada ruang fiskal
“Kalau dana sebesar itu digunakan bagi pemerintahan baru untuk
untuk pembangunan di sektor lain, Pemerintahan Baru mengelola anggaran negara sesuai
sudah banyak yang kita kerjakan. arah kebijakan pemerintahannya.
Jadi, pada pemerintahan 5 tahun RAPBN 2015 sudah disusun oleh RAPBN 2015 akan diketuk pada
ke depan harus bisa mengurangi pemerintahan SBY. Kelak yang September 2014. “Tim pemerintah
subsidi BBM.” memanfaatkan anggaran tersebut harus berkonsultasi dengan
adalah pemerintahan baru. Calon presiden terpilih, agar bisa
Hal yang sama juga terjadi pada presiden terpilih nanti akan sesuai dengan visi misinya saat
subsidi listrik. Banggar selalu membentuk tim untuk berkonsultasi disampaikan di hadapan rakyat,”
dipusingkan soal subsidi listrik. dengan pemerintahan SBY supaya Yasonna menerangkan. (mh) Foto:
Kalau dinaikkan tarif listrik, rakyat tidak ada kesenjangan dalam Naefurodjie, Andry/Parle/Hr.
ribut. Kenaikan tarif mau tidak mau penggunaan anggaran. RAPBN

PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014 15