Page 18 - MAJALAH 115

LAPORAN UTAMA

Biro Analisa Anggaran dan Pelaksana APBN Setjen DPR RI
Proses Pembahasan APBN

nggaran Pendapatan dan Belanja Negara rintah menggunakan anggaran setinggi-tingginya se-
merupakan wujud pengelolaan keuangan jumlah anggaran tahun berjalan. Reformasi pengelo-
Negara yang dilakukan secara terbuka laan keuangan negara telah melahirkan 3 (tiga) paket
dan bertanggungjawab dan digunakan UU di bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun
Asepenuhnya untuk kesejahteraan rak- 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004
yat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, khusus- tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun
nya dalam hal transparansi anggaran, Indonesia telah 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
melaksanakan reformasi dalam pengelolaan keuangan Jawab Keuangan Negara.
negara dalam hal proses pembahasan dan penetapan
APBN, partisipasi public dan mekanisme pengawasan Dalam UU tersebut menegaskan tujuan dan fungsi
anggaran. penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD
dan pemerintah dalam proses penyusunan dan pene-
Indonesia terus melaksanakan reformasi anggaran tapan anggaran, pengintegrasian sistem akun tabilitas
untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, pe nyempurnaan
anggaran negara. Proses ini tidak hanya terjadi di le- klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan peng-
vel pemerintah, namun juga melibatkan peningkatan gunaan kerangka pengeluaran jangka mene ngah dalam
peran parlemen dalam proses pembahasan, penetapan penyusunan anggaran. Dalam kaitan ini persetujuan
dan akuntabilitas anggaran. anggaran yang dilakukan oleh DPR meliputi persetu-
juan secara rinci yang meliputi unit organisasi, fungsi,
Sesuai dengan konstitusi, DPR memiliki tiga fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.
salah satunya adalah fungsi anggaran. Setiap tahun
pemerintah mengajukan RUU APBN untuk tahun ang- DPR RI juga memiliki peran penting dalam meru-
garan berikutnya guna dibahas dan disetujui oleh DPR. muskan, membahas, menetapkan dan melakukan pe-
Apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN, maka Peme- rubahan terhadap APBN. Dalam hal perumusan dan

18 PARLEMENTARIA EDISI 115 TH. XLIV, 2014