Page 52 - MAJALAH 175

KUNKER

Komisi IX Soroti disebutkan adalah kendala koneksi
Salah satu alasan yang

Kinerja BPJS data antara pihak Kemenag dengan
pihak BPJS Kesehatan. Sementara
menurut politisi Partai Amanat
Nasional (PAN) itu, sebenarnya
data jemaah Haji itu sangat
Dalam upaya mendorong kinerja serta peningkatan lengkap dalam Sistem Informasi
keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Komputerisasi Haji Terpadu
baik ketenagakerjaan maupun kesehatan, Komisi IX (Siskohat) yang merupakan sistem
melangsungkan kunjungan kerja spesifik ke tiga provinsi besar penyelenggaraan Haji saat
ini.
guna melihat secara langsung kinerja BPJS di daerah. Saleh menjelaskan, saat ini
DPR RI berupaya mendorong
peningkatan peserta BPJS dengan
ota Kesepahaman IX DPR RI ke Embarkasi Haji kebijakan yang dibentuk selama
atau Memorandum of Banjarmasin, Kalimantan Selatan. ini, sehingga menurutnya BPJS juga
Understanding (MoU) Secara jelas ia melihat tidak semua harus kooperatif, bukan bersikap
antara Kementerian Jemaah Calon Haji (JCH) di Kalsel apatis. “Untuk sanksi nanti akan
NAgama (Kemenag) dijamin pelayanan kesehatannya kita periksa juga, karena memang
dengan BPJS Kesehatan oleh BPJS Kesehatan. ini satu aturan yang mesti diikuti.
mewajibkan bahwa seluruh “Sebetulnya setiap jemaah Haji Dan setiap jemaah Haji wajib
jemaah Haji yang sudah melunasi kita sudah dijamin oleh pemerintah menjadi peserta BPJS. Jadi sama
Biaya Penyelenggaraan Ibadah untuk mendapat perlindungan. dengan setiap pekerja migran kita,
Haji (BPIH) harus menggunakan Dalam hal ini perlindungan yang wajib ikut BPJS,” tegasnya.
BPJS Kesehatan. Namun dalam harus diberikan pemerintah
implementasinya ternyata adalah BPJS Kesehatan. Cuma TINGKATKAN KINERJA BPJS
masih belum dapat sepenuhnya sayangnya setelah kita melakukan KETENAGAKERJAAN
terealisasi. pembicaraan langsung stakeholder, Di Sulawesi Selatan, Wakil Ketua
Hal ini menimbulkan tanya bagi ternyata tidak semua jemaah Komisi IX DPR RI Putih Sari
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Haji ini otomatis (mendapat meminta peningkatan kinerja BPJS
Partaonan Daulay. Saat mengikuti perlindungan dari) BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi Kesehatan,” tutur Saleh. Selatan dalam rangka perluasan
jumlah peserta dan performa
kinerja program Corporate Social
Responsibility (CSR). Selain itu
pengawasan terhadap pelaku usaha
juga harus dilakukan secara lebih
intens agar mereka mendaftarkan
para pekerjanya sebagai peserta
BPJS Ketenagakerjaan.
“Kalau dari segi kinerja
BPJS Ketenagakerjaan secara
keseluruhan harus terus
ditingkatkan. Kalau dari perluasan
peserta, sebagaimana disinggung
Pemerintah Daerah Sulsel, mereka
menyampaikan bahwa masih jauh
dari jumlah pekerja. Sehingga perlu
terus ditingkatkan juga terkait
pengawasan kepada para pelaku
usaha untuk bisa mendaftarkan
para pekerjanya,” ujarnya ketika
Tim Kunker Komisi IX DPR RI mengunjungi Embarkasi Banjarmasin. Foto: Erlangga/Hr

52 52 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 175 TH. 2019