Page 47 - MAJALAH 175
P. 47
KUNKER
rumah sakit, namun Analisis
Dampak Lingkungan (AMDAL)
masih proses perizinan,” ujar
Ridwan.
Menurut Informasi, kata Ridwan,
rencana pembangunan pengelolaan
limbah B3 ini juga masih
terkendala penolakan dari warga
sekitar. Tentu ini harus dijelaskan,
dengan penerapan teknologi justru
tidak akan ada pencemaran sama
sekali. Justru masyarakat akan
terlindungi dari limbah industri
yang terbengkalai di sekitar pabrik
karena tidak mampu dikirim ke
Jawa Barat.
Menurut legislator dapil Jawa
Timur V ini, pembangunan PPSLB3 Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau lahan rencana pembangunan Pusat Pengelolaan Sampah dan Limbah di Mojokerto.
Foto: Jaka/Hr
ini merupakan solusi agar industri
tetap berjalan dalam rangka
memutar roda perekonomian RI Ihwan Datu Adam di saat Nomor 32 Tahun 2009 tentang
indonesia tetapi tetap ramah melakukan sidak di PT. Pindo Deli Perlindungan dan Pengelolaan
lingkungan. Ini adalah bagian 3, Karawang, Jawa Barat. Lingkungan Hidup.
dari komitmen bangsa Indonesia Politisi fraksi Partai Demokrat ini Ia juga mengatakan, Komisi
kepada dunia, dimana Indonesia mengungkap adanya laporan dari VII DPR RI ingin memastikan
juga ikut meratifikasi perjanjian yang tinggal di sekitar perusahaan agar KLHK mengawasi aktivitas
paris (Paris Agreement)," tandasnya. yang merasa terganggu dengan pengelolaan lingkungan yang
pembuangan limbah cair yang dilakukan PT. Pindo Deli 3 yang
SIDAK PT. PINDO DELI 3 diduga langsung dibuang ke memiliki luas area 128 hektar
Komisi VII DPR RI pastikan sungai. “Ini sangat berbahaya itu. Apabila terbukti melanggar
kegiatan produksi pengolahan sekali,” tambah Ihwan Datu. peraturan, maka Komisi VII DPR
sampah impor oleh PT. Pindo Deli Ia mengingatkan agar PT. Pindo RI meminta Direktorat Jenderal
III yang banyak dikeluhkan warga Deli III melaksanakan pengolahan Penegakan Hukum (Ditjen
sekitar serta pemerhati lingkungan sampah maupun limbah sesuai Gakkum) KLHK untuk memproses
karena diduga membuang limbah dengan Undang-Undang (UU) secara hukum. l man,jk,tn/es
cair secara langsung ke Sungai
Cibeet. Atas dasar itu, Komisi VII
DPR RI langsung melakukan sidak
ke anak perusahaan PT. Sinar Mas
di Karawang.
“Tadi kita lihat langsung
sampah ditaruh di sepanjang
jalan dan sampah plastik yang
menggunung. Ketika kami
menayakan kepada KLHK
(Kementrian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan), seluruh aktivitas
produksi Pindo Deli III memang
belum memiliki izin lingkungan
dan surat keputusan kelayakan
lingkungan hidup (SKKLH),
namun masih tetap beroperasi,”
kata Anggota Komisi VII DPR
Tim Kunker Komisi VII DPR RI mengunjungi PT Dindo Deli 3 di Jawa Barat. Foto: Andri/Hr
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 47
TH. 2019 EDISI 175 PARLEMENTARIA 47