Page 46 - MAJALAH 175

KUNKER

Komisi VII Tinjau total kontainer yang terindikasi
membawa sampah dari luar negeri
Pengelolaan Limbah sebanyak 65 kontainer, dengan
komposisi 11 kontainer dinilai
aman, 16 kontainer tercampur,
dan 38 kontainer terkontaminasi
Isu limbah akhir-akhir ini makin mencuat ke permukaan. Hal limbah B3.
Lebih lanjut legislator daerah
tersebut disebabkan ketidak patuhan sektor industri terhadap pemilihan Sumatera Utara itu
pengelolaan limbah yang sudah diatur dalam Undang- mengatakan, keberadaan para
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengusaha merupakan aset penting
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Untuk itu, Komisi VII bagi Bangsa Indonesia, karena
turut serta dalam membayar pajak.
DPR RI turun langsung mengawasi sektor industri ke berbagai Namun di sisi lain, pengusaha yang
tempat yang disinyalir melakukan pencemaran limbah. beroperasi di wilayah Indonesia
juga harus menjaga lingkungan
agar tetap sehat.

DORONG PEMBANGUNAN PPSLB3 DI
MOJOKERTO
Sementara itu di Mojokerto
Jawa Timur, Komisi VII DPR RI
mendorong rencana Pembangunan
Pusat Pengelolaan Sampah
dan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (PPSLB3) segera
direasilasikan. Pasalnya, hingga
saat ini pengelolaan limbah
industri khususnya limbah B3
untuk seluruh wilayah Indonesia
terpusat Jawa Barat.
Kedepan, kalau pembangunan
PPSLB3 Mojokerto ini sudah
terealisasi, limbah dari wilayah
timur Indonesia bisa dialihkan
Tim Kunker Komisi VII DPR RI meninjau Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Batam. Foto: Taufan/Hr
ke sini. Hal tersebut disampaikan
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
i Batam, Ketua Komisi sampah-sampah dari luar negeri. Ridwan Hisjam saat memimpin
VII DPR RI Gus Irawan Tentu kita sebagai masyarakat Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Pasaribu menegaskan, tidak akan rela,” ujar Gus irawan (Kunspek) Komisi VII DPR RI
banyaknya kiriman saat memimpin Kunjungan Kerja meninjau lokasi pembangunan
Dkontainer dari luar Spesifik Komisi VII DPR RI ke PPSLB3 di Kabupaten Mojokerto,
negeri yang terindikasi berisi Batam, Kepri. Jawa Timur.
Limbah Bahan Berbahaya dan “Salah satu yang bertanggung “Rencana pembangunan
Beracun (B3) ke Kota Batam, jawab atas permasalahan tersebut ini strategis, untuk itu kami
Provinsi Kepulauan Riau, harus PT. Sucofindo, karena mereka yang sangat mendorong agar segera
segera diselesaikan. Hal ini sangat meloloskannya. Walaupun saya direalisasikan. Kami harap tahun
berbahaya bagi lingkungan Bangsa juga enggak yakin, kalau memang ini peletakan batu pertama bisa
Indonesia dan mencederai nama betul-betul diperiksa, masa sampai dilakukan, pembangunan ini
baik Tanah Air. kecolongan. Tentu ini harus sudah mendapatkan izin prinsip
“Indonesia negara besar dan diperdalam lagi,” pungkas Gus dari KLHK. Sudah disetujui untuk
berdaulat. Masak bangsa sebesar Irawan. persiapan 5 hektar, diawali
ini jadi tempat pembuangan Gus Irawan memaparkan, pembangunan pengolahan limbah

PARLEMENTARIA EDISI 175 TH. 2019
46 46 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019