Page 44 - MAJALAH 175

KUNKER

Komisi VI Dorong Jawa ini pelaksanaannya cukup
sukses ya. Ini berkat kinerja yang
Penyelesaian Proyek berkesinambungan dari pemerintah
khususnya produk Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang
Pembangunan Tol memungkinkan pembangunan
jalan tol ini bisa terlaksana lebih
cepat. Di mana UU tersebut
memberikan satu kepastian
terhadap pembebasan lahan,
Pada masa sidang ke V tahun sidang 2018-2019, Komisi VI sehingga lebih fair bagi semua,”
DPR RI terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan ungkap Azam.
Politisi Partai Demokrat
pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa BUMN berjalan dengan itu menjelaskan, memang
baik. Untuk itu, Komisi VI menurunkan tiga tim ke tiga daerah sempat terjadi hambatan dalam
yang berbeda agar pembangunan benar-benar-benar dirasakan pembangunan target operasi
manfaatnya oleh masyarakat. seksi IV yang menyebabkan
terjadinya delay, terutama dalam
hal pembebasan lahan. Namun hal
tersebut tidak menjadi masalah
berarti, karena menurutnya
pemerintah telah berhasil
menyelesaikan masalah tersebut
dengan solusi terbaik, sehingga
patut diberikan apresiasi.
Azam juga menambahkan bahwa
proyek ini konstruksi jalan tol yang
dilaksanakan oleh konsorsium
PT. Jasa Marga (Persero) Tbk,
PT. Pembangunan Perumahan
(Persero) Tbk, dan PT. Sarana Multi
Infrastruktur (Persero) berjalan
cukup bagus. Kemudian yang
paling utama, semua perusahaan
ini adalah milik pemerintah,
sehingga dapat dipantau langsung.
Tim Kunker Komisi VI DPR RI meninjau pembangunan ruas Jalan Tol Pandaan-Malang. Foto: Erlangga/Hr
BIAYA LOGISTIK BATAM MAHAL
akil Ketua Komisi Hal ini ia utarakan seusai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito
VI DPR RI Azam memimpin rangkaian Kunjungan Ganinduto menilai Batam, Provinsi
Azman Natawijana Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi Kepulauan Riau, yang ditetapkan
menyampaikan, VI DPR RI ke Kota Malang, Jawa oleh pemerintah menjadi Free Trade
W pembangunan Timur, beberapa waktu lalu. Azam Zone (FTZ) memiliki masalah saat
ruas jalan Tol Pandaan-Malang menuturkan cepatnya pemerintah bersaing dengan Singapura, karena
di Provinsi Jawa Timur saat ini saat ini dalam menyediakan tidak didukung oleh infrastruktur
sedang memasuki target operasi pembangunan infrastruktur yang memadai. Prosedur yang
seksi V atau tahap terakhir dan jalan tol lintas Jawa tidak lepas rumit juga menghambat proses
diperkirakan selesai pada Desember dari keberhasilan implementasi pengiriman barang ke luar negeri.
tahun ini serta bisa dioperasikan Undang-Undang Nomor 2 “Persoalan utama yang di Batam
pada Januari 2020 nanti. Untuk Tahun 2012 tentang Pengadaan ini setelah ditetapkan menjadi FTZ
itu ia sangat mengapresiasi Tanah Bagi Pembangunan Untuk yaitu pelabuhan yang belum bisa
komitmen kerja pemerintah dalam Kepentingan Umum. menunjang kebutuhan, seperti
pembangunan tol ini. “Seluruh jalan Tol Lintas lamanya proses bongkar muat

PARLEMENTARIA EDISI 175 TH. 2019
44 44 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019