Page 42 - MAJALAH 175

KUNKER

Tinjau Proyek dalam pembangunan KKJSM.
Ia menuturkan, BPWS dibentuk
Pengembangan pada 2008 sebagai upaya
melakukan berbagai stimulasi dan
fasilitas guna meningkakatkan
Infrastruktur perekonomian dan kesejahteraan
masyarakat. Untuk itu, dalam
pengembangan di KKJSM harus
konsisten sesuai perencanaan.
Sehingga pengembangan bisa
Komisi V DPR RI meninjau sejumlah titik di beberapa dirasakan masyarakat tanpa
daerah guna memantau sejumlah proyek pengembangan menghilangkan identitas budaya
infrastruktur serta memastikan pembangunan infrastruktur Madura.
yang begitu masif telah membawa dampak terhadap DUKUNG OPERASIONAL TPK
kesejahteraan masyakarat setempat. BELAWAN
Wakil Ketua Komisi V DPR RI
Sigit Sosiantomo mendorong
etua Komisi V DPR RI dan sekitarnya. dilakukannya revitalisasi alur
Fary Djemi Francis Ia mendorong, BPWS segera pelayaran di Pelabuhan Belawan,
menilai peran Badan memperbaiki struktur organisasi Kota Medan Provinsi Sumatera
Pengembangan yang selama ini masih dipimpin Utara, guna mendukung
KWilayah Surabaya - oleh Pelaksana Tugas (Plt), operasional Terminal Peti Kemas
Madura (BPWS) belum maksimal. sehingga pada tahun 2020 dapat (TPK) Belawan Fase II, yang
Menurutnya, diperlukan evaluasi dipimpin oleh Kepala Badan. kini memasuki tahap akhir.
mendalam terhadap tugas dan Sementara itu, Anggota Komisi Pengembangan kapasitas TPK
fungsi BPWS. V DPR RI Hengky Kurniawan Belawan Fase I dan II nantinya
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan, percepatan diprediksi akan mencapai 2 juta
menambahkan, BPWS mempunyai proses pengembangan di Kawasan teus/tahun.
tugas antara lain membangun Kaki Jembatan Suramadu Menurut Sigit, pelabuhan
dan mengelola wilayah kaki Sisi Madura (KKJSM) harus yang dikelola PT Pelindo I ini
jembatan Surabaya-Madura, dirasakan masyarakat Jawa membutuhkan pelebaran dan
kawasan khusus Madura, serta Timur, khususnya Madura, tanpa pendalaman alur lintasan,
memfasilitasi dan stimulasi menghilangkan identitas budaya mengingat tingginya tingkat
percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura. Identitas sedimentasi di sekitar pelabuhan.
masyarakat di wilayah Suramadu Madura harus dikedepankan Jika tidak segera direvitalisasi,
dikhawatirkan akan menghambat
aktivitas keluar masuk kapal.
Sementara itu, Kepala Otoritas
Pelabuhan Utama Belawan Jece
Julita Piris mengatakan usulan
pengerukan sudah disampaikan
ke pemerintah dalam hal ini
Perhubungan Laut namun belum
terakomodir. Menurutnya,
dibutuhkan anggaran Rp
90 miliar per tahun untuk
pengerukan alur. Diharapkan,
pengembangan TPK Fase II ini
mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi dan perdagangan
nasional, khususnya daerah
Sumut dan sekitarnya.
Tim Kunker Komisi V DPR RI berfoto bersama Jajaran BPWS Surabaya. Foto: Ria/Hr

PARLEMENTARIA EDISI 175 TH. 2019
42 42 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019