Page 41 - MAJALAH 175
P. 41

KUNKER





                                                                               Budidaya Air Tawar (BPBAT)
                                                                               Sungai Gelam di Provinsi Jambi,
                                                                               yang mampu memberikan
                                                                               manfaat bagi masyarakat. Namun,
                                                                               Salim tetap meminta KKP untuk
                                                                               terus melakukan pembinaan
                                                                               kepada BPBAT tersebut agar
                                                                               dapat meningkatkan teknologi
                                                                               yang digunakan serta sarana
                                                                               dan prasarana penunjang yang
                                                                               digunakan untuk menghasilkan
                                                                               benih dan pakan.
                                                                                 “Kita mengapresiasi KKP. Balai
                                                                               ini perlu kita tingkatkan lagi
                                                                               baik bentuk fisik ataupun lain-
                                                                               lainnya. Karena balai di Jambi
                                                                               inilah yang menyuplai ke seluruh
                                                                               Sumatera. Jadinya kita harapkan
            Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau hasil panen bawang putih di Lombok Timur, NTB. Foto: Andri/Hr
                                                                               pada KKP, khususnya pada
                                                                               Ditjen Perikanan Budidaya untuk
            memenuhi 5 persen kebutuhan       mewujudkan swasembada bawang     membina balai ini yang saat ini
            nasional dan sisanya sebanyak 95   putih dalam waktu satu hingga   sudah kita anggap baik agar dapat
            persen dipenuhi dengan impor.     dua tahun ke depan, pemerintah   menjadi lebih baik kembali,” kata
            Untuk itu memenuhi kebutuhan      harus benar-benar serius         Salim.
            tersebut, pemerintah diminta      mengawal program tersebut,” kata   Selain itu, Anggota Komisi
            serius menangani masalah          Hasanuddin.                      IV DPR RI, Acep Adang
            kebutuhan bawang putih untuk                                       Ruhiyat menyarankan kepada
            mengatasi kebutuhan.              BPBAT BERIKAN MANFAAT BAGI       Kementerian Kelautan dan
              Hasanuddin menambahkan, jika    MASYARAKAT                       Perikanan (KKP) agar balai
            ingin mewujudkan swasembada       Anggota Komisi IV DPR RI,        perikanan tidak tersedia di Jambi
            bawang putih, maka Indonesia      Salim Fakhry, menyampaikan       saja, namun di setiap provinsi di
            membutuhkan 60 ribu hektare       apresiasinya kepada Kementerian   Indonesia, mengingat besarnya
            lahan tanam. “Jika pemerintah     Kelautan dan Perikanan (KKP)     manfaat balai perikanan bagi
            dalam hal ini Kementan ingin      atas pengelolaan Balai Perikanan   masyarakat. Tidak hanya itu,
                                                                               ia juga meminta KKP untuk
                                                                               meningkatkan pelatihan di balai
                                                                               perikanan, sehingga kualitas
                                                                               sumber daya masyarakat pun
                                                                               dapat meningkat.
                                                                                 “Ya diharapkan Provinsi
                                                                               Jambi bisa dan provinsi lainnya
                                                                               yang memiliki balai dapat
                                                                               meningkatkan SDM-nya juga.
                                                                               Lalu harus juga ditingkatkan
                                                                               kegiatan-kegiatan seperti
                                                                               pelatihan. Karena di sini ada
                                                                               balai pelatihan, maka pelatihan-
                                                                               pelatihan yang ada harus lebih
                                                                               ditingkatkan lagi. Sehingga
                                                                               masyarakat terutama petambak
                                                                               ikan itu bisa melakukan kegiatan-
                                                                               kegiatan  secara maksimal,” kata
                                                                               Acep. l  qq,nap,man/es
            Tim Kunker Komisi IV DPR RI mengunjungi Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAS) di Jambi. Foto: Tasya/Hr


                                                                         TH. 2019      EDISI 171      PARLEMENTARIA     41
                                                                        TH. 2019      EDISI 175      PARLEMENTARIA                        41
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46