Page 38 - MAJALAH 175
P. 38
KUNKER
Regulasi SARANKAN PEMILU GUNAKAN
DATA DUKCAPIL
Penyelenggaraan Sementara itu dari Jawa Timur,
Komisi II DPR RI mengevaluasi
pelaksanaan pemilihan umum
Pemilu Harus Diperbaiki (Pemilu) 2019. Wakil Ketua
Komisi II DPR RI Mardani Ali
Sera menyarankan agar data
kependudukan dari Direktorat
Komisi II DPR RI
melaksanakan Kunjungan
Kerja Spesifik dalam rangka
evaluasi pelaksanaan Pemilu
2019 serta Anggota KPPS
yang meninggal di Kota
Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
omisi II DPR RI melihat
masih banyak regulasi
penyelenggaraan Pemilu
yang harus diperbaiki
Kke depan. Wakil
Ketua Komisi II DPR RI Herman
Khaeron menegaskan pentingnya
menyelesaikan persoalan krusial
mengenai carut-marut Daftar Tim Kunker Komisi II DPR RI berfoto bersama penyelenggara Pemilu di Bekasi, Jabar. Foto: Oji/Hr
Pemilih Tetap (DPT).
Demikian diungkapkan Herman sekarang untuk Pemilu ke depan Jenderal Kependudukan dan
saat pertemuan dengan Ketua yang lebih baik,” imbuhnya. Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil)
KPU dan Ketua Bawaslu Kota Berikutnya, jelas Herman, dijadikan sumber rujukan utama
Bekasi dan jajarannya, Dewan mengenai mekanisme, tata cara untuk pemilu yang akan datang.
Kehormatan Penyelenggara Pemilu pemilihan. Apakah dilakukan “Saya pribadi cenderung kepada
(DKPP) RI, Ketua KPU dan Ketua dengan serentak ataukah ada cara data yang didapat dari Ditjen
Bawaslu Provinsi Jawa Barat, lain yang menjamin hasil yang Dukcapil, karena perekaman
Kapolres dan Kepala Kejaksaan legitimate (diakui). e-KTP kita sudah hampir 95
Negeri Kota Bekasi di Kantor KPU Herman menyarankan agar persen. Jadi gunakan data yang
Kota Bekasi, Jawa Barat. ada langkah identifikasi awal mahal ini untuk semua kegiatan
“Kami terus melakukan uji untuk memperbaiki peraturan khususnya Pemilu,” papar
petik, baik di KPUD Kabupaten/ perundang-undangan yang Mardani usai memimpin rapat Tim
Kota maupun Provinsi untuk basisnya adalah untuk menutupi Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II
mendalami situasi Kepemiluan berbagai celah permasalahan DPR RI dengan jajaran Pemerintah
2019. DPT adalah dasar untuk dan mewujudkan Pemilu yang Provinsi Jawa Timur, KPU,
memilih, sehingga inilah yang lebih baik. “Kita undang Pemda, Bawaslu, Polda, dan Kejati terkait
menjadi krusial harus kita dalami Kepolisian, Kejaksaan dan pihak evaluasi Pemilu 2019 di Kantor
seperti apa penetapan DPT ke terkait yang bisa urun rembuk Gubernur Jawa Timur, Surabaya.
depan. Jika masih banyak DPT apa sebenarnya yang harus kita Saat ini ada dua sumber data
bermasalah, maka potensi celah perbaiki dari pelaksanaan Pemilu untuk Daftar Pemilih Tetap
kecurangan masih marak terjadi. 2019 secara serentak,” tandas (DPT), menurut politisi Fraksi
Ini harus segera diatasi sejak legislator dapil Jabar VIII ini. PKS itu, dari kedua sumber
38 38 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 175 TH. 2019
