Page 50 - MAJALAH 175

KUNKER

Perusahaan Harus akan melakukan kroscek dengan
meminta keterangan langsung dari
Patuh pada UU No.32 pihak perusahaan terutama bila
ditemukan ada yang tidak sesuai
dengan regulasi, terutama tentang
Tahun 2009 pengolahan limbah.
Nasir mengaku mendapat
informasi dari masyarakat bahwa
di area industri PT. Semen Padang
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menyatakan ditemukan adanya limbah air
yang berwarna hitam di area
bahwa PT. Semen Padang harus mematuhi Undang-Undang (UU) pemukiman warga, untuk itu
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Panja Limbah dan Lingkungan
Lingkungan Hidup. Apabila perusahaan ini menyalahi aturan Komisi VII DPR RI melakukan
tersebut maka mereka harus siap menanggung sanksi yang inspeksi mendadak (Sidak) ke
PT. Semen Padang. Ia berharap
diberikan sesuai hukum pidana. pihak perusahaan lebih menyadari
bahaya pencemaran lingkungan.
“Harapannya, semua
perusahaan harus taat dan patuh
dengan lingkungan, supaya
seluruh masyarakat yang berada
di sekeliling perusahaan merasa
nyaman dan tidak tercemar oleh
limbah-limbah dari perusahaan
tersebut,” tukas politisi Fraksi
Partai Demokrat itu.

TEMUKAN LIMBAH B3 DI PABRIK MI
INSTAN
Ketua Panitia Kerja (Panja)
Limbah dan Lingkungan Komisi
VII DPR RI Muhammad Nasir
didampingi Direktur Tindak
Pidana Direktorat Penegakkan
Hukum (Gakkum) Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK) melakukan inspeksi
Tim Kunker Komisi VII DPR RI mengunjungi PT Semen Padang di Sumbar. Foto: Arief/Hr mendadak (sidak) ke Pabrik Mie
Instan milik PT. Indofood Tbk di
al ini ia sampaikan regulasi agar yang dijalankan Medan, Sumatera Utara. Dalam
seusai melakukan oleh pihak perusahaan itu sejalan sidak tersebut, ditemukan limbah
kunjungan lapangan dengan UU Nomor 32 Tahun Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
ke PT. Semen Padang, 2009. Dan penindakannya kami yang tercecer di lingkungan pabrik.
HSumatera Barat, serahkan kepada Kementerian “Berdasarkan laporan
beberapa waktu lalu. Menurutnya Lingkungan Hidup dan Kehutanan masyarakat, diduga di pabrik
bukan hanya PT. Semen Padang (LHK) melalui Direktorat Jenderal ini telah terjadi pencemaran
saja, namun seluruh perusahaan (Ditjen) Penegakan Hukum lingkungan dari sisa produksi
industri harus mematuhi aturan (Gakkum) agar semua perusahaan mi instan ataupun mi instan
mengenai perlindungan dan di Indonesia mematuhi aturan yang sudah tidak terpakai lagi.
pengelolaan lingkungan hidup ini,” tegas Nasir. Dan setelah kami sidak tadi,
tersebut. Terkait perizinan yang dimiliki kami temukan banyak limbah
“Kami hanya mengawal oleh PT. Semen Padang, Nasir B3 berceceran di pabrik ini, baik

PARLEMENTARIA EDISI 175 TH. 2019
50 50 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019