Page 58 - MAJALAH 175

KUNKER

Komisi XI Dorong Karena kita menyaksikan begitu
banyak sumber daya alam kita,
Optimalisasi PNBP tetapi sumbangsihnya ke APBN
masih sangat minim,” ujar Hafisz.
Politisi Partai Amanat
Nasional ini menuturkan, PNBP
merupakan salah satu sektor yang
Komisi XI DPR RI terus menggenjot peningkatan pendapatan menjanjikan untuk penerimaan
Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), negara, selain pajak. Sehingga
untuk itu segala upaya penyelundupan atau pasar gelap melalui PNBP diharapkan dapat
menyelamatkan APBN dari defisit
menjadi isu yang seksi dibahas di Komisi ini. Untuk itu, anggaran dan keseimbangan
Komisi XI DPR RI menerjunkan tim guna memastikan sektor primer negatif.
PNBP meningkat. Untuk itu, ia mendorong
optimalisasi PNBP di berbagai
sektor, termasuk perikanan.
Menurutnya, selama 5 tahun
i Bali, Tim Kunspek Ketua Komisi XI DPR RI Achmad terakhir kontribusi PNBP
Komisi XI DPR RI Hafisz Tohir usai memimpin perikanan belum pernah
menemukan pertemuan Tim Kunjungan Kerja mencapai target. Misalnya
problematika lainnya Spesifik Komisi XI DPR RI dengan pada tahun 2018, PNBP sektor
Dbahwa hingga kini Direktur PNBP Kementerian perikanan hanya mencapai Rp
negara Indonesia juga masih Keuangan Wawan Sunarjo, Kepala 431,83 miliar dari target Rp 600
memiliki pekerjaan rumah untuk Kanwil Direktorat Jenderal Bea miliar.
diselesaikan tentang sumbangsih Cukai Bali, NTB dan NTT Untung “Untuk sektor perikanan
sektor perikanan terhadap Basuki, dan Sekretaris Direktorat terbukukan Rp 600 miliar,
Penerimaan Negara Bukan Pajak Jenderal Perikanan Tangkap KKP sementara menurut pakar
(PNBP) yang dinilai belum Yuliadi di Bali. sumber resources laut kita bisa
optimal. Padahal, Indonesia “Kita belum melihat mencapai Rp 38 triliun, ini hanya
memiliki sumber daya maritim optimalisasi penerimaan negara sektor perikanan saja. Nah, maka
yang cukup besar. bukan pajak melalui perikanan, ini yang harus kita kejar," tandas
Demikian diungkapkan Wakil ini luput dari perhatian kita. legislator dapil Sumatera Selatan
itu.

TINGKATKAN PENGAWASAN DI BEA
CUKAI
Sementara itu, Anggota Komisi
XI DPR RI Ecky Awal Mucharam
mendorong Bea Cukai Teluk
Bayur untuk meningkatkan
pengawasan terhadap potensi
penyelundupan barang ilegal,
terutama rokok tanpa cukai,
rokok dengan cukai palsu,
narkoba serta barang ilegal
lainnya di wilayah kerjanya.
Ecky menyatakan, pengawasan
tersebut harus lebih diketatkan
karena masuknya barang
ilegal sangat mengganggu
perekonomian dalam negeri,
dalam hal penerimaan negara.
“Untuk pihak Bea Cukai
Tim Kunker Komisi XI DPR RI berfoto bersama Jajaran Bea Cukai Bali, NTB, dan NTT. Foto: Anne/Hr

58 58 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 175 TH. 2019