Page 62 - MAJALAH 175
P. 62
KUNKER
Pansus RUU Kewirnas terkonsolidasi saja,” jelas politisi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Serap Aspirasi dari (PKS) itu.
Pansus RUU Kewirnas berharap
agar masyarakat meningkatkan
Daerah kemampuan Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam mengelola
UMKM yang ada. “Bagaimana
meningkatkan kemampuan SDM
Tim Panitia Khusus (Pansus)
Rancangan Undang-Undang
(RUU) Kewirausahaan
Nasional (Kewirnas) DPR RI
melakukan Kunjungan Kerja
Spesifik (Kunspek) ke dua
provinsi, yaitu Provinsi Bali
dan Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
akil Ketua Pansus
RUU Kewirnas DPR
RI, Martri Agoeng,
menjelaskan
Wbahwa salah satu
hal krusial dalam pembahasan
RUU Kewirnas adalah belum Tim Pansus RUU Kewirnas DPR RI bertukar cenderamata dengan pihak Pemprov Gubernur Aceh. Foto: Ica/Hr
adanya kesepakatan antara
Pemerintah dengan DPR RI
mengenai permasalahan Mikro Kecil dan Menengah dan akses pasar dari hulu sampai
kelembagaan. (UMKM) yang diusulkan Kamar hilir, kedua hal tersebutlah
“Pembahasan paling krusial, Dagang dan Industri (KADIN) yang harus terus dikawal oleh
tinggal masalah kelembagaan. Aceh, Martri menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah, khususnya
Kalau tidak ada lembaga dari sisi Anggaran Pendapatan Provinsi Aceh,” harap Martri.
pelaksana khusus menangani dan Belanja Negara (APBN), Selain itu masyarakat Provinsi
hal ini dan masih tersebar di Aceh sudah cukup besar. Bahkan Aceh merasa perlu keberpihakan
berbagai kementerian, indikator Aceh juga memiliki anggaran secara khusus dalam RUU
keberhasilannya tidak jelas. dalam otonomi khusus. Namun, Kewirnas. Hal tersebut
Kami menginginkan, lembaga penting untuk memperkuat disampaikan oleh Anggota
pelaksana ini langsung di komunikasi antar lembaga Pansus RUU Kewirnas DPR
bawah presiden, sehingga agar terjadi efektivitas dalam RI, Nasril Bahar. Hal tersebut
eksekusi terkait UU Kewirnas proses pendampingan dan dikarenakan pertumbuhan
nantinya bisa dilaksanakan pengembangan UMKM. perekonomian di Aceh masih di
dengan cepat,”” kata Martri “Pendampingan dan bawah rata-rata ditambah lagi
saat memimpin Tim Kunspek pengembangan UMKM secara dengan kepadatan penduduk di
Pansus RUU Kewirnas di Kantor otonomi pun bisa dilakukan, masing-masing kabupaten tidak
Gubernur Aceh baru-baru ini. tanpa harus menunggu dari sama.
Terkait permintaan perlakuan pusat. Anggaran APBN sudah “Karena Aceh terdiri dari
khusus kepada pelaku Usaha cukup besar di Aceh, hanya belum 17 kabupaten, tentunya ini
62 62 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019
PARLEMENTARIA EDISI 175 TH. 2019
