Page 67 - MAJALAH 175
P. 67
LIPUTAN KHUSUS
kesenjangan dalam bidang sosial
dan ekonomi di berbagai lapisan
masyarakat di dunia.
Dengan tema itu, forum ini akan
menitikberatkan pembangunan
ekonomi yang inklusif sebagai
solusi untuk mengentaskan
kemiskinan dan kesenjangan
sosial. Menurutnya, tema ini
sangat tepat dibahas pada level
parlemen, karena sesuai dengan
fungsi kebijakan legislasi dan
anggarannya. “Parliaments is in
the heart of SDGs artinya peran
parlemen sebagai pembuat
legislasi dan pengawasan
sangat penting dalam membuat
anggaran bahwa harus sejalan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan Ketua BKSAP foto bersama anggota DPR RI. Foto: Oji/Hr
dengan tujuan pembangunan
berkelanjutan ditahun 2030,”
jelasnya. kedamaian di dunia ini,” tandas Persiapan WPFSD ketiga ini
Politisi Fraksi Partai Demokrat Nurhayati. sudah dimulai pada Januari 2019
ini menambahkan, sebagai negara Nurhayati memaparkan, forum lalu oleh DPR RI dan Pemerintah.
demokrasi terbesar, Indonesia WPFSD ketiga di Bali itu akan Salah satunya melalui Focus
memiliki visi memajukan nilai- dihadiri banyak duta besar, Group Discussion (FGD) bersama
nilai demokrasi, terutama dalam perwakilan negara-negara sahabat. Kementerian Luar Negeri dan
mempromosikan fungsi parlemen Pada WPFSD pertama dan kedua Kementerian Perencanaan
yang responsif, akuntabel, dan setidaknya dihadiri 50 negara Pembangunan Nasional/Bappenas.
transparan. Intinya, demokrasi sahabat dari setiap benua di dunia. Kala itu, Nurhayati menjelaskan,
harus bertujuan membawa Forum ini juga akan membahas FGD ini untuk merumuskan tema
kesejahteraan dan perdamaian di persoalan climate change atau yang akan dibahas pada WPFSD
masyarakat, bukan perpecahan. Ia perubahan iklim dan perubahan nantinya. BKSAP juga memiliki
mengingatkan, SDGs merupakan di dunia tanpa batas, borderless. panitia kerja (panja) berkaitan
amanat Undang-Undang Dasar Saat ini masyarakat mempunyai dengan SDGs yang setiap tahunnya
Negara Republik Indonesia kesempatan untuk memperbaiki memberikan rekomendasi kepada
Tahun 1945 yang harus dipenuhi hidupnya. pemerintah.
oleh Anggota DPR RI dengan Dalam kesempatan berbeda “Diantara rekomendasi tersebut,
pemerintah. saat mendampingi Pimpinan kami meminta kepada pemerintah
“Kita mengadakan acara ini DPR RI menerima delegasi House untuk tidak lagi menggunakan
tidak hanya sekedar forum Democracy Partnership (HDP) bahasa asing, tetapi menggunakan
antar parlemen, tetapi juga yang dipimpin oleh Anggota bahasa Indonesia. Itu salah
menunjukkan komitmen Kongres Amerika Serikat (AS) satu tujuan pembangunan
Indonesia terhadap agenda 2030 yang juga merupakan Ketua berkelanjutan, Alhamdulillah
yang merupakan kesepakatan HDP David Price, Nurhayati sudah dilaksanakan,” terang
dunia. Tujuan Pembangunan turut mengundang Kongres AS legislator dapil Jawa Timur V
Berkelanjutan di 2030 dengan untuk hadir pada WPFSD ketiga. itu. Selain itu, pada Rencana
tujuan akhir yaitu no one left Menurutnya sebagai negara Pembangunan Jangka Menengah
behind atau tidak seorang pun demokrasi terbesar, Indonesia dan Daerah (RPJMD), Nurhayati
yang tertinggal artinya tidak ada AS memiliki visi yang sama dalam menyampaikan agar dimasukkan
diskriminasi. Tidak melihat dari memajukan nilai-nilai demokrasi, bahasa-bahasa setempat dan
agamanya, etnisnya, tapi semua utamanya dalam mempromosikan tidak lagi menggunakan bahasa
harus bersama-sama mencapai fungsi parlemen yang responsif, asing, sesuai amanat UUD NRI
kesejahteraan dan keamanan serta akuntabel, dan transparan. 1945. l sf
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 67
TH. 2019 EDISI 175 PARLEMENTARIA 67
