Page 65 - MAJALAH 175
P. 65
SOR O TAN
Putusan ini menegaskan Rapat Paripurna DPR RI. perkembangannya masih banyak
putusan kasasi MA No. 574K/Pid. Komisi III DPR RI, lanjut pandangan klasik bahwa amnesti
Sus/2018. Baiq Nuril mengajukan Erma, mempertimbangkan tiga seolah hanya diberikan kepada
Peninjauan Kembali (PK) ke MA, unsur penting dalam pemberian mereka yang melakukan perbuatan
namun menolak permohonan PK amnesti ini, yaitu kepastian melawan hukum terkait persoalan
yang diajukannya. hukum, kemanfaatan, dan politik,” urai Erma.
Setelah MA menolak keadilan. Ketiga unsur itu harus Dalam laporannya, Erma juga
permohonan PK yang diajukan hadir secara proporsional agar menyampaikan proses pemberian
Baiq Nuril, desakan agar presiden hukum dapat menjadi panglima pertimbangan amnesti di Komisi
memberikan amnesti pun di Indonesia. Dan khusus amnesti III DPR RI. Pada 23 Juli, Komisi
mencuat. Setelah PK ditolak MA, untuk Baiq Nuril, Komisi III DPR III DPR RI menggelar rapat
amnesti adalah satu-satunya RI mempertimbangakan unsur internal hingga menghadirkan
jalan yang dapat ditempuh kemanfaatan dan keadilan yang Baiq Nuril sendiri untuk didengar
untuk membebaskan Baiq Nuril belum terlihat. keterangannya. Bahkan, pada
dari jeratan hukum. Namun, Ditegaskan politisi Partai 24 Juli sudah pula menggelar
pemberian amnesti tersebut tidak Demokrat ini, dalam kasus ini rapat kerja dengan Menteri
serta merta dapat dilakukan oleh yang sesungguhnya menjadi Hukum dan HAM Yasonna Laoly
presiden, perlu pertimbangan dari korban adalah Baiq Nuril, bukan untuk mendengar keterangan
beberapa pihak terlebih dahulu. kepala sekolah yang melaporkan pemerintah terkait persoalan ini.
Kewenangan untuk memberikan dirinya ke penegak hukum, karena Setelah itu barulah Komisi III DPR
amesti tersebut tertuang dalam alasan menyebarkan informasi RI mengambil keputusan resmi.
Pasa 14 ayat (1) dan (2) Undang yang melanggar kesusilaan di Pada bagian akhir laporannya,
Undang Dasar 1945. Dalam media sosial. Putusan PK MA Erma mendesak pemerintah agar
kasus Baiq Nuril, presiden memang mempersalahkan Baiq bersama DPR RI merumuskan
perlu mendengarkan masukan Nuril dengan pidana enam tahun RUU yang mengatur amnesti dan
dari Dewan Perwakilan Rakyat penjara dan denda Rp500 juta, abolisi. Sampai saat ini belum ada
(DPR) sebelum memutuskan subsider tiga bulan kurungan. regulasi yang mengaturnya secara
memberikan amnesti tersebut. “Komisi III DPR RI detail. Yang ada adalah UU Nomor
mengapresiasi dan menghormati 2 Tahun 2002 tentang Grasi dan
DPR SETUJUI AMNESTI BAIQ NURIL keputusan PK MA yang diajukan aturan rehabilitasi yang dimuat
Tidak lama setelah menerima Baiq Nuril dan menolak PK Baiq dalam UU Nomor 8 Tahun 1981
surat dari Presiden. DPR RI Nuril itu. Namun, Komisi III juga tentang Hukum Acara Pidana.
akhirnya menyetujui permintaan mempertimbangkan keadilan Baiq Nuril sendiri hadir
pertimbangan permohonan masyarakat luas bahwa Baiq Nuril menyaksikan jalannya rapat
amnesti atas nama Baiq Nuril adalah korban yang sebenarnya, paripurna ini dari balkon
Makmun lewat Rapat Paripurna bukan pelaku sebagaimana ruang rapat bersama anak dan
DPR. Surat Presiden bernomor R28/ didakwakan Pasal 27 ayat (1) Jo. kerabatnya. Rapat paripurna ini
Pres/7/2019 tentang permintaan Pasal 45 UU ITE,” papar Erma. dipimpin Wakil Ketua DPR RI
pertimbangan amnesti disetujui Dijelaskan Erma, amnesti tidak Utut Adianto. Ketika persetujuan
Komisi III DPR RI secara aklamasi melulu diberikan kepada seseorang amnesti dibacakan, sambutan
oleh sepuluh fraksi yang ada. yang tersangkut persoalan politik. tepuk tangan bergemuruh
“Baiq Nuril adalah korban UUD NRI Tahun 1945 juga tak yang membuat Baiq Nuril dan
kekerasan verbal. Dan apa menyebut amnesti hanya untuk keluarganya ikut terharu.
yang dilakukan Baiq Nuril, kasus politik. “Dalam terminologi “Terima kasih kepada Bapak
dalam pandangan Komisi III hukum pidana, amnesti Presiden (Joko Widodo), terima
adalah upaya melindungi diri mengandung makna suatu kasih kepada anggota DPR, dan
dari kekerasan psikologis dan kekuasaan untuk melepaskan terima kasih kepada semua pihak
kekerasan seksual sebagaimana sesorang atau kelompok orang yang membantu amnesti saya
diatur dalam Pasal 28B ayat (2) yang dinyatakan bersalah oleh selama ini,” kata Nuril sembari
UUD NRI Tahun 1945,” kata Wakil pengadilan dari pengenaan sanksi terisak dan mengajak korban
Ketua Komisi III DPR RI Erma hukum akibat tindak pidana pelecehan seksual berani bersuara
Suryani Ranik saat menyampaikan tertentu atau penghapusan akibat untuk mengungkap kebenaran dan
laporan Komisi III DPR RI pada tindak pidana. Namun, dalam keadilan. l rnm/es
TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 65
TH. 2019 EDISI 175 PARLEMENTARIA 65
