Page 8 - MAJALAH 175

LAPORAN UTAMA

Perlu Roadmap prinsipnya Komisi XI mendukung
usulan pengenaan cukai
Penerapan Cukai Plastik kantong plastik ini. Namun
demikian, Andreas meminta
Kemenkeu membuat peta
jalan (roadmap) terhadap
kebijakan cukai plastik. Selain itu,
Pemerintah Indonesia kembali membuka wacana untuk ia juga meminta otoritas fiskal
melakukan pemungutan cukai terhadap produk plastik. Saat menjelaskan bagaimana kebijakan
cukai plastik dalam jangka
ini, upaya untuk mengurangi penggunaan plastik lewat panjang.
pengenaan cukai tengah dikaji oleh pihak Kementerian “Roadmap kebijakan cukai
Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia. merupakan hal yang penting
agar masyarakat dapat melihat
arah kebijakan cukai pemerintah.
Penambahan barang kena cukai
DATA plastik yang merusak lingkungan. baru perlu dijelaskan lebih
terbaru dari Nantinya, pengenaan cukai lanjut apakah akan berhenti di
Kementerian plastik ini akan dituangkan dalam produk plastik atau diperluas
Lingkungan Peraturan Menteri Keuangan untuk komoditas lain,” jelas
Hidup dan (PMK). Andreas kepada Parlementaria.
Kehutanan Lebih lanjut, usulan Legislator daerah pemilihan
Kontroversi
Kontroversi (KLHK) terkait cukai plastik tersebut (dapil) Jawa Timur V ini
Cukai Plastik
Cukai Plastik menunjukkan disampaikan dalam rapat mengatakan bahwa pada
bahwa kerja bersama Komisi XI DPR prinsipnya Komisi XI mendukung
komposisi sampah plastik dari RI. Kementerian Keuangan usulan pengenaan cukai
total timbulan sampah nasional
mengalami peningkatan, dari
14 persen pada tahun 2013
menjadi 16 persen pada tahun
2018. Untuk bisa terurai,
plastik membutuhkan waktu MASALAH YANG BERDAMPAK KEPADA
20 tahun hingga 500 tahun.
Bisa dibayangkan dampak LINGKUNGAN SEPERTI LIMBAH PLASTIK
pencemaran lingkungan yang
diakibatkan oleh sampah plastik DAN EMISI GAS BUANG, SELANJUTNYA BISA
tersebut. DIKENAKAN CUKAI SEBAGAI PENGENDALIAN
Selain itu, sebesar 62 persen
dari sampah plastik di Indonesia
disumbang oleh kantong plastik.
Sampah plastik selain berupa
kantong plastik cenderung mengusulkan tarif cukai terhadap kantong plastik ini, namun
diambil oleh pemulung untuk kantong plastik Rp 30,000 per diperlukan road map sebagai
di daur ulang. Maka dengan kilogram atau Rp 200 per lembar, komitmennya. “Yang pasti kita
pertimbangan tersebut, dengan standar 150 lembar per akan minta road map-nya, agar
penggunaan kantong plastik kilogram. Tarif cukai tertinggi kita punya komitmen untuk
perlu dikendalikan. diberikan pada kantong plastik mengurangi pemanasan global
Terkait hal itu, Kementerian yang masuk kategori “paling sesuai dengan Paris Agreement.
Keuangan (Kemenkeu) tengah tidak ramah lingkungan”. Masalah yang berdampak kepada
mengkaji aturan mengenai cukai Menanggapi hal tersebut, lingkungan seperti limbah plastik
plastik. Hal ini dilakukan sebagai Anggota Komisi XI DPR dan emisi gas buang, selanjutnya
bentuk pengendalian negara RI Andreas Eddy Susetyo bisa dikenakan cukai sebagai
terhadap penggunaan sampah mengatakan bahwa pada pengendalian,” ungkap Andreas.

8 PARLEMENTARIA EDISI 175 TH. 2019