Page 37 - MAJALAH 219
P. 37

KUNKER
                                                                                     K OMISI II




            untuk kita semua, mestinya jadi
            perhatian semua pihak,” tutup Heddy.
            Di Sulawesi Selatan, Anggota Komisi
            II DPR RI Ichsan Yunus memberi
            perhatian pada penataan daerah
            pemilihan (dapil).
               “Komisi II DPR ingin mengetahui
            persiapan pelaksanaan
            tahapan pemilu 2024, di
            antaranya  menitikberatkan perhatian
            pada permasalahan penataan daerah
            pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi
            anggota DPRD provinsi, kabupaten,   FOTO: EKI/NR
            dan kota dalam pemilu 2024,” papar
            Ichsan, Jumat (17/2) lalu. Tidak hanya   Ketua Tim Kunker Reses Ichsan Yunus saat memimpin pertemuan.
            itu, Komisi II juga menyoroti soal
            seleksi badan adhoc pemilu 2024 di   komisioner KPUD. Pasalnya, masa   sebut Yanuar, di kantor Wali Kota
            provinsi Sulawesi Selatan.        berakhir jabatabn komisoner KPUD   Balikpapan, Jumat (17/2) lalu.
               Komisi II menitikberatkan      hanya sampai Februari 2024. Wakil   Untuk Kaltim problem pemilu
            pada gambaran hasil rekrutmen     Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin   adalah kerawanan logistik. Jarak
            PPK dan PPS, mulai dari proses    menyampaikan kekhawatirannya jika   distribusi logistik jadi tantangan
            seleksi administrasi melalui aplikasi   terjadi pemberhentian komisioner   tersendiri. Letak geografis Kaltim
            SIAKBA, pelaksanaan tes tertulis   saat pemilu berlangsung.        yang dikelilingi sungai dan laut cukup
            menggunakan model CAT, hingga        “Kita belum punya pengalaman   menyulitkan diostribusi logistic ke
            proses wawancara. “Selanjutnya    mengganti komisioner KPUD saat   desa-desa. “Untuk itu, kita harus
            kami ingin mendengar bagaimana    tahapan sedang berjalan sama     memastikan bahwa logistik pemilu di
            koordinasi, komunikasi dan kerja   dengan mobil lagi kencang tiba-tiba   sini datang tepat waktu. Kalau tidak
            sama dalam upaya sinkronisasi data   direm. Ini soal regulasi yang periodik   tepat waktu itu, bisa berpengaruh
            kependudukan dan data pemilih     tiap komisioner yang baru nanti   kepada yang lain,” ujarnya.
            dengan multi pihak, yakni Disdukcapil,   akan melanjutkan, masalahnya hari   “Tadi juga kita mendengar dari
            Pemda, KPU, dan Bawaslu           ini diganti dengan yang baru, apa   Ketua KPUD Kaltim terkait dengan
            Kabupaten, BPS, kelurahan / Desa,   mereka bisa langsung lari. Apalagi,   para pekerja yang membangun
            dan sebagainya,” lanjut politisi Fraksi   tahapan kritis masa kampanye adalah   beberapa proyek Ibu Kota Negara
            PDI Perjuangan itu.               pencoblosan dan penghitung suara.   (IKN), para pekerja ini datang dari
               Di Kalimantan Timur (Kaltim),   Juga nanti ada sengketa perselisihan   luar Kaltim bagaimana nasib hak
            Komisi II menyoal masa jabatan para   suara. Ini harus bagaimana,”   suara mereka nanti di Pemilu 2024.
                                                                               Bagaimana soal data pemilihnya, ini
                                                                               siapa yang ngurus,” imbuh Yanuar lagi.
                                                                                  Berdasarkan data yang dibacakan
                                                                               Gubernur Kaltim yang diwakili
                                                                               Staf Ahli Bidang Sumber Daya
                                                                               Alam, Perekonomian Daerah dan
                                                                               Kesejahteraan Rakyat, Christianus
                                                                               Benny, Indeks demokrasi di Kaltim
                                                                               tahun 2022 berada di urutan ketiga
                                                                               teratas, yaitu 81,99 setelah DKI
                                                                               Jakarta dan Gorontalo. Menandakan
                                                                               kondisi politik dan kesadaran
                                                                               politik masyarakat di Kaltim lebih
                                                                               baik. Katanya, Pemerintah Provinsi
                                                                            FOTO: ANDRI/NR  Kaltim juga mendukung dan ikut

                                                                               menyukseskan pemilu serentak 2024.
            Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin saat memimpin pertemuan kunres di Ruang Rapat Walikota Balikpapan.  ts, eki, man/mh


                                                                          TH. 2023      EDISI 219      PARLEMENTARIA        37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42