Page 40 - MAJALAH 219
P. 40
KUNKER
K OMISI IV
Memberdayakan
Pembudidaya Nila
juga menyorot soal data ketersediaan
beras. Dari hasil pantauannya,
terdapat perbedaan informasi yang
disampaikan, baik yang berasal dari
Badan Pangan Nasional (Bapanas)
maupun dari Kementerian Pertanian
(Kementan).
“Data (yang disampaikan) Bapanas
menyatakan bahwa (persediaan)
beras kita minus dalam waktu enam
bulan ke depan. enam bulan ini kita
akan minus. Sedangkan data yang
disampaikan Kementan berdasarkan
BPS, (persediaan beras) kita sudah
surplus. Ini yang perlu kita gali
lebih banyak, dan kita tadi lihat di
lapangan benar memang tidak ada
FOTO: ANJU/NR barangnya (beras),” ungkap Anggia
saat memberikan sambutan dalam
Tim Kunres Komisi IV saat menangkap ikan di sela-sela meninjau budidaya ikan nila di Lombok Tengah. Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik)
Komisi IV DPR ke Kabupaten Jombang,
Kamis (2/2/2023) lalu.
Para pembudidaya ikan nila harus kembali Komisi IV melihat ketersediaan
diberdayakan kembali. Perusahaan-perusahaan besar beras di dua pabrik penggilingan
swasta yang beroperasi satu wilayah diimbau ikut padi di Jombang, baik yang
mengembangkan budidaya nila tersebut. Setidaknya berkapasitas produksi kecil maupun
besar. Penggilingan padi yang dikelola
inilah yang jadi perhatian Komisi IV DPR RI saat Gapoktan Pojok Kulon memiliki
berkunjung ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). kapasitas produksi gabah kering
yang lebih kecil, yaitu hanya 15 ribu
ton per hari. Sedangkan, kapasitas
akil Ketua Komisi berkembang dengan baik,” tutur produksi PT SMK lebih besar, yaitu
IV DPR RI Anggia Anggia usai memimpin rapat mencapai 350.000 ton per hari dengan
Erma Rini Kunjungan Kerja (Kunker) masa reses mendatangkan gabah dari daerah lain.
meminta para Komisi IV DPR RI ke Lombok Tengah, “Yang harus dilihat apakah benar
W pelaku usaha Provinsi NTB, Jumat (17/2/2023) tidak ada berasnya? baik itu di petani,
seperti PT Amman Mineral Nusa lampau. Tugas perusahaan, katanya, di lumbung, di penggilingan, atau
Tenggara dan PT Sumbawa Timur memberikan pemberdayaan, di manapun penyimpanannya atau
Mining dapat bekerja sama dengan melakukan kualifikasi yang bagus, memang sengaja disembunyikan atau
pembudidaya ikan nila untuk menjadi dan menjelaskan standarnya. bagaimana,” urai politisi Fraksi PKB
pemasok kebutuhan mereka. Selain Komisi IV DPR RI kali ini itu. Karena itu, ia menjelaskan, kalau
itu, dia juga meminta para perusahaan mengunjungi gudang Bulog untuk misalnya kedua data yang berasal
menjadi offtaker agar pembudidaya memastikan ketersediaan beras, dua institusi itu sama-sama memiliki
ikan nila bisa makin berkembang. meninjau program 1.000 sapi desa, kebenaran, maka perlu dibangun
“Jadi, perusahaan itu menjadi dan budidaya ikan nila. Sebelumnya, komunikasi yang lebih baik. Sebab,
offtaker, begitu. Bagaimana supaya di waktu dan tempat berbeda, Anggia beras ini masalah krusial yang harus
40 PARLEMENTARIA EDISI 219 TH. 2023