Page 49 - MAJALAH 181

KUNKER

pembangunan sarana pendidikan
di UIN Alauddin Makassar
dan Universitas Islam lainnya
diseluruh Indonesia.
BALI BUKTI KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA DI INDONESIA
Sementara, dalam kunjungan
ke Provinsi Bali Anggota Komisi
VIII DPR, Nanang Samodra
menekankan perlunya pengajaran
terhadap anak-anak mengenai
pentingnya toleransi antar
umat beragama. Ia menilai
keberagaman yang bisa saling
mendukung dan bertoleransi
adalah salah satu kunci pokok
dari terciptanya kedamaian antar
manusia ditengah merebaknya isu
intoleransi di Indonesia.
Anggota Komisi VIII DPR, IGN
Kesuma Kelakan menyatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat mengunjungi Bali Foto: Fitri/Man
Provinsi Bali merupakan
pembuktian dari kerukunan
umat beragama di Indonesia.
Ia mencontohkan sejarah dan
keberadaan Pura Keramat Agung TANGGUNG JAWAB DARI PENANGANAN PENYANDANG
Pemecutan, di Denpasar, Bali
dimana terdapat satu-satunya DISABILITAS TENTU TIDAK HANYA CUKUP ANTARA
makam muslim, seorang putri
Raja Pemecutan yaitu Gusti PEMERINTAH SAJA, TENTU PERLU PARTISIPASI DARI
Ayu Made Rai atau juga dikenal SEMUA MASYARAKAT
dengan Raden Ayu Siti Khotijah
di tengah pemakaman umat
Hindu sebagai salah satu bentuk
toleransi nyata dari kemajemukan
agama di Bali. VIII DPR, TB Ace Hasan Syadzily yang kuratif kepada penyandang
“Ini ada bukti nyata, menilai penyandang disabilitas disabilitas, agar mereka mampu
bahwa di sini (Pura Keramat di wilayah itu masih perlu mandiri dan berperan aktif dalam
Agung Pemecutan) tempat mendapat perhatian Pemerintah, kehidupan bermasyarakat.
persembahyangan orang di mana Pemerintah harus Terkait hal itu, Komisi
Muslim, dimana Muslim bisa memastikan terjaminnya hak-hak VIII DPR RI mendorong agar
bersembahyang, Hindu juga, dan penyandang disabilitas ditengah Pemerintah segera mengeluarkan
terjaga kerukunan itu, itu kesan masyarakat. “Tanggung jawab segera Peraturan Pemerintah
yang penting,” jelasnya, saat dari penanganan penyandang sebagai pelaksanaan Undang-
mengikuti Kunker reses Komisi disabilitas tentu tidak hanya Undang Nomor 8 Tahun 2016
VIII DPR RI di Pura Keramat cukup antara Pemerintah saja, tentang Penyandang Disabilitas.
Agung Pemecutan di Bali. tentu perlu partisipasi dari semua Diharapkan agar regulasi tersebut
masyarakat,” pungkasnya. dapat mewujudkan dan menjamin
HAK PENYANDANG DISABILITAS Ia menekankan, harus upaya penghormatan, pemajuan,
PERLU DIJAMIN REGULASI ada peningkatan pemberian pelindungan serta pemenuhan
Masih dalam kunjungan di bimbingan pengetahuan dasar, hak dan martabat terhadap
Provinsi Bali, Wakil Ketua Komisi pelayanan, dan pendekatan sosial penyandang disabilitas. l srw,soe

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 49
TH. 2020 EDISI 181 PARLEMENTARIA 49