Page 50 - MAJALAH 181
P. 50
KUNKER
perhatian lebih terhadap
pemenuhan upah yang layak
bagi pekerja. Juga menciptakan
lapangan kerja dengan melakukan
revitalisasi pusat-pusat
pembekalan kerja termasuk BLK
dengan melakukan pembinaan dan
pendampingan.
“Komisi IX DPR RI juga
mendorong pemerintah daerah
untuk mendukung program
pengiriman TKI terlatih
menggantikan TKI yang bekerja di
sektor informal. Pelaksanaan BPJS
(Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial) Ketenagakerjaan juga
patut kita dukung bersama supaya
manfaatnya dapat di rasakan
seluruh lapisan masyarakat,” jelas
legislator Dapil Sulawesi Utara ini.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene pimpin Tim Kunker Komisi IX DPR tinjau BLK Bitung Sulut. Foto: Oji/Man BLK DI NTT TERKENDALA SDM
Wakil Ketua Komisi IX DPR
Pemerintah Harus RI Emanuel Melkiades Laka
Lena menilai, BLK di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (NTT)
Perhatikan BLK masih terkendala penyiapan
tenaga kerja yang terampil. Ia
mendorong Gubernur NTT untuk
menghadirkan Unit Pelaksana
Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke tiga Teknis Daerah (UPTD), dalam hal
daerah yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi ini BLK internasional di mana
Sulawesi Utara, dan Provinsi Sumatera Utara, guna melihat nantinya Pemerintah Provinsi
NTT menyiapkan tanahnya dan
langsung kekurangan dan kendala yang dihadapi di daerah. anggarannya dari Pemerintah
Pusat.
Harapannya, nantinya BLK
etua Komisi IX DPR Sulawesi Utara di Kota Bitung. ini bisa membantu banyak
RI Felly Estelita “Ada tiga temuan penting hasil masyarakat NTT. “Sebaiknya ada
Runtuwene mendorong tinjauan langsung di BPTK Bitung, BLK internasional dalam skema
Pemerintah Pusat antara lain masalah peralatan UPTD yang bisa dihadirkan.
Kmelalui Kementerian pelatihan yang sebagian besar Karena banyak masyarakat NTT
Tenaga Kerja dan Transmigrasi usang, pelatih (instruktur) yang bekerja di luar negeri menjadi
(Kemenakertrans) untuk yang banyak pensiun sehingga pekerja migran internasional
memberikan perhatian terhadap kekurangan tenaga instruktur yang butuh disiapkan baik dari
nasib Balai Latihan Kerja (BLK) serta kondisi bangunan yang aspek bahasa keterampilan dan
agar bisa menjalankan fungsinya sebagian cukup memprihatinkan sebagainya,” ujar Melki usai
mencetak SDM terlatih dan siap dan perlu segera direnovasi,” memimpin Tim Kunjungan Kerja
terserap dunia kerja. terangnya. Reses Komisi IX DPRI meninjau
Hal tersebut diungkapkan saat Selain itu, di bidang BLK Kupang, NTT, baru-baru ini.
memimpin tim kunjungan kerja ketenagakerjaan, Komisi IX DPR Politisi Fraksi Partai Golkar ini
Komisi IX DPR RI meninjau Balai RI terus menerus mendorong juga mengatakan bahwa dari 81
Pelatihan Tenaga Kerja (BPTK) pemerintah untuk memberikan paket keterampilan yang tersedia
PARLEMENTARIA EDISI 181 TH. 2020
50 50 PARLEMENTARIA EDISI 171 TH. 2019

