Page 50 - MAJALAH 181
P. 50

KUNKER





                                                                               perhatian lebih terhadap
                                                                               pemenuhan upah yang layak
                                                                               bagi pekerja. Juga menciptakan
                                                                               lapangan kerja dengan melakukan
                                                                               revitalisasi pusat-pusat
                                                                               pembekalan kerja termasuk BLK
                                                                               dengan melakukan pembinaan dan
                                                                               pendampingan.
                                                                                 “Komisi IX DPR RI juga
                                                                               mendorong pemerintah daerah
                                                                               untuk mendukung program
                                                                               pengiriman TKI terlatih
                                                                               menggantikan TKI yang bekerja di
                                                                               sektor informal. Pelaksanaan BPJS
                                                                               (Badan Penyelenggara Jaminan
                                                                               Sosial) Ketenagakerjaan juga
                                                                               patut kita dukung bersama supaya
                                                                               manfaatnya dapat di rasakan
                                                                               seluruh lapisan masyarakat,” jelas
                                                                               legislator Dapil Sulawesi Utara ini.

            Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene pimpin Tim Kunker Komisi IX DPR tinjau BLK Bitung Sulut. Foto: Oji/Man  BLK DI NTT TERKENDALA SDM
                                                                               Wakil Ketua Komisi IX DPR
            Pemerintah Harus                                                   RI Emanuel Melkiades Laka
                                                                               Lena menilai, BLK di Provinsi
                                                                               Nusa Tenggara Timur (NTT)
            Perhatikan BLK                                                     masih terkendala penyiapan

                                                                               tenaga kerja yang terampil. Ia
                                                                               mendorong Gubernur NTT untuk
                                                                               menghadirkan Unit Pelaksana
            Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja ke tiga              Teknis Daerah (UPTD), dalam hal
            daerah yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi                ini BLK internasional di mana
            Sulawesi Utara, dan Provinsi Sumatera Utara, guna melihat          nantinya Pemerintah Provinsi
                                                                               NTT menyiapkan tanahnya dan
            langsung kekurangan dan kendala yang dihadapi di daerah.           anggarannya dari Pemerintah

                                                                               Pusat.
                                                                                 Harapannya, nantinya BLK
                     etua Komisi IX DPR       Sulawesi Utara di Kota Bitung.   ini bisa membantu banyak
                     RI Felly Estelita        “Ada tiga temuan penting hasil   masyarakat NTT. “Sebaiknya ada
                     Runtuwene mendorong      tinjauan langsung di BPTK Bitung,   BLK internasional dalam skema
                     Pemerintah Pusat         antara lain masalah peralatan    UPTD yang bisa dihadirkan.
           Kmelalui Kementerian               pelatihan yang sebagian besar    Karena banyak masyarakat NTT
            Tenaga Kerja dan Transmigrasi     usang, pelatih (instruktur)      yang bekerja di luar negeri menjadi
            (Kemenakertrans) untuk            yang banyak pensiun sehingga     pekerja migran internasional
            memberikan perhatian terhadap     kekurangan tenaga instruktur     yang butuh disiapkan baik dari
            nasib Balai Latihan Kerja (BLK)   serta kondisi bangunan yang      aspek bahasa keterampilan dan
            agar bisa menjalankan fungsinya   sebagian cukup memprihatinkan    sebagainya,” ujar Melki usai
            mencetak SDM terlatih dan siap    dan perlu segera direnovasi,”    memimpin Tim Kunjungan Kerja
            terserap dunia kerja.             terangnya.                       Reses Komisi IX DPRI meninjau
              Hal tersebut diungkapkan saat    Selain itu, di bidang           BLK Kupang, NTT, baru-baru ini.
            memimpin tim kunjungan kerja      ketenagakerjaan, Komisi IX DPR     Politisi Fraksi Partai Golkar ini
            Komisi IX DPR RI meninjau Balai   RI terus menerus mendorong       juga mengatakan bahwa dari 81
            Pelatihan Tenaga Kerja (BPTK)     pemerintah untuk memberikan      paket keterampilan yang tersedia



                   PARLEMENTARIA      EDISI 181      TH. 2020
            50 50    PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55