Page 58 - MAJALAH 181
P. 58

SOR O TAN




            Kedaulatan Natuna                                                  hak eklopitasi dan eksplorasi
                                                                               atas sumber daya alam kepada
            Tak Bisa Digadaikan                                                Indonesia atas wilayah Zona
                                                                               Ekonomi Eksklusif (ZEE) di
                                                                               Natuna. Sehingga keberadaan
                                                                               nelayan dianggap penting dalam
                                                                               memperkuat dan menjaga
            Isu tentang masuknya                      ebagaimana yang          kedaulatan di perairan tersebut.
                                                                                 Meskipun demikian, di Pasal
            kapal China yang masuk                    diutarakan oleh Anggota   68 UNCLOS disebutkan bahwa
                                                      Komisi IV DPR RI Ono
            ke Perairan Natuna                        Surono yang memberikan   negara lain dapat memanfaatkan
            menimbulkan respon               Sdukungannya atas                 sumber daya alam di perairan
            yang beragam di kalangan          langkah Pemerintah yang          tersebut, terutama ikan, bila
            DPR RI. Adapun secara             mendorong mobilisasi 150 kapal   Indonesia dianggap tidak mampu
                                              perikanan nelayan asal Pantai
                                                                               mengeksplorasi seluruh sumber
            keseluruhan, dewan                Utara (Pantura) Pulau Jawa untuk   daya ikan sesuai hitungan yang
            memberikan perhatiannya           beroperasi di perairan Natuna    boleh ditangkap.
            dan mendesak agar                 Utara, Kepulauan Riau. Hal ini     “Saat ini Indonesia boleh
            pemerintah memperkuat             dimaksudkan sebagai respons      dianggap tidak mampu
                                                                               memanfaatkan sumber daya
                                              masuknya kapal-kapal China yang
            benteng pertahanan di             masuk ke Perairan Natuna.        ikan di ZEE karena turunnya
            Perairan Natuna.                   Politisi Fraksi PDI Perjuangan   kapasitas kapal perikanan pasca
                                              itu menyebutkan, hukum laut      kebijakan dicabutnya izin kapal
                                              internasional sebagaimana        perikanan skala besar, dilarangnya
                                              diatur UNCLOS 1982 memberikan    transhipment di tengah laut dan









































            Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono. Foto: Eko/Man


            58 58    PARLEMENTARIA      EDISI 171      TH. 2019
                   PARLEMENTARIA      EDISI 181      TH. 2020
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63