Page 59 - MAJALAH 181

SOR O TAN

pembatasan kapasitas kapal ikan memperbanyak kapal pengangkut kunjungan Presiden Jokowi.
maskimal 150 grosston serta ikan dan membolehkan untuk “Seharusnya China itu menghargai
belum ada pelabuhan perikanan melakukan transhipment ditengah kedaulatan wilayah kita. Menurut
yang terdekat,” ujar Ono. laut dengan pengawasan yang saya ini soal kedaulatan NKRI
Legislator dapil Jawa Barat VIII ketat. Dan keempat, pembenahan tidak bisa kita abaikan, tidak bisa
itu menyoroti bahwa keberadaan Sentra Kelautan Perikanan dikompromikan,” ujar Sukamta.
pelabuhan di Natuna amatlah Terpadu (SKPT) Natuna untuk bisa Sukamta juga memberi masukan
penting guna menampung kapal beroperasi menampung kapal dan agar tidak lebih dari satu pintu
dan hasil tangkapannya. Jadi, hasil tangkapan secara maksimal. dalam penanganan pengamanan
menurutnya, Indonesia itu ibarat Bila rencana itu dapat dilakukan, di wilayah laut. Ia menilai lembaga
rumah, tetapi tidak berpenghuni maka pengamanan kedaulatan yang mengurusi laut ini sudah
sehingga maling sangat leluasa di wilayah perairan bukan saja sangat banyak, sehingga sering
mencuri isinya. mengandalkan TNI Angkatan tumpang tindih. Ia mengkritik
Ia mengakui bahwa kapal Laut (AL), Badan Keamanan Laut bahwa banyak miskoordinasi di
nelayan yang ingin beroperasi di (Bakamla) dan aparat penegak dalam mengatur keamanan laut
Natuna juga tak mudah, karena hukum di laut lainnya, tetapi Indonesia. Hal itu menurutnya
akan beroperasi di atas 25 mil armada kapal perikanan Indonesia harus segera dibenahi dengan UU
sampai 200 mil sebagaimana juga dapat menjadi penjaga tunggal.
ketentuan ZEE. Sehingga kedaulatan Indonesia. “Banyak lembaga yang ditugasi
diperlukan kapal skala besar dan Selain itu, Anggota Komisi I DPR mengatur keamanan laut, tetapi
waktu yang lama, serta pelabuhan RI Sukamta meminta Pemerintah semuanya belum terkoordinasi.
perikanan yang dapat menampung Indonesia untuk tidak kompromi Sungguh sangat baik kita punya
kapal beserta hasil tangkapannya. dengan China terkait kedaulatan UU tunggal yang mengatur
keamanan laut. Bukan seperti hari
ini, banyak, tetapi fungsinya tidak
ada,” kritik politisi Fraksi PKS itu.
Ia meminta Pimpinan DPR RI
BANYAK LEMBAGA YANG DITUGASI MENGATUR untuk berkomunikasi dengan
Pemerintah guna mengingatkan
KEAMANAN LAUT, TETAPI SEMUANYA BELUM agar tidak berkompromi dengan
TERKOORDINASI. SUNGGUH SANGAT BAIK KITA PUNYA China hanya karena China sudah
berinvestasi di Indonesia. Hal itu
UU TUNGGAL YANG MENGATUR KEAMANAN LAUT. bertujuan agar China benar-benar
menghormati ZEE Indonesia.
BUKAN SEPERTI HARI INI, BANYAK, TETAPI FUNGSINYA “Saya harap Pimpinan Dewan

TIDAK ADA mengkomunikasi hal ini ke
Pemerintah. Jangan hanya
karena investasi China kita
berkompromi dengan urusan
Sehingga perlu ada upaya di perairan Natuna, Provinsi kedaulatan. Pertemanan kita
perubahan peraturan di Kepulauan Riau. Meskipun China junjung tinggi, tetapi kita tidak
Kementerian Kelautan dan telah menanamkan investasinya akan menghormati pihak yang
Perikanan (KKP). Ono mencatat di Indonesia, Pemerintah tetap melanggar kedaulatan,” pungkas
ada empat poin yang harus diminta tegas jika berurusan legislator dapil D.I. Yogyakarta
disegerakan perubahan. Pertama, dengan kedaulatan wilayah Tanah itu.
mengizinkan kembali kapal-kapal Air. Memang diakui, persoalan
perikanan besar yang dahulu Sebagaimana diketahui, pasca kedaulatan ini tidak saja menjadi
izinnya dicabut dengan tetap kunjungan Presiden Joko Widodo urusan pemerintah, tetapi juga
mengacu pada prinsip milik dan di Natuna pada 7 Januari 2020, menjadi ranah legislatif. Sehingga
modal murni Indonesia. kapal coast guard China dan diperlukan koordinasi yang kuat
Kedua, mencabut pelarangan nelayan China menghilang. Namun antar lembaga tinggi negara
pembangunan kapal perikanan belakangan mereka kembali lagi dalam menyikapi isu-isu seputar
maksimal 150 grosston. Ketiga, selang beberapa hari setelah kedaulatan. l hs

TH. 2019 EDISI 171 PARLEMENTARIA 59
TH. 2020 EDISI 181 PARLEMENTARIA 59