Page 7 - MAJALAH 116

Permohonan Membentuk UU Pengembalian Nilai Tunai

Melaporkan keberatan dengan ketentuan potongan 4,75% Melakukan revisi atas Keppres No.8 Tahun 1997 dan Kep-
setiap bulan “secara paksa” yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) pres No. 56 Tahun 1974 beserta UU yang mendasari
huruf a Keppres No.8 Tahun 1997 jo Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Keppres No. 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Menyatakan bahwa pasal-pasal dalam Keppres terse-
Cara Pemotongan Penyetoran Dan Besarnya Iuran-iuran yang but bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai
dipungut dari PNS dan Pejabat Negara dan Penerima Pensiun. kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya

Alasan pemotongan sebesar 4,75% tersebut dikarenakan Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.
untuk membayar pensiun padahal dana pensiun tersebut
dibiayai oleh Negara melalui APBN. Kadiono, Madiun
Maka diharapkan agar DPR bertindak dengan: Radi, Tuban

Membentuk UU Pengembalian Nilai Tunai sebagaimana di- Saiful Anam, Jember
maksud dan diumumkan dalam berita negara
Loso, Ponorogo, Jatim

Penyelesaian Permasalahan Gangguan Kebisingan dan Lingkungan

Saya adalah warga dan pemilik rumah Jakarta Barat Pemprov DKI, dan Om- kekuatan hukum yakni izin usaha yang
di Jelambar Jakarta Barat menyampai- budsman bahkan Walikota Jakarta Barat diberikan oleh Pemkot Jakarta Barat
kan keberatan atas gangguan kebis- telah 3 kali memberi surat peringatan yang dilegalisasi dengan SK Wagub
ingan dan lingkungan akibat aktivitas untuk penutupan kegiatan usaha na- DKI, padahal usaha percetakan terse-
perusahaan percetakan PT. SGJ dan mun tidak ada upaya nyata untuk meng- but berada di kawasan pemukiman
mengakibatkan dinding rumah warga hentikan usaha tersebut. yang seharusnya tidak boleh diberikan
sekitar retak-retak karena getaran me- izin sebagai lokasi usaha industri. Saya
sin. Kemudian pada 19 Desember 2013, memohon agar DPR RI menyelesaikan
saya diundang untuk mediasi oleh Se- permasalahan tersebut.
Sudah sejak Februari 2013, saya mela- kretaris Deputi Pemprov DKI, namun
porkan gangguan dan penyalahgunaan hasilnya justru menggugurkan eksekusi Sdri Tmk, Jakarta Barat
izin usaha perusahaan tersebut ke be- penertiban perusahaan tersebut karena
berapa Instansi baik di tingkat Pemkot perusahaan dianggap telah memiliki

Penyampaian Dugaan Tindak Pidana Korupsi

Saya saat ini menjabat sebagai Direk- rat No. 11/IMD/III/2014 tertanggal 12 • Kekurangan pemasangan tiang di Ja-
tur Eksekutif LSM Indonesia Monitor- Maret 2014. lan Naga Sakti Depan Stadion seba­
ing Development, melaporkan dugaan nyak 2 unit, begitu pula di beberapa
Tindak Pidana Korupsi (TPK) pada Pa- Adapun dugaan TPK tersebut antara tempat lainnya dengan total kekuran-
ket Pengadaan dan Pemasangan Tiang lain adalah: gan sebanyak 29 tiang senilai Rp.
Pene rangan Jalan Umum (PJU) Selem- 493.000.000,-
bayung (Paket III) di Dinas Pertamba­ • Bahwa proses pelelangan umum
ngan dan Energi Pemerintah Provinsi terhadap pekerjaan tersebut tidak Saya meminta DPR RI menindaklanjuti
Riau yang berasal dari APBD Perubahan memenuhi persyaratan sebagaimana laporan ini dan menindak tegas siapa-
TA 2012 dengan nilai kontrak sebesar diatur dalam Perpres No. 54 Tahun pun yang terlibat tanpa pandang bulu
Rp. 6.780.589.500,- yang menimbulkan 2010. sesuai komitmen Pemerintah untuk
potensi kerugian negara mencapai Rp 2 memberantas Tindak Pidana Korupsi
miliar. • Waktu pelaksanaan pekerjaan melebi- sampai ke akar-akarnya.
hi dari Kontrak yang sudah dibuat dan
Saya telah melaporkan dugaan TPK tidak diberikan sanksi oleh Panitia. R. Adnan, SH, Pekanbaru, Riau
tersebut kepada Kejati Riau melalui su-

PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014 7