Page 11 - MAJALAH 116

sorotan di legislasi. Produktifitas legislasi dari sisi kemanusiaan. Pengawasan DPR tentu harus lebih cepat
kuantitas sangat rendah dan juga dari sisi kualitas, lagi.
masih perlu ditingkatkan.
Timwas Century sudah lama bekerja, tapi hasilnya
Buktinya apa? Banyak UU yang dihasilkan ternyata di- belum ada?
judicial review. Ada yang dibatalkan pasal dan ayatnya.
Tapi, ada juga yang dibatalkan seluruhnya seperti UU Sekarang kasus Century sudah ada di ranah hukum.
Koperasi. Nah, ini tentu harus menjadi perhatian kita Kita berharap KPK terus bisa melaksanakannya dengan
semua. Ke depan harus ada perbaikan. baik dan Timwas terus mengawasinya. Kita harapkan
KPK bisa serius.
Termasuk UU MD3?
Mengenai pengembalian dana nasabah Bank
Ya, termasuk MD3. Mau tidak mau di-judicial review Century?
juga. Tapi, karena belum disidangkan, ya, kita belum
tau hasilnya. Jadi, kita tidak bisa mengevaluasinya Wah, itu menurut saya kalau kasus hukumnya sudah
sekarang. Yang kita evaluasi adalah apa yang sudah selesai, itu harus dibicarakan.
diputuskan oleh MK.
Bagaimana dengan pengawasan otonomi khusus
Bagaimana dengan fungsi anggaran DPR? Papua dan Aceh?
Ya, soal anggaran ini kita melihat ke depan DPR harus Oh ya, itu harus ada audit khusus. Bagaimana
memiliki semacan standing position yang terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus di kedua wilayah itu. Kita
budget policy. Jadi, kita tidak semata-mata hanya melihat dana yang sudah kita keluarkan cukup besar.
membahas alokasi anggaran bersama pemerintah. Tetapi, dampaknya pada kesejahteraan masyarakat
nampaknya masih banyak dipertanyakan.
DPR juga harus punya visi anggaran. Pembahasannya
tidak hanya tentang budget allocation, tetapi lebih Jadi, saya merekomendasikan ke depan harus ada
pada budget policy-nya. Nah, ini menurut saya harus audit khusus oleh BPK terkait itu. Sebetulnya sudah
ditingkatkan. Untuk itu, saya meminta Banggar harus ada, hanya hasilnya yang belum kita dapatkan. (tim)
memperkuat sisi keahliannya. foto: Naefurodjie/Parle/HR.

Pemerintah sempat ingin memotong anggaran
hingga Rp100 triliun?

Itu, kan, tidak jadi. Yang dipotong setahu saya sekitar
Rp30 sampai Rp40 triliun saja.

Lalu, bagaimana dengan fungsi pengawasan?
Di bidang pengawasan ini yang bisa dibilang lumayan.
Selama ini, pengawasan itu sifatnya langsung. Melihat
realitas dan kemudian anggota DPR memberikan
respon. Untuk itu, saya lihat di pengawasan ini relatif
berjalan baik. Tentu harus tetap ditingkatkan.

DPR dalam konteks pengawasan harus lebih
tanggap ketika ada hal yang tidak baik di
pemerintahan. Misalnya, bagaimana
pemerintah menangani bencana

PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014 11