Page 14 - MAJALAH 116

LAPORAN UTAMA PENGAWASAN

pemerintah semakin memperkuat dengan Pemerintah, Rapat Dengar Kebijakan penempatan dan per-
perhatian ekstranya kepada Provinsi Pendapat Umum dengan berbagai lindungan TKI melibatkan 21 kemen-
Papua dan Provinsi Papua Barat. stakeholders, serta kunjungan la- terian/lembaga dan badan. Dalam
Perhatian dimaksud antara lain pangan baik ke dalam negeri mau- pelaksanaan di lapangan, masing-
adalah melalui alokasi khusus pen- pun luar negeri. Terdapat beberapa masing kementerian/lembaga, dan
danaan kepada beberapa kemente- kesimpulan sebagaimana disampai- badan cenderung mengedepankan
rian dan lembaga terkait berkenaan kan saat Rapat Paripurna tanggal 17 ego sektoral, berjalan sendiri-sen-
percepat an pembangunan di Provin- Desember 2013 lalu yaitu: diri, dan tidak terkoordinasi dengan
si Papua dan Papua Barat. Alokasi baik.
tambahan dana ini merupakan ben- Permasalahan dalam kebijakan
tuk dari proses on top mechanism penempatan dan perlindungan TKI Terkait dengan kebijakan penem-
mengenai alokasi dana otsus dan merupakan masalah nasional yang patan dan perlindungan TKI di Ma-
dana otsus infrastruktur. sangat kompleks. Permasalahan su- laysia, diketahui bahwa beberapa
dah muncul sejak masa pra-penem- persoalan yang dihadapi oleh TKI di
Selanjutnya, DPR RI juga mem- patan, hingga pruna-penempatan. Malaysia antara lain: TKI yang ber-
bentuk Tim Pengawas terhadap Permasalahan TKI yang paling men- masalah dengan hukum, termasuk
Perlin dungan Tenaga Kerja Indone- dasar berada di dalam negeri. TKI yang terancam hukuman mati.
sia (Timwas TKI) yang dibentuk ber-
dasarkan Keputusan DPR RI Nomor: Permasalahan dalam kebijakan penempatan
02A/DPR RI/III/2012­2013 tanggal
12 Februari 2013 dan dipimpin oleh dan perlindungan TKI merupakan masalah
Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra, nasional yang sangat kompleks. Permasalahan
namun Tim ini mulai bekerja efektif
sejak Oktober 2013. sudah muncul sejak masa pra-penempatan,
hingga pruna-penempatan. Permasalahan TKI
Serangkaian kegiatan telah dilaku-
kan seperti Rapat Dengar Pendapat yang paling mendasar berada di dalam negeri.

14 PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014