Page 18 - MAJALAH 116

LAPORAN UTAMA LEGISLASI

DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH DISETUJUI/DISAHKAN
MENJADI UNDANG-UNDANG DALAM PROLEGNAS TAHUN 2010-2014

RUU PROLEGNAS

TAHUN 1. RUU tentang Perubahan atas UU 3. RUU tentang Keprotokolan (DPR). 7. RUU tentang Perubahan atas UU
2010 Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi 4. RUU tentang Cagar Budaya (DPR). Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
(Pemerintah).
Politik (DPR).
2. RUU tentang Pencegahan dan Pem­ 5. RUU tentang Gerakan Pramuka 8. RUU tentang Perumahan dan Permu­
(DPR).
berantasan Tindak Pidana Pencucian kiman (DPR).
Uang (Pemerintah). 6. RUU tentang Holtikultura (DPR).
TAHUN 1. RUU tentang Transfer Dana (Peme­ 8. RUU tentang Perubahan atas UU No­ Yudisial (DPR).
2011 2. RUU tentang Informasi Geospasial mor 32 Tahun 1997 tentang Perda­ 15. RUU tentang Rumah Susun (DPR).
rintah)
gangan Berjangka Komoditi (DPR).
(Pemerintah) 9. RUU tentang Penanganan Fakir 16. RUU tentang Pengelolaan Zakat, In­
faq, dan Shodaqoh (DPR).
3. RUU tentang Akuntan Publik (Peme­ Miskin (DPR). 17. RUU tentang Otoritas Jasa Keuang­
rintah). 10. RUU tentang Pembentukan Per­ an (PEMTH).
4. RUU tentang Keimigrasian (Pemerin­ aturan Perundang­undangan (DPR). 18. RUU tentang Badan Penyelenggara
tah) 11. RUU tentang Perubahan atas UU Jaminan Sosial (DPR).
5. RUU tentang Mata Uang (DPR). Nomor 22 Tahun 2007 tentang Peny­ 19. RUU tentang Perubahan atas UU
6. RUU tentang Perubahan atas UU elenggara Pemilu (DPR). Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mah­ 12. RUU tentang Bantuan Hukum (DPR). Pelayaran (diputuskan substansi cu­
kamah Konstitusi (DPR). 13. RUU tentang Intelijen Negara kup diatur dengan PP)/PEMTH.
7. RUU tentang Perubahan atas UU (PEMTH). 20. RUU tentang Pengadaan Tanah Un­
Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem 14. RUU tentang Perubahan atas UU No­ tuk Pembangunan (PEMTH).
Resi Gudang (DPR). mor 22 Tahun 2004 tentang Komisi

TAHUN 1. RUU tentang Penanganan Konflik wakilan Rakyat Daerah. (DPR) 6. RUU tentang Industri Pertahanan
2012 2. RUU tentang Perubahan atas Un­ 3. RUU tentang Sistem Peradilan 7. RUU tentang Veteran. (PEMTH)
Sosial.(DPR)
dan Keamanan. (DPR)
Pidana Anak (SPPA)/PEMTH.
dang­Undang Nomor 10 Tahun 2008 4. RUU tentang Pendidikan Tinggi. 8. RUU tentang Koperasi. (PEMTH)
tentang Pemilihan Umum Anggota (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 9. RUU tentang Pangan. (DPR)
Perwakilan Daerah, dan Dewan Per­ 5. RUU tentang Keistimewaan Provinsi 10. RUU tentang Lembaga Keuangan
Daerah Istimewa Yogyakarta. (DPR) Mikro. (PEMTH)
TAHUN 1. RUU tentang Pencegahan dan Pem­ 5. RUU tentang Perlindungan dan Pem­ mor 30 Tahun 2004 tentang jabatan
2013 berantasan Tindak Pidana Pendan­ 6. RUU tentang Pendidikan Kedokteran. 9. RUU tentang Desa. (PEMTH)
Notaris. (DPR)
berdayaan Petani. (DPR)
aan Terorisme. (PEMTH)
2. RUU tentang Organisasi Kemasyara­ (DPR) 10. RUU tentang Perindustrian. (PEMTH)
katan. (DPR) 7. RUU tentang Perubahan atas Un­
3. RUU tentang Pemberantasan Peru­ dang­Undang Nomor 23 Tahun 2006 11. RUU tentang Aparatur Sipil Negara.
(DPR)
sakan Hutan. (DPR) tentang Administrasi Kependudukan.
4. RUU tentang Keantariksaan. (PEMTH)
(PEMTH) 8. RUU tentang Perubahan atas UU No­
TAHUN 1. RUU tentang Perdagangan. (PEMTH) 2. RUU tentang Keinsinyuran. (DPR) 3. RUU tentang Kesehatan Jiwa (DPR)
2014

RUU KUMULATIF TERBUKA (RUU DI LUAR PROLEGNAS)

TAHUN 1. RUU tentang Pengesahan Perjanjian Negara Brunei Darussalam tentang Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran
2010 antara RI dan Republik Singapura Kerjasama di Bidang Pertahanan. 2009.
tentang Penetapan Garis Batas Laut
Wilayah Kedua Negara di Bagian 3. RUU tentang Pertanggungjawaban 6. RUU tentang APBN Tahun Anggaran
atas Pelaksanaan APBN Tahun Ang­
2011.
Barat Selat Singapura, 2009. garan 2008.
2. RUU tentang Pengesahan Memoran­ 4. RUU tentang Perubahan atas UU 7. RUU tentang Pencabutan Perppu
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pe­
dum saling pengertian antara Pemer­ Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN rubahan atas UU Nomor 30 Tahun
intah RI dan Kerajaan Kebawah Duli tahun Anggaran 2010. 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Yanga Maha Mulia Paduka Seri Tindak Pidana Korupsi.
Baginda Sultan dan Yang Di Pertuan 5. RUU tentang Pertanggungjawaban

18 PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014