Page 23 - MAJALAH 116

menjadi Rp 350 triliun. Dua hal dini- V DPR tentunya memberikan perha- angkutan laut harus diperbanyak,
lai pemerintah dan DPR RI menjadi tian besar terhadap pembangunan sehingga dapat memudahkan ma-
prioritas dalam pengurangan ang- infratruktur. Perhatian pun diberi- syarakat.
garan yaitu mengurangi belanja kan dari Aceh sampai ke Papua, dari
barang dan mengurangi perjalan- Nias sampai Pulau Rote. Walaupun, “Untuk bisa menghubungkan satu
an dinas. Hal ini disepakati dalam diakui Michael, belum semua dae- pulau dengan pulau lain, harus ada
APBN­Perubahan 2014. rah merasakan pembangunan yang kapal-kapal perintis yang saat ini di-
selalu digalakkan pemerintah Indo- miliki oleh pemerintah, Sebenarnya
“Saat ini DPR bersama-sama de- nesia. Namun, DPR bukan berarti sudah cukup layak, tetapi memang
ngan pemerintah cukup maksimal menjadi acuh terhadap daerah yang belum maksimal karena banyak
dalam membicarakan alokasi ang- terisolir maupun terluar. Daerah- daerah juga yang belum terlayani
garan, sehingga apa yang menjadi daerah tersebut tetap menjadi per- dengan fasilitas yang diberikan oleh
ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2009-2014
program prioritas itu bisa dapat hatian, termasuk wilayah Timur In- pemerintah. Jumlahnya harus diper-
dipenuhi lebih dahulu. Soal pemo- donesia. (triliun rupiah) banyak, karena kita negara kepulau-
tongan anggaran, waktu itu hampir
sebagian besar anggota Komisi V Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Anggaran Infrastruktur, 2009-2014
APBN
APBNP
APBN
Real
Real
Real
Real
meminta pemotongan jangan sebe- 1. K/L 62,3 59,9 91,2 122,6 146,6 153,6 172,6
sar itu (Rp 20,7 triliun). Karena kalau 033 KEMEN PU 29,7 24,9 41,8 56,5 65,6 66,7 72,4 250.0
pemotongan sebesar itu, maka oto- 022 KEMENHUB 12,8 12,4 16,0 25,3 30,6 30,7 31,5
matis itu akan berdampak kepada 020 KEMEN ESDM 4,8 3,0 6,2 6,7 13,8 13,8 11,5 200.0 206.6
3,4 5,1 8,2 8,4 3,1 8,8 10,7
KEMENDIKBUD
023
pembangunan di daerah. Alham- - K/L Lainnya 11,6 14,5 19,0 25,8 33,5 33,6 46,5 176.6 184.3
dulillah, pemotongan yang tadinya 2. Non K/L 14,0 26,1 23,0 22,8 30,0 30,7 34,0 150.0 145.5
sudah dialokasikan sekitar Rp 20,7 a.l 1 Risiko Kenaikan Harga Tanah (land capping) 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3
triliun itu hanya menjadi Rp 9 triliun, 2 Unit Perc Pemb Prov Papua & Papua Barat - 1,0 1,0 - Rp Triliun 114.2
-
-
-
-
-
-
ini sangat luar biasa,” kata Michael. 3 Pemetaan & Pemb Shelter Daerah Rawan Bencana - 1,0 1,0 - - 100.0 76.3 86.0
-
-
-
4 Penyelesaian pemb Perumahan Warga Baru NTT

0,9
-
0,9
-
-
5 Cadangan VGF - 0,3 0,3 1,1
-
-
2,3
-
-
3,6
-
Politisi Demokrat ini mengapresi- 6 Belanja Hibah 7,2 4,5 6,1 6,3 10,9 10,9 12,4 3,5 50.0

7 Dana Alokasi Khusus
asi pemerintah yang telah memberi 8 Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur 2,1 1,4 1,4 1,0 1,0 1,0 2,5
perhatian yang sangat besar kepada 10 Dana Kontijensi PLN 0,5 3,6 4,6 6,0 3,7 3,7 3,0 1,0 -
9 Investasi Pemerintah untuk Infrastruktur
- - - - 0,6
0,6
bidang infrastruktur, selain bidang 11 Penyertaan Modal Negara 1,5 3,8 3,5 5,0 2,0 4,0 3,0 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014
APBN APBNP
pendidikan dan kesehatan. Pasal- 12 LPDB KUKM 0,3 0,4 0,3 0,6 1,0 1,0 1,0 KEMEN PU KEMENHUB KEMEN ESDM
nya, pembangunan infrastruktur Total 76,3 86,0 114,2 145,5 176,6 184,3 206,6 KEMENDIKBUD K/L Lainnya Non KL
juga memberikan pengaruh yang
signifikan bagi kemajuan Indonesia.
Anggaran yang sudah dialokasikan “Kita akui dengan jujur, pem- an, sehingga masyarakat juga lebih
untuk pembangunan infrastruk- bangunan masih timpang antara mudah, lebih cepat, dan murah bi-
tur, sudah banyak dirasakan oleh wilayah barat dan timur Indonesia. ayanya. Perpindahan barang dan
masyarakat luas. Misalnya, dalam Memang wilayah timur harus kita jasa lebih cepat dan lebih murah.
membuka wilayah-wilayah yang se- lebih tingkatkan lagi perhatiannya. Mudah-mudahan ini ke depannya
lama ini terisolir, dimana masyara- Misalnya ada kebijakan Presiden di bisa ditingkatkan,” harap Michael.
katnya belum merasakan manfaat tahun 2012 untuk daerah-daerah
infrastruktur. tertentu di wilayah timur, seperti Terkait dengan anggaran infra-
Papua, Maluku, Nusa Tenggara, di- struktur, Michael berharap dapat
“Yang tadinya masyarakat itu berikan fasilitas yang direct. Sehing- meningkat dari tahun ke tahun.
datang ke kota dengan waktu tem- ga, DPR juga memberikan dukungan Namun, perlu dilihat lagi prioritas-
puh yang begitu lama, tetapi dengan yang optimal terhadap kebijakan nya. Mengingat,masih banyak bi-
adanya pembangunan infrastruktur, ini,” imbuh Politisi asal Dapil Papua dang lain yang perlu dibiayai oleh
otomatis kini waktu tempuh lebih Barat ini. APBN, sehingga alokasinya harus
murah, dan lebih dekat. Sehingga, berimbang. “Harus dilihat prioritas
itulah manfaat yang dapat dirasakan Indonesia yang dikenal dengan anggar an yang mesti didahulukan,
oleh masyarakat, seperti trans Su- negara archipelago yaitu negara karena kalau kita semuanya di pri-
matra, trans Jawa, trans Sulawesi, kepulauan yang terbesar di dunia, oritaskan maka tidak akan mungkin
trans Maluku, itu manfaatnya luar sehingga pembangunan infrastruk- akan terakomodasi dengan baik.
biasa,” imbuh Michael. tur bukan saja di darat, tetapi harus Namun, setiap tahunnya akan se-
ada orientasi kebijakan pemerintah lalu kami perjuangkan, sehingga
Dari Sabang ke Merauke juga menyentuh ke laut, sehingga diharapkan anggaran infrastruktur
laut bukan lagi menjadi pemisah, dapat ber tambah,” janji Politisi De-
Selama kurun waktu 5 tahun ini, tetapi menjadi penghubung. Se- mokrat ini. (sf) Foto: Naefurodjie/Parle/
periode DPR 2009-2014 ini, Komisi hingga, sarana prasarana untuk HR
PARLEMENTARIA EDISI 116 TH. XLIV, 2014 23